Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
15 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 206

Dorong Retensi Nasabah, Prudential Hadirkan Program PRUPoints

Jakarta, aktual.com — Prudential Indonesia bersama Prudential Syariah meluncurkan PRUPoints, program loyalitas yang dirancang untuk meningkatkan engagement dan retensi nasabah melalui sistem pengumpulan dan penukaran poin, Kamis (27/11/2025).

PRUPoints memungkinkan nasabah memperoleh poin dari pembayaran premi atau kontribusi, partisipasi kampanye, serta berbagai aktivitas di ekosistem Prudential. Poin dapat ditukar dengan voucher restoran, voucher belanja, produk pilihan, hingga katalog eksklusif bagi nasabah Prestige.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan PRUPoints merupakan bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah. “Program ini adalah bagian dari komitmen 30 tahun Prudential Indonesia untuk memberikan pengalaman perlindungan yang lebih bermakna,” ujarnya.

Karin menambahkan, rangkaian perayaan 30 tahun Prudential juga melibatkan nasabah melalui PRUAnniversary Nobar yang digelar pada November dan Desember 2025 di Jakarta, Bandung, dan Medan.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, menegaskan bahwa PRUPoints tetap mengikuti prinsip syariah. Program ini memiliki empat tingkatan loyalitas—Pro, Elite, Elite+, dan Prestige—dengan manfaat berjenjang, termasuk welcome point, bonus poin, serta akses hadiah eksklusif.

PRUPoints terintegrasi dengan ekosistem digital Prudential sehingga nasabah dapat memantau poin, menukarkan reward, melihat riwayat transaksi, mengisi survei, hingga membagikan referral.

Program ini berlaku bagi nasabah yang telah melakukan aktivasi dan registrasi akun PRUPoints. Informasi lengkap tersedia melalui situs resmi perusahaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Prediksi Ekonomi 2026: Danamon Soroti Peluang Pemulihan dan Risiko Global

Ilustrasi Indeks Hasil Saham Gabungan

Jakarta, Aktual.com – PT Bank Danamon Indonesia Tbk menilai tahun 2026 berpotensi menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional di tengah meredanya tekanan global. Penilaian tersebut disampaikan dalam Journalist Class bertema Kinerja Makroekonomi Indonesia: Arah dan Prospek 2026 yang digelar pada Kamis, 27 November.

Ekonom Danamon, Hosianna Evalita Situmorang, menjelaskan bahwa pasar global menantikan penurunan suku bunga The Fed sebesar 25 basis poin pada akhir 2025. Ia menyebut penghentian kebijakan Quantitative Tightening (QT) pada 1 Desember 2025 akan menambah likuiditas dan menguntungkan pasar negara berkembang.

“Ini menjadi momentum positif bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, selama inflasi domestik berada dalam rentang target,” ujar Hosianna.

Di dalam negeri, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen setelah memangkas total 125 basis poin sepanjang 2025. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun ke 6,2 persen, menandakan meredanya tekanan pasar obligasi.

Rupiah masih melemah 3,66 persen terhadap dolar AS per 6 November 2025, dengan proyeksi USD/IDR bergerak di kisaran 16.500–16.700. Danamon mencatat bahwa transmisi pelonggaran moneter ke sektor perbankan belum optimal, terlihat dari penurunan suku bunga kredit yang hanya 20 basis poin sepanjang 2025.

Untuk menjaga konsumsi, pemerintah menggelontorkan stimulus Rp54,6 triliun pada kuartal IV 2025, mulai dari bantuan pangan, subsidi PPh 21, hingga pembebasan PPN rumah. Dampaknya, Indeks Keyakinan Konsumen naik menjadi 121,2 pada Oktober.

Dari sisi fiskal, pemerintah menempatkan Rp276 triliun di bank komersial untuk memperkuat penyaluran kredit dan menopang aktivitas ekonomi.

Sejumlah sektor dinilai tetap tangguh, antara lain transportasi, makanan dan minuman, teknologi informasi dan komunikasi, jasa bisnis, logistik, dan pariwisata. Sektor properti juga berpotensi pulih pada 2026 jika bunga KPR terus melandai.

Di sektor otomotif, penjualan sepeda motor tumbuh 8,4 persen (yoy) menjadi 590.362 unit pada Oktober 2025. Penjualan mobil turun 4,4 persen (yoy) namun naik secara bulanan menjadi 74.019 unit. Menjelang berakhirnya insentif impor kendaraan listrik pada 31 Desember 2025, percepatan penjualan diperkirakan akan terjadi.

Meski negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina mencatat pertumbuhan lebih cepat, Danamon menilai Indonesia tetap stabil berkat konsumsi domestik yang kuat dan suku bunga riil positif yang menarik aliran modal.

“Risiko global tetap perlu diwaspadai, namun Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih resilien,” kata Hosianna menambahkan.

Danamon menyimpulkan bahwa sinergi pelo­nggaran moneter, stimulus fiskal, dan stabilitas sektor keuangan menjadi fondasi penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia pada 2026.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Desak Usut dan Tindak Semua Pejabat yang Biarkan Bandara IMIP Beroperasi Tanpa Pengawasan

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti serius informasi terkait keberadaan bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Kabar mengenai keberadaan bandara ilegal ini pertama kali disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan menjadi viral di media sosial.

“Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan persnya, Kamis (27/11/2025).

Atas dasar itu, ia mendesak agar semua pejabat yang diduga membiarkan bandara IMIP beroperasi tanpa pengawasan negara diusut dan ditindak tegas.

“Usut dan tindak semua pejabat maupun pihak-pihak lain yang membiarkan bandara ‘siluman’ di Morowali beroperasi tanpa kendali negara,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan bahwa operasional bandara tanpa keterlibatan aparat negara merupakan persoalan sangat serius karena berpotensi melanggar undang-undang.

“Negara tidak boleh kecolongan seperti ini,” ujarnya.

Purnawirawan Jenderal TNI tersebut menegaskan bahwa setiap fasilitas bandara, termasuk bandara khusus milik perusahaan swasta, wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan seluruh regulasi terkait keamanan serta pengawasan negara.

“Bandara itu objek vital strategis. Siapa pun pemiliknya, tetap harus berada di bawah kontrol penuh negara. Tidak boleh ada pihak swasta yang menjalankan fasilitas penerbangan seolah-olah itu wilayah privat tanpa pengawasan aparat,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan Bea Cukai, Imigrasi, dan otoritas penerbangan adalah mandatory, bukan pilihan. Ia menekankan bahwa setiap pergerakan manusia dan barang lewat udara harus tercatat, diawasi, dan dikendalikan oleh negara.

“Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan, lalu lintas orang tanpa kontrol, sampai potensi ancaman keamanan nasional,” ungkapnya.

JUDUL ALTERNATIF

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPRD Riau Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan, Bidik Pemulihan APBD Kembali Tembus Dua Digit

Ketua Pansus Ranperda Optimalisasi Pendapatan Daerah, Abdullah. Aktual/HO

Pekanbaru – DPRD Riau resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah dalam rapat paripurna, Kamis (27/11/2025). Pansus yang beranggotakan 14 legislator ini dibentuk untuk merespons penurunan pendapatan daerah sekaligus memulihkan kekuatan fiskal Riau yang terus melemah dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Pansus, Abdullah, mengatakan pembentukan pansus merupakan langkah strategis untuk menghentikan tren merosotnya APBD Riau. Ia mengingatkan bahwa Riau pernah berada pada posisi kuat dengan APBD mencapai lebih dari Rp11 triliun, namun kini angka itu merosot signifikan.

“DPRD menggagas satu pansus untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kita pernah punya APBD Rp11 triliun bahkan lebih, dan hari ini APBD yang akan disahkan hanya diperkirakan sekitar Rp8,3 triliun,” ujarnya.

Abdullah menyebut pansus memiliki dua target utama. Target optimistis adalah mengembalikan APBD ke angka dua digit seperti beberapa tahun lalu. Sedangkan target realistis, APBD minimal kembali menembus Rp9 triliun.

Meski bertujuan meningkatkan pendapatan, Abdullah memastikan pansus tidak akan mengambil langkah yang membebani masyarakat. Fokus utama adalah mengoptimalkan potensi PAD yang selama ini belum tergarap maksimal.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian pansus antara lain, pajak dan retribusi daerah, pendapatan dari BUMD, optimalisasi aset daerah yang selama ini tidak produktif, potensi perkebunan, khususnya industri turunan sawit.

Menurut Abdullah, sektor turunan sawit memiliki potensi besar sebagai sumber penerimaan baru, sepanjang tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.

“Aset ini harus benar-benar menjadi pemasukan bagi pemerintah, bukan hanya tercatat tetapi tidak produktif,” tegasnya.

Untuk memperkuat kajian strategis, pansus akan melibatkan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Diskusi awal sudah dilakukan, dan akan berlanjut untuk menyusun formula pendapatan yang lebih komprehensif.

Selain itu, pansus juga membuka peluang turun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi potensi pendapatan seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan sektor-sektor lain yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

Pansus memperkirakan durasi kerja hingga maksimal enam bulan agar pemetaan potensi pendapatan dapat dilakukan secara rinci dan mendalam.

“Agar lebih maksimal, menurut saya bisa sampai enam bulan. Semua potensi harus kita petakan dengan detail,” ujar Abdullah.

Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD Riau berharap APBD kembali pulih dan perlahan naik hingga mendekati angka Rp11 triliun seperti sebelumnya, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bertemu Presiden Prabowo, Ratu Máxima Ajak Indonesia Perluas Kerja Sama Kesehatan Finansial

Jakarta, Aktual.com – Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda mempromosikan konsep kesehatan keuangan dalam kapasitasnya sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA). Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Kamis (27/11), keduanya sepakat memperluas kerja sama strategis di bidang tersebut.

Dalam kunjungan kerjanya, Ratu Máxima menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan keuangan masyarakat, bukan hanya sekadar memastikan akses terhadap layanan keuangan.

“Memiliki rekening saja tidak otomatis membuat seseorang hidup lebih baik. Karena itu, kita perlu fokus pada kesejahteraan keuangan,” ujarnya dalam National Financial Health Event di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa kesehatan keuangan merupakan isu global, bukan hanya persoalan Indonesia.
“Kita masih membutuhkan metode pengukuran yang lebih baik… kami telah memutuskan untuk bekerja sama dalam hal ini,” jelas Ratu Máxima.

Ratu Máxima memaparkan empat pilar utama yang membentuk fondasi kesehatan keuangan ideal. Pilar pertama adalah akses terhadap layanan keuangan yang inklusif seperti tabungan, pinjaman, dan sistem pembayaran yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pelajar, dan penyandang disabilitas.

Pilar kedua adalah kemampuan individu atau rumah tangga untuk bertahan dari guncangan keuangan tak terduga seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Ia menekankan pentingnya dana darurat dan perlindungan asuransi agar masyarakat tidak jatuh ke dalam krisis ketika menghadapi musibah.

Pilar ketiga yang ia soroti adalah pentingnya perencanaan jangka panjang, terutama untuk masa pascaproduktif seperti pensiun. Menurut Ratu Máxima, masyarakat perlu dibekali produk dan edukasi keuangan agar mampu mempersiapkan masa depan secara stabil dan terencana.

Pilar keempat adalah membangun kepercayaan diri masyarakat dalam mengambil keputusan finansial.
“Edukasi harus mencakup kemampuan menghadapi produk keuangan ilegal, penipuan, dan penawaran yang menyesatkan agar masyarakat tidak mudah dirugikan.”

Ia menambahkan, regulator keuangan Indonesia perlu mengarahkan edukasi publik tidak hanya pada pemahaman produk, tetapi pada manfaat nyata bagi kesejahteraan finansial.
“Mindset-nya tidak hanya fokus pada produk-produk keuangan, tetapi bagaimana produk tersebut dapat membantu kehidupan mereka,” tegasnya.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dua WNI Meninggal dalam Kebakaran Besar di Hong Kong, KJRI Beri Pendampingan Penuh

Kebakaran besar di kompleks apartemen di Hong Kong. Aktual/Anadolu.

Jakarta, aktual.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan dua Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia dalam kebakaran besar yang terjadi di kompleks perumahan Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, pada Rabu waktu setempat. Insiden tragis tersebut juga menyebabkan dua WNI lainnya mengalami luka-luka.

Dalam keterangan resmi, Kemlu menyebut seluruh korban merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sektor domestik.

“Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan pihak kepolisian Hong Kong, diperoleh informasi hingga saat ini ada dua WNI dinyatakan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka,” demikian pernyataan Kemlu RI, Kamis.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong langsung bergerak cepat memantau kondisi WNI di sekitar lokasi kejadian. Berbagai langkah darurat telah dilakukan guna memastikan keamanan serta pemenuhan kebutuhan para WNI terdampak.

KJRI telah membuka tempat singgah sementara di gedung KJRI, menyediakan logistik bagi WNI terdampak, melakukan koordinasi intensif dengan otoritas setempat dan agen penyalur ketenagakerjaan, serta memberi pendampingan lanjutan bagi para korban.

“KJRI Hong Kong telah menghubungi keluarga WNI terdampak guna menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam serta memberikan kejelasan informasi,” ujar Kemlu RI.
Keluarga korban juga telah mendapat penjelasan mengenai langkah-langkah penanganan, termasuk persiapan repatriasi jenazah dan pemenuhan hak-hak PMI.

Kebakaran yang melanda Wang Fuk Court menjadi salah satu insiden terburuk di Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir. Sedikitnya 36 orang tewas, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, sementara 279 orang dilaporkan hilang. Sebanyak 29 korban dirawat di rumah sakit, dengan tujuh di antaranya dalam kondisi kritis.

Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee Ka-chiu, mengatakan bahwa tujuh blok apartemen terdampak, dengan tiga blok tampak gelap akibat kebakaran hebat dan empat lainnya mengalami kerusakan serius.

Upaya pemadaman dilakukan secara besar-besaran. Lebih dari 140 mobil pemadam dan 800 petugas — termasuk pemadam kebakaran, paramedis, serta drone pemantau udara — dikerahkan untuk mengendalikan api dan melakukan pencarian korban.

Kemlu RI menegaskan akan terus memastikan setiap WNI yang terdampak mendapatkan perlindungan maksimal. Pendampingan psikologis, hukum, hingga proses administrasi pemulangan korban menjadi prioritas.

KJRI Hong Kong masih terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan seluruh WNI di kawasan tersebut dalam kondisi aman.

Tragedi ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri serta kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah memastikan akan terus menyampaikan perkembangan terbaru seiring penanganan kasus ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...205206207...43,194Halaman 206 dari 43,194

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya