31 Desember 2025
Beranda blog Halaman 247

DPR Ingatkan Penting Siapkan Generasi Muda Sejak Dini

Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Parlemen 2025 di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2025). ANTARA/Sumarwoto
Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Parlemen 2025 di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2025). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto, aktual.com – Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengingatkan pentingnya menyiapkan generasi muda sejak dini agar mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengisi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Ditemui usai menjadi pembicara dalam kegiatan Sekolah Parlemen 2025 di Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (1/11), Siti Mukaromah mengatakan sebanyak 56 persen penduduk Indonesia saat ini merupakan generasi muda atau milenial yang kelak akan menjadi pengambil kebijakan di berbagai tingkatan, mulai dari RT hingga presiden.

“Anak-anak muda yang hari ini duduk di bangku SMA maupun kuliah inilah yang nanti memegang tampuk kepemimpinan bangsa. Maka mereka harus disiapkan dengan kesadaran dan tanggung jawab yang kuat,” kata perempuan yang akrab disapa Erma itu.

Dia mengatakan bonus demografi tidak akan memberikan manfaat jika generasi mudanya tidak memiliki semangat berpartisipasi dan peduli terhadap masa depan bangsa.

Oleh karena itu, dia terus mendorong pembinaan karakter dan kesadaran politik di kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Jangan sampai generasi muda kita justru bersikap antipati terhadap politik. Padahal, politik adalah ruang penting untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas-Cilacap) itu.

Menurut dia, keterlibatan anak muda dalam politik tidak selalu berarti harus terjun ke politik praktis.

Akan tetapi, kata dia, mereka perlu memahami proses pengambilan keputusan publik dan menyiapkan diri untuk berkontribusi dalam berbagai bidang strategis.

“Kita perlu dampingi mereka agar paham bahwa politik adalah alat untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Kalau mereka menjauhi politik, maka kebijakan akan ditentukan oleh pihak yang mungkin tidak punya kepedulian terhadap rakyat,” katanya menegaskan.

Erma mengharapkan kegiatan edukasi politik seperti Sekolah Parlemen di kampus-kampus agar mahasiswa memahami proses kebijakan publik dan pentingnya partisipasi dalam demokrasi serta menumbuhkan kesadaran generasi muda menjadi pemimpin yang berintegritas dan siap membawa Indonesia menuju 2045 dengan penuh tanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Panitia Sekolah Parlemen 2025 FEB Unsoed Rehan Alfiansyah mengatakan Sekolah Parlemen merupakan kegiatan tahunan Dewan Legislatif Mahasiswa yang bertujuan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman tentang peran lembaga legislatif.

“Melalui sekolah parlemen ini kami ingin memberikan pengetahuan tentang peran legislatif, cara kerja pembuatan kebijakan, serta pentingnya mahasiswa memahami fungsi tersebut,” katanya.

Ia mengatakan kegiatan Sekolah Parlemen 2025 diikuti sekitar 150 mahasiswa dari berbagai program studi di FEB

Menurut dia, mahasiswa ekonomi pun perlu memahami politik karena kebijakan publik sangat memengaruhi bidang ekonomi dan bisnis.

“Mahasiswa FEB jangan hanya paham ekonomi, tapi juga tahu bagaimana politik,” katanya.

Salah seorang peserta Sekolah Parlemen 2025, Cantika Ananda Nurhadi menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru tentang tugas dan tanggung jawab legislator.

“Sebelumnya saya belum tahu banyak soal tugas-tugas anggota DPR, tapi setelah ikut ini jadi paham bahwa mereka punya peran penting dalam menentukan arah kebijakan,” kata mahasiswi D3 Akuntansi FEB Unsoed itu.

Dia mengharapkan kegiatan seperti itu terus digelar secara berkesinambungan agar generasi muda semakin memahami sistem demokrasi dan siap menjadi bagian dari generasi emas 2045 yang berperan aktif membangun bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Dukung Palestina di Bidang Pertanian

Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman (kanan) bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kiri) di Jakarta, Kamis (30/10/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman (kanan) bertemu dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun (kiri) di Jakarta, Kamis (30/10/2025). ANTARA/HO-Humas Kementan

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Republik Indonesia mendukung Palestina di sektor pertanian melalui penyediaan lahan investasi 10 hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara yang akan dikembangkan menjadi kawasan pangan, peternakan, hingga agroindustri terpadu berkelanjutan.

“Bagi kami membantu Palestina bukan hanya soal pangan, tapi soal kemanusiaan,” kata Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (1/11).

Amran menegaskan Indonesia serius membangun kerja sama pangan yang berorientasi pada kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dukungan Indonesia diwujudkan secara nyata melalui investasi dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

“Saudara-saudara kita di sana berhak mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk hak atas pangan,” ujar Mentan.

Amran mengaku telah melakukan pertemuan dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam rangka membahas hal tersebut. Sebagai langkah awal, Indonesia menyediakan lahan investasi bagi Palestina seluas 10 hingga 15 ribu hektare di Kalimantan Utara.

Lahan tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu untuk perkebunan pangan, peternakan dan agroindustri, dengan melibatkan BUMN, sektor swasta, dan mitra kebijakan internasional di Asia Tenggara dan negara sahabat lainnya.

“Palestina menjadi bagian penting dalam inisiatif ini,” ujar Amran.

Amran menegaskan Indonesia akan terus mendukung Palestina, khususnya melalui pengembangan hortikultura, transfer teknologi dan pelatihan SDM pertanian.

“Indonesia berdiri bersama Palestina, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga melalui kerja sama konkret di bidang pangan. Ini bentuk dukungan yang membumi,” katanya, menegaskan.

Sementara itu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengapresiasi komitmen Indonesia, dan menyebut kerja sama itu sebagai tonggak sejarah baru hubungan bilateral yang memperkuat solidaritas dan kolaborasi lintas sektor antarbangsa.

Dubes Zuhair juga menyampaikan bahwa kunjungan tim teknis investasi Palestina ke Indonesia kemungkinan tertunda sementara karena situasi keamanan di Palestina yang belum kondusif.

Namun ia memastikan pemerintah Palestina akan tetap melanjutkan koordinasi dan menantikan waktu terbaik untuk pelaksanaan proyek tersebut.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Indonesia atas konsistensi dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Saya sangat hormat terhadap negara ini, karena saya tahu bagaimana Indonesia bekerja keras untuk kami. Saya sudah delapan tahun di sini. Jika saya sudah tidak menjabat, saya tidak akan meninggalkan negara ini. Itu janji saya kepada Anda,” ujar Zuhair.

Selain investasi lahan, kerja sama Indonesia-Palestina juga mencakup pertukaran teknologi pertanian berkelanjutan, seperti irigasi hemat air, pertanian gurun, pengembangan benih tahan iklim, serta sistem pertanian modern berbasis digital dan hidroponik.

Di bidang sumber daya manusia (SDM), Indonesia akan memperluas kuota pelatihan bagi petani muda dan pejabat pertanian Palestina, termasuk magang di lahan pertanian terintegrasi di Kalimantan dan Sulawesi.

Sebagai tindak lanjut, kedua negara akan membentuk Komite Kerja Bersama (Joint Working Committee) pada awal 2026 untuk memfinalisasi rencana aksi dan memastikan pelaksanaan tepat waktu dari seluruh inisiatif yang telah disepakati.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Dorong Pembenahan Tata Kelola Haji Usai Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Rp1 Triliun

Ilustrasi: Sejumlah jamaah berjalan memayungi diri. ANTARA/HO - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)

Jakarta, aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2023–2024. Menyusul penyelidikan tersebut, KPK meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji untuk segera melakukan pembenahan agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

“Terkait dengan penyelenggaraan haji ke depan, KPK terus mendorong kepada stakeholder terkait, ya, untuk terus melakukan pembenahan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (31/10/2025).

Budi menegaskan bahwa kasus korupsi kuota haji yang sedang diusut harus dijadikan pelajaran penting bagi semua pihak. Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem penyelenggaraan haji.

“Kita belajar dari apa yang sudah terjadi kemarin. Belajar dari perkara kuota haji, kemudian belajar dari dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji yang terjadi beberapa tahun lalu,” katanya.

“Kita tutup celah-celahnya, kita perbaiki prosedurnya, tata kelolanya,” tambahnya.

Kasus ini berawal dari tambahan kuota haji tahun 2024 sebanyak 20 ribu jemaah, yang dibagi menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Namun, sesuai dengan ketentuan dalam UU Haji, kuota haji khusus seharusnya tidak lebih dari 8 persen dari total kuota nasional.

KPK menduga terjadi praktik kolusi dalam pembagian kuota tambahan tersebut antara oknum di Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah biro travel haji. Dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1 triliun.

Dalam proses penyelidikan, KPK telah menyita sejumlah aset berupa uang tunai, kendaraan, dan rumah yang diduga terkait dengan perkara ini. Sebagian uang tersebut berasal dari pengembalian dana oleh sejumlah biro travel, yang sebelumnya diduga merupakan biaya percepatan yang diminta oleh oknum Kemenag. Dana itu kemudian dikembalikan karena adanya tekanan dari Panitia Khusus Haji DPR tahun 2024.

KPK juga telah memeriksa 300 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam kasus ini, dan sejauh ini 70 persen dari total 400 PIHK sudah memberikan keterangan kepada penyidik.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemprov Riau Akan Ubah Status Bank Riau Kepri Syariah Jadi Persero

Riau, aktual.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau selaku pemegang saham mayoritas akan merubah status Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dari Perseroda menjadi Persero.

Perubahan status BRK Syariah diharapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau itu bisa masuk di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO). Target ini dapat tercapai dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan.

“Iya, saya memang menargetkan BRK Syariah bisa IPO,” kata Gubernur Riau (Gubri), Abdul Wahid, Jumat (31/10/2025).

Gubri mengatajan, langkah IPO diyakini akan menjadikan BRK Syariah lebih sehat dalam menjalankan bisnis perbankan. Dengan melantai di bursa, pengawasan terhadap bank tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh publik secara langsung.

Karena dengan IPO kita harapkan bank lebih sehat. Karena bukan hanya pemerintah yang mengontrol, tetapi publik juga. Sehingga manajemennya lebih terbuka dan transparan,” ujarnya.

Gubri menjelaskan, transparansi menjadi bagian penting dalam mendorong profesionalisme pengelolaan perbankan plat merah itu. Sebab transparansi dan profesionalitas merupakan dua hal yang saling berkaitan untuk menciptakan tata kelola yang baik.

“Saya ingin bahwa keterbukaan ini mendorong profesionalitas. Jadi profesionalitas itu salah satu komponennya adalah transparansi. Begitu transparan, alat ukurnya menjadi konkret. Dan transparansi itu bisa diwujudkan lewat IPO,” jelasnya.

Gubri menyebut, jika Pemprov Riau siap melepas sebagian saham BRK Syariah ke publik, paling tidak sekitar 20 persen. Karena itu ia meminta kepada manajemen BRK Syariah segera menyusun roadmap menuju IPO.

“Saya memberi target kepada teman-teman di BRK, disusun roadmap-nya, nanti lapor ke saya. Setidaknya satu atau dua tahun ke depan sudah bisa IPO,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Ajak Negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik Perkuat Kolaborasi Ekonomi Kreatif

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bertemu dengan Sekretaris Jenderal OACPS Moussa Saleh Batraki di kantor Kemenekraf, Jakarta, Jumat (31/10/2025). Foto: Rachma Putri

Jakarta, Aktual. com — Indonesia mengajak negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik memperkuat diplomasi dan kerja sama lintas kawasan di sektor ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengundang negara-negara yang tergabung dalam Organisation of African, Caribbean and Pacific States (OACPS) itu untuk berpartisipasi dalam World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 di Indonesia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam memperluas jejaring global dan membuka peluang kolaborasi konkret di bidang ekonomi kreatif, terutama dengan negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik.

“Kami ingin terus memperkuat kerja sama global yang bermakna. Kehadiran OACPS di WCCE 2026 diharapkan membuka peluang nyata bagi kemitraan pembangunan berkelanjutan,” ujar Teuku Riefky usai bertemu Sekretaris Jenderal OACPS Moussa Saleh Batraki di kantor Kemenekraf, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

OACPS sendiri merupakan organisasi pembangunan internasional yang berperan penting dalam memperkuat hubungan ekonomi lintas kawasan. Melalui pertemuan ini, kedua pihak membahas potensi pengembangan sektor kreatif, termasuk peluang investasi dan peningkatan ekspor produk kreatif Indonesia ke pasar global.

Menurut Teuku Riefky, peningkatan investasi di subsektor seperti aplikasi, fesyen, kriya, dan kuliner menunjukkan ekonomi kreatif Indonesia semakin diminati oleh investor asing.

“Semakin besar investasi yang masuk, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan ekspor produk kreatif nasional,” jelasnya.

Teuku Riefky juga menegaskan arah kebijakan kementerian saat ini berfokus pada akselerasi pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui kurasi, komersialisasi kekayaan intelektual, serta penguatan promosi dan jejaring global.

“Kami ingin pegiat ekraf Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga berlari menuju level global,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen OACPS Moussa Saleh Batraki menyampaikan apresiasinya terhadap peran Indonesia yang memiliki kementerian khusus untuk ekonomi kreatif. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen serius terhadap pengembangan sektor ini.

“Indonesia menjadi contoh bagaimana pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai pilar penting pembangunan,” ujarnya.

Batraki juga mengundang Kementerian Ekraf untuk hadir dalam Summit of OACPS Heads of State and Government tahun depan, sebagai tindak lanjut hubungan kedua pihak.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Kesalahan Input Data BPD Sebabkan Polemik Dana Pemda Mengendap

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan, kesalahan input data kode daerah oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) menyebabkan perbedaan jumlah dana mengendap antara Bank Indonesia (BI) dan kas daerah.

Tito mencontohkan kasus di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang tercatat memiliki dana sebesar Rp2,6 triliun, padahal dana yang sebenarnya ada hanya sekitar Rp62 miliar. “Ini adalah kesalahan input, sehingga dana yang sebenarnya milik Barito Utara tercatat sebagai milik Talaud,” katanya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Ia menambahkan, kesalahan input ini bisa menimbulkan kebingungannya bagi pemerintah daerah (Pemda) dan publik yang mengakses data tersebut.

Kesalahan serupa juga terjadi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang tercatat memiliki dana mengendap Rp5,1 triliun. “Bank Kalsel salah input, seharusnya dana tersebut milik provinsi, tetapi dilaporkan sebagai simpanan kota Banjarbaru,” tambah Tito.

Selain kesalahan input, Tito juga menjelaskan adanya perbedaan waktu dalam pencatatan data antara BI dan Pemda. “Karena perbedaan waktu, dana yang tercatat di BI dan Kemendagri tidak selalu akurat,” jelasnya.

Hal itu seperti terjadi pada dana yang tercatat di Jawa Barat yang mengalami penurunan karena sebagian sudah digunakan.

Ia mengingatkan, akurasi dalam pencatatan data oleh BPD sangat penting agar kesalahan serupa tidak terulang. Pemerintah pusat, kata Tito, akan terus melakukan pengecekan dan verifikasi data untuk memastikan keakuratan laporan keuangan daerah.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain