Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
24 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 24

Pilihan Hotel 1 Jutaan di Osaka, Terjangkau dan Tetap Nyaman!

Menjelajahi Osaka selalu menjadi ide menarik buat siapa saja yang hobi kuliner, belanja, atau ingin menikmati suasana kota yang penuh hiburan. Tidak sedikit hotel osaka yang lokasinya strategis di pusat kota, dekat tempat wisata, dan punya fasilitas lengkap dengan harga kisaran Rp1 jutaan saja. Jika Anda sudah pernah mencari rekomendasi serupa di hotel di tokyo, Anda jadi lebih tahu pentingnya memilih hotel yang pas supaya perjalanan lebih nyaman dan efisien.

Pilihan hotel yang tepat tidak hanya membuat istirahat jadi lebih nyaman, tapi juga memudahkan akses ke destinasi favorit seperti Dotonbori, Stasiun Namba, kawasan belanja, dan pusat kuliner malam. Berikut ini beberapa rekomendasi hotel terjangkau di pusat Osaka yang bisa Anda pertimbangkan untuk perjalanan berikutnya.

Rekomendasi Hotel 1 Jutaan di Osaka yang Nyaman dan Strategis

Anda mungkin bertanya-tanya, di mana saja hotel dengan harga ramah tapi menawarkan kenyamanan prima di Osaka? Simak rangkumannya berikut ini.

  • Toyoko Inn Osaka Namba

Toyoko Inn Osaka Namba jadi andalan banyak wisatawan yang ingin pengalaman menginap di tengah kota tanpa harus keluar budget besar. Dengan letak yang hanya 666 meter dari Stasiun Namba dan beberapa langkah dari Dotonbori, hotel ini benar-benar strategis untuk mengeksplorasi kawasan paling ramai di Osaka.

Fasilitas seperti Wi-Fi gratis, resepsionis 24 jam, serta kamar yang bersih membuat pengalaman menginap semakin menyenangkan. Dari segi pelayanan, para tamu di Traveloka memberikan nilai positif untuk keramahan staf dan variasi menu sarapan yang enak. Toyoko Inn Osaka Namba cocok untuk Anda yang mencari akomodasi simpel, nyaman, dan tepat di pusat keramaian.

  • The OneFive Osaka Namba Dotonbori

Untuk Anda yang mengutamakan harga ekonomis namun tetap ingin dekat dengan destinasi wisata utama, The OneFive Osaka Namba Dotonbori menjadi pilihan tepat. Lokasinya sekitar 341 meter dari Dotonbori membuat hotel ini nyaman untuk wisata kuliner atau jalan-jalan santai di malam hari.

Ulasan para tamu di Traveloka menyebutkan, tempat ini cocok untuk perjalanan singkat atau backpacking. Fasilitas standar seperti Wi-Fi, kamar bersih, dan kemudahan akses ke transportasi umum membuat The OneFive Osaka Namba Dotonbori menjadi favorit untuk pelancong dengan budget terbatas tanpa harus mengorbankan kenyamanan.

  • Sotetsu Grand Fresa Osaka – Namba

Sotetsu Grand Fresa Osaka – Namba menawarkan kenyamanan ekstra dengan fasilitas modern dan lokasi yang hanya beberapa menit berjalan kaki ke Dotonbori maupun Stasiun Namba. Hotel ini mendapat rating 8.6 dari ribuan ulasan di Traveloka, menandakan kepuasan para tamu yang telah menginap di sini.

Selain kamar yang bersih dan nyaman, hotel ini juga memiliki pelayanan staf yang ramah. Mudahnya akses ke tempat belanja seperti Shinsaibashi dan Nippombashi jadi nilai tambah tersendiri, apalagi untuk Anda yang suka mengeksplorasi kota tanpa harus bergantung pada transportasi. Kesan yang diingat banyak tamu adalah betapa mudah dan nyamannya saat menginap di lokasi ini dengan harga yang masih sangat masuk akal.

  • Hotel Hillarys Shinsaibashi

Jika Anda ingin tinggal di kawasan belanja ternama Osaka dengan harga terjangkau, Hotel Hillarys Shinsaibashi adalah jawabannya. Lokasinya yang strategis memudahkan Anda menjangkau berbagai destinasi populer hanya dengan berjalan kaki. Selain dekat Dotonbori, hotel ini juga memberi pengalaman menginap yang menenangkan lewat kamar yang bersih dan fasilitas lengkap.

Tamu yang menginap sering menyoroti kenyamanan fasilitas, staf yang ramah, serta Wi-Fi gratis yang memastikan Anda tetap terhubung selama perjalanan. Lift modern dan pelayanan resepsionis 24 jam menjadi tambahan nilai yang sulit ditandingi hotel lain sekelasnya di Osaka.

  • APA Hotel Namba Ekihigashi

APA Hotel Namba Ekihigashi terkenal sebagai tempat menginap praktis dan efisien di tengah kota Osaka. Hanya 283 meter dari Stasiun Namba dan sekitar 545 meter dari pusat Dotonbori, hotel ini pas untuk Anda yang ingin mobilitas mudah selama liburan.

Dari segi kenyamanan, para tamu menilai kamar sangat bersih dan staf selalu siap membantu berbagai kebutuhan. Dengan reputasi internasional, APA Hotel konsisten menawarkan pengalaman menginap yang efisien dan ramah bagi wisatawan yang menomorsatukan harga dan lokasi strategis tanpa mengabaikan kebersihan.

Menginap di hotel 1 jutaan di Osaka bukan sekadar soal harga, melainkan juga strategi cerdas agar perjalanan Anda terasa lebih hemat dan tetap nyaman. Pilihan hotel di kawasan Namba dan Dotonbori ini menawarkan fasilitas lengkap dengan lokasi yang memudahkan akses ke berbagai atraksi kota.

Bila Anda berencana mengunjungi Osaka, pesan hotel osaka lebih awal di Traveloka supaya tidak kehabisan kamar incaran serta bisa menikmati promo dan penawaran menarik untuk perjalanan yang lebih seru!

Artikel ini ditulis oleh:

Rohadi M Raja

OTT KPK di Banten Ungkap Konflik Kepentingan Penegak Hukum, Jaksa Jadi Sorotan

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, Aktual.com — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banten pada Rabu (17/12/2025) malam bukan sekadar penindakan rutin. Masuknya seorang oknum jaksa dalam daftar pihak yang diamankan membuka kembali borok lama konflik kepentingan di tubuh aparat penegak hukum.

Jaksa bukanlah pejabat biasa. Ia memegang kendali atas proses penuntutan, memiliki kewenangan menentukan nasib hukum seseorang, sekaligus menjadi mitra strategis KPK dalam pemberantasan korupsi. Ketika kewenangan sebesar itu disalahgunakan, maka yang runtuh bukan hanya hukum, melainkan kepercayaan publik.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan keterlibatan oknum jaksa tersebut. Ia menyatakan, KPK telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menghindari benturan antarlembaga dalam penanganan perkara.

“Sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Agung,” ujar Fitroh di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Namun, koordinasi ini justru menimbulkan pertanyaan serius. Publik menuntut jaminan bahwa proses hukum tidak akan terjebak dalam solidaritas korps atau kompromi internal, mengingat posisi jaksa sebagai bagian dari institusi yang juga memiliki kewenangan menindak.

Fitroh enggan mengungkap detail perkara dan meminta publik menunggu hasil pemeriksaan. “Nanti kita lihatlah hasilnya,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan lima orang dari beberapa lokasi di Banten.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten,” kata Budi.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. Fase krusial ini menjadi ujian utama independensi penegakan hukum, terutama ketika salah satu pihak yang terlibat adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

Sejarah mencatat, perkara yang melibatkan aparat sering kali menghadapi hambatan serius: tarik-menarik kewenangan, potensi intervensi, hingga upaya perlindungan internal. Dalam konteks inilah OTT Banten menjadi batu uji nyata bagi komitmen bersih-bersih aparat hukum.

Sepanjang 2025, KPK telah menggelar sedikitnya delapan OTT besar. Namun, keterlibatan jaksa dalam OTT kali ini memberi dimensi berbeda. Ini bukan hanya soal korupsi, melainkan soal penyalahgunaan kuasa dan konflik kepentingan struktural.

Ketika jaksa yang seharusnya menuntut pelaku korupsi justru diduga bermain di balik meja, maka seluruh rantai keadilan ikut tercemar. Publik kini menunggu apakah KPK mampu menembus tembok kekuasaan institusional dan menuntaskan perkara ini tanpa kompromi.

OTT Banten menjadi alarm keras bagi Kejaksaan Agung. Lebih dari sekadar sanksi personal, kasus ini menuntut evaluasi menyeluruh atas sistem pengawasan internal, pola relasi jaksa dengan pihak berperkara, serta celah konflik kepentingan yang selama ini dibiarkan mengendap.

Jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas, perkara ini berpotensi menjadi preseden buruk—bahwa hukum masih bisa dinegosiasikan oleh mereka yang seharusnya menjaganya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Yenny Wahid Soroti Tambang untuk Ormas, Nilai Picu Perpecahan dan Rugikan NU

Yenny putri kedua Gusdur
Yenny putri kedua Gusdur

Jakarta, aktual.com – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pengelolaan tambang yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas). Ia menilai kebijakan tersebut justru menghadirkan mudarat besar, terutama ancaman perpecahan di tengah umat.

“Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan Kiai Said (mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah,” kata Yenny saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, mengutip Antara, Kamis (18/12).

Yenny mengungkapkan, menjelang acara haul tersebut dirinya sempat berkomunikasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam percakapan itu, mereka membahas dinamika politik nasional, termasuk perkembangan yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika ormas diberi kewenangan mengelola tambang. Sejak awal, kata dia, Luhut bahkan enggan menandatangani kebijakan tersebut karena menilai pengelolaan tambang bukan perkara mudah dan sarat risiko.

Ia menambahkan, Luhut juga mengingatkan bahwa pengelolaan tambang membutuhkan kehati-hatian luar biasa. Jika tidak, hal itu berpotensi memicu konflik dan perpecahan di internal organisasi.

Kondisi ini membuat Yenny merasa prihatin dengan situasi NU saat ini. Ia mengenang, pada masa awal berdiri, NU justru menjadi “tali tambang” yang mengikat dan mempersatukan semua pihak. Namun kini, menurutnya, isu tambang malah berpotensi menjadi ancaman bagi para pemimpin dan soliditas organisasi.

Karena itu, Yenny menyerukan agar NU menjauhkan diri dari hal-hal yang membawa mudarat. Ia menilai, jika pemerintah ingin memberikan dukungan, sebaiknya dilakukan dalam bentuk anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat, seperti membangun sekolah, pondok pesantren, maupun fasilitas sosial lainnya.

“Tapi kalau seperti ini (pengelolaan tambang) mudaratnya jauh lebih besar,” ujarnya.

Yenny juga mengingatkan kembali pesan pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari, bahwa NU didirikan di atas semangat persatuan, mahabbah (kasih sayang), dan komitmen menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah.

Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika pernyataannya menyinggung sebagian pihak. Namun, menurutnya, kegelisahan tersebut lahir dari kepedulian terhadap kondisi NU saat ini.

Lebih lanjut, Yenny mengungkapkan adanya informasi bahwa terdapat menteri yang bersikeras mendorong pemberian izin tambang kepada organisasi keagamaan tertentu. Bahkan, izin tersebut disebut diberikan kepada ormas yang berafiliasi dengan partai politik.

“Ada teman-teman wartawan yang mengatakan menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Ini berarti NU dipakai sebagai alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati,” kata dia.

Menutup pernyataannya, Yenny menegaskan agar NU tidak terjebak dalam kepentingan sempit semacam itu.

“NU jangan masuk ke jebakan semacam ini. NU besar. Tugas kita semua menjaganya, agar kita bisa menjaga Indonesia dan menjaga dunia,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Tim Reformasi Buka Opsi Gugatan Perpol 10/2025, MA hingga Presiden Disebut Berwenang

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa komisi akan segera mulai bekerja secara efektif dan terbuka dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat reformasi Polri. Aktual/BPMI-SETPRES

Jakarta, aktual.com – Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkap metode gugatan terhadap Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai menuai kontroversi. Sejumlah jalur disebut bisa ditempuh untuk mereview aturan yang diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tersebut.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengatakan terdapat beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi atau membatalkan Perpol 10/2025, mulai dari internal Polri hingga Mahkamah Agung (MA).

“Kan bisa Polri akan melihat, evaluasi, ya sudah, cabut ini. Misal itu. Tapi ini kan tidak bisa dipaksa. Orang dia yang meneken. Maka ada yang kedua, Mahkamah Agung,” ujar Jimly di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).

Jimly menjelaskan, Mahkamah Agung memiliki kewenangan melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk Perpol, apabila dinilai bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

Ia menilai, terdapat sejumlah kekeliruan dalam pertimbangan Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Salah satunya, tidak dicantumkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan jabatan sipil yang dapat diduduki anggota Polri sebagai dasar pertimbangan.

“Mau nyari kesalahan gampang. Contohnya, lihat pertimbangan menimbang dan mengingatnya. Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu tidak ada sama sekali menyebut putusan MK,” imbuhnya.

Selain MA, Jimly menyebut Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengoreksi substansi Perpol 10/2025. Menurutnya, sebagai pejabat atasan, Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP) yang mengubah materi aturan dalam Perpol tersebut.

“Nah, ini pejabat ketiga boleh, yaitu Presiden. Pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan Perpres atau PP. PP itu misalnya mengubah materi aturan yang ada di Perpol, itu boleh. Nah, itu lebih praktis. Itu pilihannya,” pungkas Jimly.

Sebelumnya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 juga dipersoalkan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Ia menilai aturan yang membuka ruang bagi anggota Polri menjalankan tugas di luar struktur Polri bertentangan dengan dua undang-undang.

Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur jabatan sipil di tingkat pusat.

Mahfud menegaskan ketentuan tersebut telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025.

“Dengan demikian, Perkap itu kalau memang diperlukan, harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucap Mahfud, dikutip dari akun YouTube @MahfudMD, Minggu (14/12/2025).

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Akhir Pekan Ini Golkar Gelar Rapimnas, Apa yang Akan Dibahas?

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada Sabtu (20/12/2025). Agenda tersebut akan berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, dengan fokus utama membahas persoalan internal organisasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan Rapimnas kali ini merupakan yang pertama digelar di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi dijadwalkan hadir dalam forum tersebut.

“Karena sifatnya lebih ke internal, jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji, dikutip dari Antara, Kamis (18/12/2025).

Sarmuji menjelaskan, selain membahas konsolidasi internal organisasi, Rapimnas juga akan mengulas sejumlah peraturan organisasi, penajaman program prioritas partai, serta penyusunan rekomendasi-rekomendasi strategis. Isu-isu politik kebangsaan turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam agenda tersebut.

Di sisi lain, Rapimnas Golkar juga akan menaruh perhatian pada penguatan kesiapsiagaan bencana. Menurut Sarmuji, forum ini akan membahas pembentukan tim kebencanaan yang lebih solid dan kuat untuk merespons potensi bencana di sejumlah wilayah, khususnya Sumatra.

“Saat ini tim Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) juga sudah kami kirim ke lokasi bencana di Sumatra. Posko-posko di daerah terdampak dan sekitarnya langsung diaktivasi. Namun, mengingat potensi bencana yang meningkat, kita akan siapkan tim kebencanaan yang lebih solid dan kuat dan dibahas di Rapimnas ini,” ujarnya.

Rapimnas tersebut diharapkan menjadi momentum konsolidasi sekaligus penguatan peran Partai Golkar dalam menghadapi dinamika internal maupun isu-isu nasional ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

DPR Ingatkan Proyek Kampung Haji Indonesia Harus Dikelola Secara Transparan

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengingatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) agar proyek Kampung Haji Indonesia, termasuk pembelian lahan seluas 4,4 hektare dapat dikelola secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jamaah haji tanah air.

“Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Oleh karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (18/12).

Selain itu, dia mengingatkan pembangunan Kampung Haji perlu transparansi karena pembangunannya membutuhkan waktu yang panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Terlebih, direncanakan dibangun 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan, dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah haji.

“Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengusulkan kepada Danantara agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dapat dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” katanya mengingatkan.

Sebelumnya, pada 17 Desember 2025, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan nilai investasi awal Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat.

Ia menjelaskan investasi tersebut untuk akuisisi hotel yang terdiri atas tiga tower setinggi 28 lantai di kawasan Tahrir, dengan luas lahan hotel sekitar 4.620 meter persegi. Kemudian pembelian lahan seluas 4,4 hektare.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...232425...43,111Halaman 24 dari 43,111

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya