17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 1011

KPK Tepis Tudingan Kebut Penanganan Perkara Hasto Kristiyanto

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan sengaja mempercepat penanganan perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

“Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (7/3).

Tessa juga menegaskan bahwa praperadilan adalah proses hukum yang berjalan paralel dengan proses penyidikan, sehingga pelimpahan Hasto kepada jaksa untuk segera disidangkan tidak menyalahi prosedur yang berlaku.

“Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat praperadilan yang pertama, tapi tidak, praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka mengajukan, penyidik juga melakukan proses penyidikan sesuai dengan kewenangan penyidik,” ujarnya.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/3), telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Hasto Kristiyanto ke jaksa penuntut umum (JPU) KPK untuk segera disidangkan.

“Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Maret 2025, telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum untuk perkara tersangka HK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pelimpahan tersebut diketahui untuk dua perkara sekaligus, yakni dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

PBB Anggarkan 110 Juta Dolar untuk Atasi Krisis Kemanusiaan Terabaikan

Para pengungsi krisis kemanusiaan di Sudan. (Anadolu/as)

Jenewa, Aktual.com – PBB mengumumkan anggaran sebesar 110 juta dolar AS (sekitar Rp1,8 triliun) untuk membantu mengatasi 10 krisis kemanusiaan yang terabaikan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.

Dalam pernyataannya pada Kamis (6/3), Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan pendanaan kemanusiaan global semakin berkurang dan diperkirakan mencapai titik terendah dalam sejarah pada tahun ini.

Lebih dari 300 juta orang saat ini membutuhkan bantuan mendesak, menurut OCHA.

“Bagi negara-negara yang dilanda konflik, perubahan iklim, dan gejolak ekonomi, pemangkasan anggaran secara brutal tidak menghilangkan kebutuhan kemanusiaan,” kata Tom Fletcher, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat OCHA.

“Alokasi dana darurat saat ini tersalurkan begitu cepat ke tempat-tempat yang paling membutuhkan,” katanya.

Menurut pernyataan itu, sepertiga dari pendanaan baru tersebut akan dipakai untuk membantu Sudan dan Chad yang tengah dilanda kekerasan, pengungsian, dan kelaparan.

Bantuan tambahan akan dikirim ke Afganistan, Republik Afrika Tengah, Honduras, Mauritania, Niger, Somalia, Venezuela, dan Zambia.

Pendanaan itu juga akan memperkuat inisiatif untuk melindungi komunitas rentan yang terdampak perubahan iklim.

Pada akhir 2024, anggaran 110 juta dolar AS telah membantu lebih dari 3 juta orang yang terdampak krisis di 10 negara, menurut pernyataan itu.

“Tahun ini, komunitas kemanusiaan mencari hampir 45 miliar dolar AS untuk membantu 185 juta orang yang paling rentan terjebak dalam krisis di seluruh dunia,” kata OCHA.

Namun, hingga saat ini, hanya 5 persen dari anggaran itu yang telah dicairkan, sehingga menimbulkan kekurangan lebih dari 42 miliar dolar AS, menurut pernyataan itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Harga Minyakita Naik, BAM DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan

Wakil Ketua BAM DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat mengecek harga Minyakita dalam kunjungan ke Pasar Induk Rau, Serang, Banten, pada Kamis (6/3/2025). Foto: Balggys/vel

Serang, Aktual.com – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menemukan adanya kenaikan harga Minyakita saat melakukan kunjungan ke Pasar Induk Rau, Serang, Banten, pada Kamis (6/3).

Ia mendapati minyak goreng bersubsidi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah adalah Rp15.700 per liter.

“Saya cek sendiri di beberapa tempat, ada yang menjual Rp19.000, ada yang Rp18.000. Setelah saya tanyakan, ternyata mereka membelinya dari agen seharga Rp17.000. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian harga di tingkat distribusi,” ujarnya usai kunjungan spesifik di Pasar Induk Rau.

Agun menilai kenaikan harga ini bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan karena kurangnya pengawasan dalam rantai distribusi. Ia menegaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan dinas terkait harus segera bertindak untuk memastikan harga tetap sesuai dengan kebijakan subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Agun menilai bahwa operasi pasar saja tidak cukup untuk menekan harga jika distribusinya tidak tertata dengan baik.

“Kalau distribusi dari produsen ke pengecer tidak diawasi dengan ketat, harga akan terus bergejolak. Pemerintah harus memastikan sistem distribusi berjalan dengan transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.

Dengan kondisi ini, pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menertibkan distribusi dan penjualan Minyakita. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tetap bisa mendapatkan minyak goreng bersubsidi dengan harga yang telah ditentukan dan tidak terbebani oleh kenaikan harga yang tidak wajar.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Mendiktisaintek Ingin Pererat Kolaborasi Program Riset dengan Jepang

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki (kiri) dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto (kanan) dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (6/3/2025). ANTARA/HO-Kemdiktisaintek RI

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto berupaya mempererat kerja sama bidang riset dengan Pemerintah Jepang, sebagaimana yang sudah terjalin selama ini.

Kerja sama tersebut meliputi beberapa program kolaborasi potensial seperti penelitian bersama (joint research), konsorsium perguruan tinggi, dan program beasiswa yang sampai saat ini masih menjadi salah satu tujuan utama mahasiswa Indonesia, selain Eropa dan Amerika.

Hal tersebut disampaikan Mendiktisaintek Brian kepada Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki saat berkunjung ke kantor Kemdiktisaintek pada Kamis (6/3).

“Selama ini kerja sama kita dengan Jepang sangat baik. Saya ingin dorong penguatan program kolaborasi yang potensial dan spesifik, misalnya joint research. Penelitian bersama yang hasil risetnya bermanfaat untuk masyarakat kedua negara,” kata Mendiktisaintek melalui keterangan di Jakarta, Jumat (7/3).

Mendiktisaintek memaparkan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia aktif bekerja sama dengan mitra di Jepang, antara lain Universitas Gadjah Mada, Universitas Pertanian Bogor, ITB Bandung, Universitas Brawijaya dan UI. Sedangkan mitra Jepang tercatat Hiroshima University, Saga University Japan, Tohoku University, Kagoshima University, dan Kobe University.

Selanjutnya pada tahun anggaran ganjil 2024, kata dia, tercatat 89 mahasiswa asal Jepang yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan tinggi aktif berkuliah di Indonesia.

Mendiktisaintek juga menjelaskan kepada perwakilan Pemerintah Jepang itu terkait lima fokus utama arahan Presiden Prabowo Subianto, meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, ketersediaan air bersih, hilirisasi, dan digitalisasi.

“Lima fokus utama ini akan kita capai melalui inovasi dan teknologi. Kolaborasi kita dengan Jepang, saya harap mengadopsi fokus utama ini,” ujarnya.

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki menyambut hangat rencana kerja sama lebih lanjut antara kedua negara ini.

Dalam kesempatan yang sama ia juga meminta Mendiktisaintek untuk menjadi salah satu pembicara kunci dalam kegiatan internasional yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan.

“Tahun 2010 kami selenggarakan joint working group, dikenal dengan nama Forum Rektor Indonesia-Jepang (yang) rencananya kami akan selenggarakan lagi. Karenanya, pada kesempatan ini kami minta kesediaan Menteri Brian untuk menjadi keynote speaker di acara tersebut,” tutur Yasushi Masaki.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Wamenkomdigi Bahas Peran Penting Komunikasi Publik dalam Penyebarluasan Informasi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

Jakarta, Aktual.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria membahas peran penting komunikasi publik dalam penyebarluasan informasi mengenai kebijakan pemerintah dan upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan.

“Komunikasi publik ini punya peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas,” kata Nezar sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Jumat (7/3).

“Dan ini bisa terwujud dari penggunaan berbagai macam media sebagai wadah untuk diseminasi kebijakan pemerintah yang mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat,” ia menambahkan.

Dalam Kuliah Umum Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Republik Indonesia Dikreg ke-34 Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Kamis (6/3), Nezar menyampaikan bahwa digitalisasi mendorong penerapan konsep baru dalam komunikasi publik pemerintah.

“Pemerintah didorong untuk mengadopsi berbagai platform media terkini, seperti media sosial, website, email, dan AI. Juga mempertimbangkan konteks sosio-politik, kredibilitas informasi, serta ekspektasi masyarakat terhadap transparansi,” katanya.

Nezar mengingatkan bahwa digitalisasi juga menghadirkan tantangan-tantangan dalam komunikasi, seperti potensi kekacauan informasi, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.

Dia menekankan pentingnya penerapan komunikasi kebijakan yang efektif dan strategi komunikasi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

“Kalau strategi kita tidak tepat, tidak mampu mengantisipasi, akan ada celah kekosongan informasi yang diisi mereka yang punya kepentingan mendistorsi ataupun memanipulasi satu keadaan ataupun satu kebijakan,” katanya.

Nezar menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dengan menerapkan strategi komunikasi publik yang inklusif, responsif, dan andal.

“Perlu untuk mengetahui audiens dan bagaimana cara kita mendengarkan mereka itu sangat penting. Dan kita baru bisa mengetahui saat evaluasi itu dilakukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Hamas Sebut Ancaman Trump Perumit Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza

Anggota Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas dan seorang sandera Israel terlihat saat penyerahan tiga sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional, di kamp pengungsi al-Nuseirat, di Gaza tengah pada 22 Februari 2025. ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Gaza, Aktual.com – Hamas mengecam ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini terhadap kelompok tersebut seraya mengatakan ancaman itu justru memperumit masalah terkait kesepakatan gencatan senjata Gaza dan mendorong Israel untuk tidak mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya.

“Ada kesepakatan yang telah ditandatangani, dan Washington menjadi mediatornya,” kata Juru Bicara (Jubir) Hamas Hazem Qassem dalam sebuah pernyataan, Kamis (6/3).

Dia menambahkan kesepakatan itu “mencakup pembebasan seluruh (sandera dan) tahanan dalam tiga tahap. Hamas telah melaksanakan apa yang harus dilakukannya pada tahap pertama, sementara Israel mengelak dari tahap kedua.”

Pernyataan itu menyebut bahwa pemerintah AS harus menekan Israel untuk melakukan negosiasi tahap kedua sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata.

Trump mengeluarkan apa yang disebutnya sebagai “peringatan terakhir” untuk Hamas di platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Rabu (5/3).

Dia mengatakan, “Bebaskan semua sandera sekarang, bukan nanti, dan segera kembalikan semua jasad orang-orang yang kalian bunuh, atau semuanya BERAKHIR bagi kalian.”

“Saya mengirim Israel semua yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini, tidak ada satu pun anggota Hamas yang akan selamat jika kalian tidak melakukan apa yang saya katakan,” paparnya dalam unggahan tersebut.

Peringatan Trump ini muncul setelah Gedung Putih pada Rabu mengonfirmasi bahwa pemerintah AS menggelar pembicaraan langsung dengan Hamas yang bertujuan untuk membebaskan para sandera yang ditahan di Gaza.

Pembicaraan tersebut, yang pertama kali dilaporkan oleh situs web berita Amerika Axios, digelar di Doha, Qatar, dalam beberapa pekan terakhir, dengan pihak AS dipimpin oleh utusan presiden untuk urusan pembebasan sandera, Adam Boehler.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kepada para wartawan bahwa “Israel telah diajak berkonsultasi mengenai masalah ini” namun menolak mengungkapkan informasi lebih lanjut.

Gencatan senjata Gaza dan perjanjian pembebasan sandera, yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat, mulai berlaku pada 19 Januari. Dalam tahap awal kesepakatan tersebut yang berlangsung selama 42 hari, puluhan sandera Israel dan ratusan tahanan Palestina dibebaskan.

Sebanyak 59 sandera masih ditahan oleh Hamas, menurut Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF), yang mengonfirmasi 35 di antaranya telah tewas. Dari para sandera tersebut, lima di antaranya merupakan warga AS, termasuk hanya satu yang diyakini masih hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain