Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan suplai makanan jemaah haji langsung dari Indonesia sebagai langkah menekan biaya penyelenggaraan haji. Selama ini, belanja konsumsi jemaah yang mencapai sekitar Rp60 triliun sebagian besar masih dipenuhi dari negara lain.
Zulkifli menjelaskan bahwa suplai makanan dari Indonesia akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan produksi nasional. “Kita akan coba bagaimana agar kita bisa mensuplai. Kalau nggak bisa seluruhnya, sebagian-sebagian sesuai kemampuan kita dulu,” ujarnya pada Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan bahwa suplai makanan dari Indonesia diharapkan dapat menurunkan ongkos haji. “Setidak-tidaknya, kalau makanan kita bisa lebih murah, ongkos haji juga bisa diturunkan, atau minimal tidak naik,” katanya.
Pemerintah juga menyoroti hambatan perdagangan makanan ke Arab Saudi, termasuk regulasi otoritas pangan setempat. Karena itu, Zulkifli meminta Badan POM RI segera berkomunikasi untuk menghapus kendala tersebut. Pemerintah turut mempertimbangkan pemanfaatan jalur Uni Emirat Arab (UEA) yang bebas pajak sambil menunggu rampungnya perjanjian dagang dengan Arab Saudi.
Zulkifli turut menyinggung potensi ekonomi dari pelaksanaan dam jemaah haji. Saat ini, sekitar 221.000 jemaah wajib melakukan penyembelihan kambing dengan biaya sekitar 200 dolar AS per orang, belum termasuk denda pelanggaran. Menurutnya, hampir separuh jemaah dikenai denda, sehingga nilai ekonominya sangat besar.
“Kalau penyembelihan bisa dilakukan di Indonesia, bukan di Arab Saudi, hasilnya bisa diberikan ke pondok pesantren sehingga gizinya meningkat. Ini yang sedang dibahas dan akan diputuskan bersama MUI,” ujarnya.
Pemerintah menilai, jika suplai makanan dan pelaksanaan dam dapat dilakukan di Indonesia, maka potensi aliran dana besar bisa masuk ke dalam negeri. Selain menggerakkan industri lokal, harga makanan juga diperkirakan lebih murah, dari sekitar 2 dolar menjadi 1,8 dolar per porsi.
Meski begitu, Zulkifli menegaskan bahwa seluruh perhitungan masih dalam penyusunan. Pemerintah akan menjalankan skema ini secara bertahap berdasarkan kajian mendalam terkait porsi makanan yang memungkinkan untuk disuplai dari Indonesia.
Ia menutup dengan memastikan bahwa pemerintah terus bekerja menghadirkan efisiensi penyelenggaraan haji. “Analisis biaya masih berjalan, dan potensi penghematannya besar bagi jemaah Indonesia,” terangnya.
(Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
