Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
4 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 31

Said Didu Singgung Nikmatnya Bisnis Dapur MBG, Menggiurkan dan Memabukkan!

Jakarta, aktual.com – Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengunggah perhitungan bisnis dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui akun X miliknya. Ia menyebut skema tersebut sebagai “bisnis renyah memabukkan”.

Dalam unggahan itu, Said memaparkan perhitungan satu dapur SPPG yang rata-rata melayani 2.500 porsi per hari. Dengan nilai Rp15.000 per porsi, dana yang diterima mencapai Rp37.500.000 per hari.

Ia merinci pembagian biaya, yakni sewa dapur Rp7.500.000, operasional Rp5.000.000, dan makanan Rp25.000.000. “Betapa nikmatnya yg punya dapur SPPG 10, 100, dan 1.000,” tulisnya, Jumat (27/3/2026).

Ia juga menyoroti potensi akumulasi keuntungan dalam skala besar. “Jika Polri punya lebih 1.000 dapur SPPG maka tiap bulan setiap 1.000 dapur menerima minimal Rp 300.000.000.000 (tiga ratus milyar),” ujarnya.

Pernyataan itu memicu reaksi beragam dari warganet. Akun @agnitraO12336 menulis, “Maling berdalih gizi ? Cara merampok dengan dalih masa depan investasi generasi emas , yang dinaungi program nasional bapak presiden,” tulisnya.

Sementara akun @kkkoormoning mempertanyakan dasar perhitungan yang digunakan. “Kok bisa dikali 12,5 juta per hari???? Perhitungannya dari mana??? Sekarang itu skemanya sudah beda lagi. Bukan 2000 ops, 3000 sewa. Sewa sudah diganti Rp6 juta/ hari,” tulisnya.

Di tengah polemik tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 1.528 SPPG di seluruh Indonesia mengalami penghentian operasional sementara hingga 25 Maret 2026. Angka ini merupakan akumulasi sejak Januari 2025.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya. “Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” ujarnya.

Ia menjelaskan penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi. “Setelah kita suspend, kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata Nanik.

BGN merinci, dari total penghentian, 72 SPPG ditutup akibat kejadian menonjol berupa gangguan pencernaan, dengan rincian Wilayah I sebanyak 17 unit, Wilayah II 27 unit, dan Wilayah III 28 unit. Sementara itu, 692 SPPG lainnya dihentikan karena faktor non-kejadian menonjol seperti ketidaksesuaian pembangunan dapur dengan petunjuk teknis.

Adapun jumlah SPPG yang masih berstatus penghentian operasional hingga saat ini tercatat 764 unit, terdiri dari Wilayah I sebanyak 215 unit, Wilayah II 491 unit, dan Wilayah III 58 unit. Pemerintah menyatakan pengawasan akan terus diperketat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kemenlu Klaim 2 Kapal Tanker Pertamina Bisa Melintas Selat Hormuz

Jakarta, aktual.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia supaya dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz dapat melintas dengan aman.

Menurut Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Iran untuk keselamatan kapal tanker tersebut.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Nabyl merespons pertanyaan ANTARA terkait perkembangan negosiasi kapal tanker Pertamina di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menyusul respons positif yang disampaikan Teheran, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional, kata Nabyl.

Meski begitu, Nabyl belum bisa memberi waktu pasti kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Sebelumnya pada 4 Maret lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah tengah melakukan pendekatan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.

Namun demikian, Bahlil memastikan bahwa dua kapal tanker yang terjebak di Selat Hormuz tidak mengganggu ketahanan energi Indonesia, sebab Indonesia lekas mencari alternatif pengadaan energi ke negara lain.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Santo Darmosumarto pada 6 Maret mengatakan bahwa pemerintah RI terus meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Iran untuk menjamin keselamatan dua kapal tanker Pertamina tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan negaranya mengizinkan kapal-kapal dari “negara sahabat” untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara, kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan “negara agresor” tetap dilarang lewat.

Negara-negara “sahabat” yang diberi lampu hijau untuk melintas oleh Teheran itu antara lain China, Rusia, India, Pakistan, Irak, serta Malaysia.

Adapun berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic pada periode 20 hingga 22 Maret, sekitar 1.900 kapal tidak dapat bergerak di sekitar Selat Hormuz, menurut laporan Anadolu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Di Tengah Ketegangan Iran-AS, Indonesia Dinilai Punya Ruang Manuver Besar

Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)
Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)

Jakarta, aktual.com – Ketidakpastian ekonomi global kembali menguat seiring meningkatnya tensi geopolitik pada awal 2026. Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan perekonomian dunia masih dibayangi perlambatan, dipicu konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Dampaknya terasa pada pasar komoditas dan keuangan global. Meski begitu, probabilitas resesi Indonesia pada Maret 2026 tercatat hanya 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat 25 persen, China 15 persen, dan Brasil 10 persen.

Kenaikan tensi geopolitik turut mendorong lonjakan harga energi dan komoditas strategis. Harga minyak Brent tercatat naik 66 persen secara year to date ke level USD101 per barel, dengan rata-rata hingga 13 Maret 2026 sebesar USD89 per barel.

Batu bara sebagai alternatif energi juga meningkat sekitar 25 persen menjadi USD135 per MMBtu. Sementara itu, harga emas sebagai instrumen lindung nilai naik sekitar 18 persen hingga menyentuh USD5100 per troy ons.

Di sektor keuangan, tekanan terlihat dari meningkatnya indikator risiko global seperti VIX, MOVE, dan CDS 5 tahun. Indeks dolar menguat ke level 100, yield obligasi Indonesia tenor 10 tahun naik menjadi 6,8 persen, IHSG melemah 17,5 persen ke level 7.137, dan rupiah terdepresiasi 1,5 persen menjadi Rp16.944 per 13 Maret 2026.

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai Indonesia tetap memiliki ruang manuver dalam menentukan arah kerja sama internasional, termasuk jika hubungan dengan Iran menghadapi jalan buntu di tengah tekanan Amerika Serikat. “Exit strategy-nya keluar dari jebakan perjanjian dengan AS. Bebas cari mitra dagang tanpa hiraukan sanksi,” ujarnya, kepada Aktual.com, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menyebut opsi kerja sama masih terbuka melalui kolaborasi dengan negara lain seperti Rusia dan Malaysia, meski jalurnya tidak langsung. Bhima menambahkan, hubungan regional dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif.

“Misalnya kerjasama dengan Iran bisa kolaborasi dengan Rusia dan Malaysia. Jalurnya mungkin memutar tapi memungkinkan,” katanya.

Ia juga menyinggung bahwa Malaysia memiliki akses kapal di Selat Hormuz dari Iran, sementara hubungan Indonesia dan Malaysia di bawah kerangka ASEAN relatif stabil. Menurutnya, tekanan dari Amerika Serikat tidak sekuat yang dibayangkan.

“Trump tidak sekuat itu, paska serangan ke Iran, tingkat kepercayaan ke Trump turun. Approval rate-nya anjlok. Dan banyak negara cari mitra alternatif,” ucap Bhima.

Ia bahkan menyoroti kebijakan Amerika Serikat yang sempat mencabut sanksi pembelian minyak dari Rusia selama satu bulan sebagai sinyal inkonsistensi kebijakan energi. Dalam konteks risiko jangka panjang, Bhima melihat Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada pasar Amerika Serikat.

“Porsi ekspor langsung ke AS hanya 10% dari total ekspor. Ada risiko tapi dari sisi AS lebih butuh Indonesia saat ini dibanding Indonesia butuh AS,” katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi kebijakan proteksionis dari Amerika Serikat, termasuk kemungkinan pembatasan ekspor bahan bakar. Bahkan ada kekhawatiran inflasi energi yang tinggi membuat Trump melakukan pelarangan ekspor bbm. “Karena American first, justru Indonesia kesulitan dapat pasokan kalau berharap dari AS,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wacana WFH Satu Hari untuk Tekan Konsumsi BBM Harus Dievaluasi

Anggota Komisi XII DPR RI  Ateng Sutisna. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi XII DPR RI  Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau ulang wacana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai target efisiensi hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih mendalam agar tidak meleset dari kondisi riil di lapangan.

Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Namun, kebijakan yang diambil harus berbasis perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non esensial,” ujarnya, di Jakarta Jumat (27/3/2026).

Ia menilai, pendekatan yang terlalu sederhana dalam membaca pola konsumsi energi justru berisiko meleset dari tujuan awal. Tanpa pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi, masyarakat tetap akan melakukan perjalanan. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, kebijakan ini berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota. Selain aspek konsumsi BBM, Ateng juga menyoroti potensi dampak ekonomi yang kerap luput dari perhitungan.

Berkurangnya aktivitas perkantoran dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar pusat kerja, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” ujar Politisi Fraksi PKS itu.

Di sisi lain, ia menambahkan, biaya operasional tidak benar-benar hilang, melainkan bergeser ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi menjadi dipertanyakan.

Karena itu, Ateng menegaskan bahwa arah kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. “Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Ini yang harus dibenahi,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Ia mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih berdampak langsung dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil.

Selain itu, percepatan reformasi skema subsidi juga dinilai krusial agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. “Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat, tetapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

THR ASN Belum Rampung, Purbaya: Masalah Ada di Pengajuan K/L

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pencairan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) belum mencapai 100 persen karena terkendala proses pengajuan di kementerian dan lembaga (K/L). Ia menegaskan hambatan tersebut bukan berasal dari ketersediaan anggaran di Kementerian Keuangan.

Menurut Purbaya, mekanisme pencairan THR sangat bergantung pada usulan dari masing-masing instansi sebelum dana dapat disalurkan. Kementerian Keuangan, lanjutnya, hanya berperan sebagai pihak yang membayarkan setelah seluruh persyaratan administrasi dinyatakan lengkap.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kami, begitu masuk langsung dibayar,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Ia menambahkan, keterlambatan pencairan THR tidak bisa disamaratakan karena setiap instansi memiliki kondisi administratif yang berbeda. Oleh sebab itu, penyebab rinci keterlambatan perlu ditelusuri langsung ke masing-masing pengusul.

Purbaya juga mengaku tidak mengetahui secara detail hambatan administratif yang terjadi di tiap K/L.
“Bisa ditanyakan ke yang mengajukan. Mungkin persyaratannya belum lengkap, saya tidak tahu detailnya,” katanya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan memastikan anggaran THR telah tersedia dan siap disalurkan. Dengan demikian, tidak terdapat kendala dari sisi fiskal selama pengajuan dari instansi terkait telah memenuhi persyaratan.

Kepala otoritas fiskal itu menegaskan kesiapan dana guna menghindari spekulasi bahwa keterlambatan disebabkan oleh keterbatasan anggaran.
“Yang jelas, dananya sudah kami siapkan,” tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah mulai mencairkan THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan secara bertahap sejak awal Ramadan tahun ini. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Iran Izinkan Tanker Malaysia Lewat Selat Hormuz, Anwar Ucapkan Terima Kasih

PM Malaysia, Anwar Ibrahim. Aktual/AFP

Jakarta, aktual.com — Pemerintah Iran memberikan izin bagi kapal-kapal tanker asal Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan apresiasi kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas keputusan tersebut.

Keputusan ini disebut sebagai hasil dari komunikasi intensif antara Malaysia dengan sejumlah pemimpin kawasan, termasuk Iran, Turki, dan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Dalam pernyataannya di televisi nasional Malaysia, Anwar mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Pezeshkian, serta para pemimpin dari Mesir, Turki, dan negara kawasan Teluk.

“Kita sekarang sedang dalam proses melepaskan kapal-kapal tanker minyak Malaysia dan para pekerja yang terlibat sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan pulang mereka,” kata Anwar, dilansir kantor berita AFP, Jumat (27/3/2026). Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Pezeshkian.

“Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada presiden Iran karena telah memberikan izin perjalanan lebih awal,” tutur Anwar.

Anwar juga menambahkan bahwa posisi Malaysia relatif lebih aman berkat produksi energi dalam negeri oleh Petronas.

“Kita berada dalam posisi yang jauh lebih baik.”

Perusahaan energi tersebut diketahui memproduksi sekitar dua juta barel minyak per hari berdasarkan data terbaru.

Meski demikian, Anwar mengingatkan bahwa dampak konflik tetap akan terasa, terutama pada sektor kebutuhan pokok dan energi.

“Hal yang sama berlaku untuk pupuk, dan tentu saja minyak dan gas,” kata Anwar.

Ia juga menegaskan potensi kenaikan harga akibat terganggunya rantai pasok.

“harga-harga pasti akan naik”

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Malaysia menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk pengurangan kuota BBM bersubsidi dan pembatasan pembelian solar di wilayah Sabah dan Sarawak guna mencegah penimbunan serta penyelundupan.

Malaysia sendiri merupakan produsen minyak dan gas yang cukup besar, namun tetap bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, khususnya melalui jalur strategis Selat Hormuz.

Selat tersebut sempat hampir tertutup sepenuhnya oleh Iran sejak serangan militer Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari, yang berdampak luas terhadap pasar energi global serta menyebabkan banyak kapal tanker—termasuk dari Indonesia—terjebak di kawasan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...303132...43,496Halaman 31 dari 43,496

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya