Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
12 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 184

Prabowo Subianto Sampaikan Duka Cita Mendalam atas Musibah di Sumatera

Jakarta, Aktual.com – Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang terjadi di beberapa daerah di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

“Kita turut merasakan kesulitan dan duka saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang mengalami bencana alam,” ungkap Prabowo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengajak semua pihak untuk mendoakan agar para korban mendapatkan ketabahan dan pertolongan. “Kami berharap doa dan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban para saudara-saudara kita di sana,” tambahnya.

Musibah ini, menurutnya, menjadi peringatan penting mengenai pentingnya kesadaran akan dampak dari perubahan iklim. Kejadian bencana yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat harus lebih waspada dan menjaga lingkungan hidup agar tidak menambah beban yang sudah ada.

Prabowo juga menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, dalam menghadapi dan mengatasi dampak bencana. Ia menyebut bahwa penanggulangan bencana harus menjadi prioritas agar kejadian serupa dapat ditangani lebih cepat dan efektif.

Selain menyampaikan rasa duka cita, Prabowo juga menyoroti masalah infrastruktur, terutama jembatan yang sangat diperlukan di sejumlah daerah terpencil. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi anak-anak yang harus menyeberangi sungai setiap hari untuk bisa bersekolah, mengingat belum memadainya fasilitas jembatan di beberapa tempat.

Bagi Prabowo, meskipun Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik, kondisi ini tetap menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, fenomena seperti ini seharusnya tidak terjadi di negara yang sedang berkembang pesat.

“Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari anak-anak kita masuk sungai, basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah,” kata Prabowo dengan nada prihatin.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Prabowo memutuskan untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk pembangunan jembatan di seluruh Indonesia. Satgas ini nantinya akan melibatkan para mahasiswa teknik sipil dari berbagai universitas untuk merancang dan membantu dalam pembangunan jembatan tersebut.

“Saya bentuk satu satgas khusus darurat dan saya minta Menteri Pendidikan Tinggi untuk mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut,” tambahnyaz

Presiden juga menginstruksikan TNI dan Polri untuk segera mengerahkan personelnya, khususnya dari batalyon zeni dan teritori, guna mempercepat proses pembangunan jembatan di daerah yang paling membutuhkan. Ia menekankan pentingnya untuk menghindari birokrasi yang memakan waktu terlalu lama.

Prabowo mengungkapkan bahwa proyek pembangunan ini akan dilaksanakan tanpa menunggu proses studi kelayakan yang biasanya memakan waktu lama. Menurutnya, yang lebih penting adalah menyelesaikan masalah ini dengan cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.

Ia juga berharap satgas yang dibentuk akan mempercepat upaya untuk mengatasi kesulitan masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil yang sering kali terlupakan. “Masyarakat kita yang paling membutuhkan tidak bisa menunggu terlalu lama,” ucap Presiden Prabowo.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menteri Airlangga Usulkan Insentif Fiskal Bagi Pemda Rp786 Miliar

Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan pemberian insentif fiskal senilai Rp786 miliar bagi pemerintah daerah. Usulan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa insentif fiskal ini akan diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025. “Kami berharap, sesuai arahan Bapak Presiden, daerah yang mendapatkan penghargaan ini dapat diberikan insentif fiskal. Jumlahnya tidak terlalu besar, Bapak Presiden, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi,” ujar Airlangga dalam sambutannya.

Selain TPID Award, insentif fiskal juga akan diberikan kepada daerah yang berhasil mempercepat digitalisasi di sektor keuangan. Dana yang diusulkan untuk insentif tersebut diperkirakan mencapai Rp786 miliar dan akan dibagikan kepada sejumlah daerah yang memenuhi kriteria.

Airlangga menyebut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mendukung usulan tersebut meski dengan nada bercanda. “Saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia,” ucap Airlangga, yang disambut tawa dari Purbaya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa insentif ini bukan hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah yang berprestasi, tetapi juga sebagai upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya insentif tersebut, pemerintah berharap komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat program digitalisasi semakin kuat.

Di sisi lain, Airlangga melaporkan bahwa inflasi Indonesia pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen, masih berada dalam sasaran target nasional. Ia menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kebijakan suku bunga yang konsisten oleh Bank Indonesia serta dukungan kebijakan fiskal pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa hampir seluruh risiko pertumbuhan ekonomi 2026 telah dikelola dengan baik sepanjang 2025. “Seluruh risiko sudah price-in, sudah masuk dalam tingkat suku bunga, harga-harga, termasuk nilai tukar rupiah,” jelasnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik pada 2026. Dengan proyeksi pertumbuhan baseline sebesar 5,4 persen, ia meyakini momentum ekonomi yang terjaga hingga akhir 2025 akan berdampak positif pada tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga memberi apresiasi kepada Bank Indonesia atas kebijakan pemangkasan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sepanjang 2025. “BI Rate turun menjadi 4,75 persen, dan ini mendorong kredit usaha dan belanja,” ujarnya, yang disambut tepuk tangan para peserta PTBI 2025.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pelunasan Haji 2025 Masih Rendah, Kementerian Haji dan Umrah Imbau Jemaah Segera Penuhi Istitha’ah

Jakarta, Aktual.com — Kementerian Haji dan Umrah RI menyampaikan bahwa pelunasan Haji 2025 masih berada di angka satu persen meski masa pembayaran telah berjalan lima hari. Dalam Sesi Pelunasan Haji di Gedung BSI Tower, Jumat (28/11/2025), Kepala Biro Humas Kemenhajri, Hasan Affandi, menegaskan bahwa pemenuhan syarat istitha’ah kesehatan menjadi kewajiban sebelum jemaah dapat melunasi biaya haji.

“Seperti yang tadi disinggung Pak Anton, syarat pelunasan itu jemaah harus istitha’ah terlebih dahulu,” ujar Hasan. Ia menekankan bahwa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan dan jemaah dinyatakan layak oleh tenaga medis, tidak hanya memiliki biaya yang cukup.

Hasan meminta jemaah mempercepat pemeriksaan kesehatan mengingat waktu pelunasan terbatas. Tahap pertama berlangsung hingga 23 Desember 2025, sedangkan tahap kedua berakhir pada 9 Januari 2026. “Dengan timeline yang ketat, kami imbau jemaah segera melakukan pemeriksaan kesehatan, pelunasan, dan menyiapkan seluruh kebutuhan ibadah haji,” katanya.

Hasan juga memastikan bahwa sistem pelunasan nasional telah dipersiapkan secara maksimal. “Kami sudah menyiapkan sistem dengan sangat baik karena seluruh proses ini terintegrasi dengan sistem di Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas saluran, bandwidth, dan stabilitas layanan telah dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi.

Pemantauan sistem dilakukan setiap hari karena sebagian besar transaksi pelunasan nasional melewati jalur BSI. “Kami monitor terus setiap hari, baik di lapangan maupun kekuatan sistem yang terkoneksi dengan BSI. Karena 81 persen pelunasan nasional dilakukan melalui bank tersebut, stabilitas layanan harus dijaga,” kata Hasan. Ia menyebut pelunasan tahun sebelumnya relatif lancar, dengan keterlambatan kecil pada minggu pertama akibat pemeriksaan kesehatan yang belum rampung.

Kementerian juga memantau situasi layanan haji di Aceh yang terdampak banjir hingga menyebabkan sejumlah kantor layanan tidak beroperasi. “Beberapa cabang tidak bisa melayani dan kondisi itu sudah dilaporkan kepada regulator,” ujar Hasan. Ia memastikan tidak ada petugas maupun keluarga yang menjadi korban jiwa.

Gangguan di Aceh disebabkan padamnya listrik, terbatasnya BBM untuk genset, serta kerusakan BTS telekomunikasi. Layanan di Banda Aceh dan Lhokseumawe tetap berjalan normal, namun Langsa sempat terisolasi akibat akses jalan terputus. “Kami menunggu akses dibuka. Setelah itu proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar petugas dapat dipercepat,” katanya.

Hasan menyebut bantuan logistik telah disiapkan di titik-titik dekat lokasi terdampak dan pemantauan dilakukan bersama pemerintah daerah serta BNPB. “Insya Allah semua kami jaga dengan baik, termasuk layanan yang berkaitan dengan proses haji,” tutupnya.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DKI Jakarta Perkuat Kampanye Anti Korupsi Lewat Media Digital dan Konvensional

Jakarta, aktual.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dalam ajang Puncak Apresiasi Pariwara Antikorupsi & ACFFEST 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat (28/11). Acara ini menjadi wadah apresiasi bagi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam kampanye publik antikorupsi sepanjang tahun.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen DKI Jakarta dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. “DKI Jakarta, komitmen utamanya adalah semangat integritas, transparansi, dan akuntabel. Dan itu diterjemahkan dalam setiap langkah kegiatan program keorientasi kita adalah menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,” ujarnya.

Menurut Dhany, nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk karya informasi, baik melalui media digital maupun media konvensional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyebaran informasi melalui videotron di area publik serta distribusi banner ke sekolah-sekolah. “Sehingga berangkat dari media informasi tadi, videotron, kemudian secara konvensional juga kita memberikan banner-banner, sebanyak 2000 banner kepada seluruh jajaran di tiap-tiap sekolah,” jelasnya.

Atas upaya tersebut, DKI Jakarta berhasil meraih peringkat tiga terbaik dalam kategori media konvensional. Sementara itu, di ranah digital, Inspektorat Provinsi juga memproduksi video pendek yang menyampaikan pesan antikorupsi secara kreatif. “Video pendek yang intinya adalah memberikan pesan terkait dengan anti-korupsi, terutama untuk antisipasi atau pencegahan benturan kepentingan dan juga gratifikasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta,” kata Dhany.

Ia menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berintegritas. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kita untuk memberikan layanan yang berintegritas kepada warga Jakarta,” ujarnya.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat pesan-pesan antikorupsi melalui berbagai saluran komunikasi. “Pesan itu, nilai-nilai integritas, anti-korupsi, anti-fraud, curangan, ini juga menjadi komitmen utama. Kemudian kita akan balut dengan pesan-pesan informasi, baik itu melalui media digitalnya, media konvensionalnya, bahkan melalui aktivitas informasi lainnya,” tegas Dhany.

Ia menambahkan bahwa kreativitas menjadi kunci dalam menyampaikan pesan agar dapat diterima oleh masyarakat luas. “Ini akan mengasah kreativitas kita untuk menghasilkan sebuah karya informasi yang bisa diterima oleh orang banyak. Terutama pesannya ini bisa diterima. Sehingga kita ingin bisa ke tempat itu mengemas lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan mudah-mudahan bisa diterima informasi dengan baik oleh seluruh khalayak,” pungkasnya.

(Yassir Fuady)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BNPB Catat 174 Tewas dan 79 Hilang akibat Bencana Hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Jakarta, Aktual.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan total 174 korban meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat. Data tersebut disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Jumat (28/11).

Korban Terbanyak di Sumatera Utara

Sumatera Utara mencatat jumlah korban tertinggi, yaitu 116 orang meninggal dan 42 hilang. Wilayah paling terdampak meliputi Tapanuli Tengah (51 korban), Tapanuli Selatan (32), Kota Sibolga (17), Tapanuli Utara (11), Humbang Hasundutan (6), Kota Padang Sidempuan (1), dan Pakpak Bharat (2).

“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Data ini akan terus berkembang karena masih ada titik yang belum dapat ditembus. Di lokasi longsor diindikasikan juga terdapat korban jiwa,” ujar Suharyanto.

ia mengungkapkan, gangguan infrastruktur menghambat evakuasi, termasuk putusnya jalur nasional Sidempuan–Sibolga, Sipirok–Medan, serta beberapa ruas jalan di Mandailing Natal.

Aceh: 35 Korban Meninggal, 25 Hilang

Di Aceh, BNPB mencatat 35 korban meninggal, 25 hilang, dan 8 luka-luka. Pengungsian tersebar di 20 kabupaten/kota dengan total 4.846 kepala keluarga.

“Data ini akan berkembang terus. Sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto.

Kerusakan jalan nasional dan jembatan menyebabkan terputusnya akses di sejumlah wilayah seperti Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Jalur udara menjadi satu-satunya alternatif.

Untuk memperkuat komunikasi darurat, perangkat Starlink telah dipasang di beberapa wilayah. “Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun posko penanganan darurat,” ujarnya.

Sumatra Barat: 23 Meninggal, 12 Hilang

Di Sumatra Barat, BNPB mencatat 23 korban meninggal, 12 hilang, dan 4 luka-luka. Pengungsian sementara mencapai 3.900 kepala keluarga, terutama di Padang Pariaman, Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kota Padang.

“Di Sumatra Barat itu 23 meninggal dunia, 12 hilang, dan 4 luka-luka,” jelas Suharyanto.

Kerusakan infrastruktur meliputi lima jembatan rusak di Padang Pariaman serta longsor di jalur Bukittinggi–Padang dan Kabupaten Agam.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Dimulai Serentak

Untuk menekan potensi curah hujan, BNPB mulai melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di tiga provinsi terdampak. “Kami melaksanakan OMC di masing-masing provinsi,” ujar Suharyanto.

Aceh: OMC dimulai Jumat (28/11) melalui Posko Bandara Sultan Iskandar Muda.Sumatera Utara: Sudah berjalan sejak Kamis (27/11) dengan empat sortie dan penggunaan 3.200 kg bahan semai NaCl dan CaO.Sumatra Barat: Mulai beroperasi Sabtu (29/11) dari Bandara Internasional Minangkabau.

Koordinasi Nasional Terus Berjalan

BNPB mengerahkan personel, alat berat, bantuan Presiden, hingga alutsista seperti pesawat Caravan, helikopter Airbus EC 155, dan pesawat Hercules untuk distribusi logistik.

Suharyanto saat ini memimpin penanganan bencana dari Silangit bersama Deputi Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan. Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB ditugaskan memimpin penanganan di Aceh, sementara Sekretaris Utama BNPB Rustian memimpin respons di Sumatra Barat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Purbaya Ancam Bekukan Bea Cukai Jika Tak Perbaiki Kinerja

Ilustasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila instansi tersebut gagal memperbaiki kinerjanya. Ancaman ini muncul terkait citra buruk Bea Cukai yang kini dipandang negatif oleh publik maupun Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengungkapkan telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden untuk melakukan perbaikan besar-besaran di Bea Cukai. “Saya bilang kepada mereka, saya sudah minta waktu satu tahun untuk tidak diganggu dulu,” ujarnya usai rapat bersama Komisi XI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/11/2025).

Purbaya menegaskan bahwa ancaman tersebut serius, mengingat pada masa Orde Baru pernah terjadi pembekuan Bea Cukai. Ia menjelaskan bahwa pegawai Bea Cukai kini semakin menyadari risiko besar itu dan tengah berupaya memperbaiki kinerja.

Apabila perbaikan tidak terlaksana, Bea Cukai berisiko dibekukan dan digantikan oleh perusahaan asing. “Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu,” tambahnya.

Menteri Keuangan itu juga menyoroti pentingnya perubahan citra Bea Cukai yang dianggap kurang baik di mata masyarakat maupun pemerintah. “Saya sudah panggil Bea Cukai, kita rapat internal, kita diskusikan. Saya bilang, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita,” jelas Purbaya.

Kasus dugaan praktik underinvoicing dan penyelundupan barang ilegal menjadi latar belakang utama peringatan keras ini. Salah satu temuan mencolok adalah nilai impor yang tercatat sangat rendah, seperti pada submersible pump yang terdaftar seharga hanya 7 dolar AS, padahal harga pasar jauh lebih tinggi. Hal itu menjadi indikator potensi kebocoran yang merugikan negara.

Sebagai salah satu langkah perbaikan, Purbaya mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam operasional Bea Cukai untuk mendeteksi praktik underinvoicing. “Saya sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti underinvoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain,” ujarnya.

Meskipun teknologi AI masih dalam tahap pengembangan, ia berharap hasilnya terlihat pada tahun depan. Ia juga optimistis bahwa kemajuan yang ada saat ini cukup menjanjikan dan Bea Cukai akan mampu bekerja dengan baik serta profesional pada tahun mendatang.

Jika perbaikan tidak berhasil, Purbaya memperingatkan bahwa 16.000 pegawai Bea Cukai berisiko dirumahkan. “Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 pegawai Bea Cukai dirumahkan,” tuturnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

1...183184185...43,179Halaman 184 dari 43,179

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya