29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 313

Uang Jemaah di Tangan BPKH: Transparansi yang Hilang di Tanah Suci

Jemaah Haji asal Indonesia di Muzdalifah. HO

Setiap rupiah yang disetorkan calon jemaah haji adalah amanah. Namun, amanah itu seolah menguap di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga yang seharusnya menjaga dan mengembangkan dana jemaah justru disorot karena minim transparansi. Dalam konteks kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, kritik terhadap pengelolaan dana haji kembali mencuat.

Ketua Umum Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Ferry Irawan, menyebut sistem haji selama ini terlalu koruptif dan manipulatif.

“Kami berharap kasus korupsi kuota haji ini membuka mata semua pihak bahwa pengelolaan dan pelaksanaan haji selama ini sangat koruptif dan manipulatif,” ujar Ferry.

Ia menegaskan, korupsi tidak hanya terjadi dalam pembagian porsi keberangkatan, tetapi juga dalam pengelolaan dana umat.

Ferry mengungkapkan bahwa publik belum pernah mendapatkan penjelasan transparan dari BPKH terkait aliran uang jemaah.

“Kita belum mendapatkan laporan transparansi dari BPKH soal bagaimana setiap rupiah dari uang jemaah haji dikelola, dan hasil investasinya bisa diterima jemaah haji secara layak,” paparnya.

Menurut Ferry, setiap calon jemaah haji reguler wajib menyetorkan uang muka Rp30 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Uang inilah yang dikelola BPKH untuk diinvestasikan dan hasilnya seharusnya dikembalikan bagi jemaah. Namun kenyataannya jauh berbeda.

“Ketika calon jemaah haji itu gagal berangkat karena uzur dan meninggal, serta tak bisa digantikan keluarganya, uang pengembalian yang diterima justru berkurang 75 persen dari dana yang sudah disetorkan. Ke mana uang hasil investasinya?” ucapnya.

Pernyataan itu menggambarkan ketidakberesan sistem keuangan haji yang seolah dibiarkan berjalan tanpa pengawasan publik. Ferry menilai potensi kerugian jemaah sangat besar.

“Semestinya, setiap rupiah uang calon jemaah haji yang diinvestasikan harus kembali ke jemaah haji. Normalnya, ketika calon jemaah haji ini gagal berangkat, maka uang yang dikembalikan melebihi setoran yang sudah disimpan,” katanya.

Ironinya, di tengah janji profesionalisme, audit BPKH oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun jarang diumumkan ke publik. Transparansi yang seharusnya menjadi roh lembaga itu justru hilang di balik tembok birokrasi.

Bagi Ferry, reformasi pengelolaan haji bukan sekadar mengganti kementerian dari Kemenag ke Kemenhaj, tetapi memastikan dana umat dikelola secara jujur.

“Masalah haji ini persoalan serius, menyangkut ibadah utama bagi umat muslim. Jangan main-main dengan penyelenggaraannya,” Ferry memungkasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Syaiful Huda Tegaskan, Program 3 Juta Rumah Jadi Motor Baru Penggerak Ekonomi Nasional

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah yang kini menjadi salah satu prioritas nasional.

Menurutnya, program ini bukan hanya solusi atas backlog perumahan, tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat.

“Jika kita konsisten, target 9,6 juta rumah dalam satu periode pemerintahan sangat mungkin tercapai. Bahkan dengan tambahan 2–3 juta unit, kita bisa menembus angka 12 juta rumah,” ujar Huda saat diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Program 3 Juta Rumah: Wujud Nyata Pemerintah Menjawab Kebutuhan Dasar Rakyat” di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Minggu (12/10/2025).

Dalam paparannya, Huda mengungkapkan bahwa lebih dari 26,6 juta warga Indonesia masih hidup di hunian yang tidak layak. Kondisi ini, menurutnya, membuat pembangunan 3 juta rumah bukan hanya realistis, melainkan mendesak dan bersejarah.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi momentum sosial dan ekonomi yang harus kita kawal bersama,” tegas politisi PKB itu.

Huda juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk langsung Presiden sebagai Ketua Satgas Perumahan, bahkan sebelum pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah benar-benar serius. Sektor ini bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 2 persen, dan satu unit rumah bisa menyerap 14 tenaga kerja. Kalau program berjalan optimal, bisa menyerap lebih dari 2 juta pekerja,” jelasnya.

Meski begitu, Huda tak menutup mata terhadap sejumlah hambatan. Kompleksitas pembiayaan dan akses masyarakat terhadap program perumahan rakyat masih menjadi masalah klasik. Ia mendesak agar pemerintah menyusun regulasi yang inklusif serta menyederhanakan proses pengadaan tanah, termasuk dengan memanfaatkan aset milik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Standarisasi dan spesifikasi teknis masih menjadi tantangan besar. Kita butuh policy connector lintas sektor agar program ini tidak jalan di tempat,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Huda mendesak agar Undang-Undang Perumahan segera direvisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat.

“Undang-undang harus bisa mengidentifikasi konsumen secara lebih akurat. Pembangunan rumah tidak hanya soal tempat tinggal, tapi juga harus mendekatkan masyarakat pada pusat kerja dan layanan publik,” tandasnya.

HNW: Israel Terus Serang Gaza, Padahal Hamas Sudah Sepakat Gencatan Senjata

Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menyambut baik persetujuan gencatan senjata tahap pertama atas proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara Arab-Islam, serta menyerukan kepada Presiden Trump untuk memastikan Israel tidak mengingkari kembali kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan tahap pertama ini bisa sangat positif dan diharap dapat menghentikan serangan dan genosida di Gaza, Palestina, serta dibukanya akses bantuan kemanusiaan kepada para korban, dan ditariknya pasukan pendudukan Israel dari Gaza. Ini juga menunjukkan kepada dunia buah dari keteguhan perjuangan bangsa Palestina dalam mempertahankan tanah airnya guna mencapai cita-cita Palestina merdeka,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat(10/10).

HNW sapaan akrabnya mengapresiasi sikap kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, HAMAS yang menerima proposal dengan tujuan tersebut, dan berkomitmen untuk segera membebaskan sandera dan menukarnya dengan ribuan warga dan tokoh Palestina lintas faksi yang ditahan secara sewenang-wenang di penjara Israel. “Sikap ini bukti bahwa kelompok pejuang kemerdekaan tetap konsisten memperjuangkan kemaslahatan dan keselamatan bangsa dan tetap memperjuangkan cita-cita Palestina Merdeka, dan tidak tunduk pada keinginan penjajah baik di medan juang, maupun di meja perundingan. Hasil positif yang disambut dengan sukacita oleh semua kelompok perlawanan dan masyarakat Gaza : baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak,”ujarnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan bahwa setelah kesepakatan tahap pertama ini, maka Amerika Serikat selaku sekutu terdekat Israel harus memastikan bahwa Israel dapat mematuhi kesepakatan yang disetujui Hamas tersebut. Pasalnya, selama ini, Israel sendirilah yang mengingkari kesepakatan yang telah ditandatanganinya. “Bahkan, di hari yang sama sesudah kesepakatan ini dicapai, Israel masih terus menyerang dan membunuh warga sipil di Gaza, Palestina, bahkan di tenda pengungsian mereka,” ujarnya.

HNW menyerukan agar Presiden Trump bisa memainkan perannya yang dominan untuk memastikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu segera menghentikan serangan dan genosida terhadap warga sipil di Gaza sesuai dengan kesepakatan tersebut. “Presiden Trump harus benar-benar serius dan jujur dalam mengawal dan menjamin bahwa Israel benar-benar melaksanakan semua kesepakatan yang diterima Hamas tersebut. Apalagi, gencatan senjata menuju perdamaian ini bisa menjadi legacy dari Presiden Trump di kawasan Timur Tengah,” ujarnya.

“Namun, bila Israel mengulang kembali pengingkarannya dan Presiden Trump tidak bisa menghentikan, maka itu sama saja mencoreng nama dan kehormatan Presiden Trump, dan hanya hadirkan makin muaknya masyarakat dunia terhadap berulangnya kejahatan Israel yang akan membuat Israel makin dibenci dan dihukum oleh masyarakat Internasional,” tambahnya.

Selain Amerika Serikat, lanjut HNW, negara-negara mediator seperti Mesir, Qatar dan Turki juga harus bertanggung jawab dan memastikan dilaksanakannya kesepakatan-kesepakatan yang disetujui Hamas tersebut. Apalagi dari sisi pejuang Palestina, komitmen mereka terhadap perjanjian yang sudah disepakati sudah berulang terbukti selalu ditepati, mengingat nilai-nilai Islam dan kemanusiaan yang kuat mereka pegang.

“Mereka sudah menunjukkan kepada dunia untuk selalu menjalankan apa yang sudah disepakati, seperti pembebasan Edan Alexander, warga AS-Israel yang menjadi tentara Israel yang sempat ditahan oleh HAMAS. Selain itu, para tahanan Israel juga diperlakukan dengan baik sesuai nilai Islam dan kemanusiaan yang dipegang oleh HAMAS, berbeda jauh dengan perlakuan Israel terhadap tahanan Palestina dan bahkan para aktivis kemanusiaan yang membawa bantuan kemanusiaan,” ujarnya.

HNW berharap agar kesepakatan ini dapat dijadikan momentum untuk membangun kembali Gaza dan juga meneruskan tren positif global terkait pembelaan dan pengakuan terhadap negara Palestina oleh makin banyak pihak dan negara di dunia. “Keteguhan dan komitmen para pejuang dan rakyat Palestina telah hadirkan dukungan global yang kuat untuk eksistensi dan kemerdekaan Palestina, dan menggagalkan konspirasi Israel yang ingin mencaplok Gaza dan menghilangkan negara Palestina dari peta dunia, padahal dalam dua tahun terakhir sesudah badai Al Aqsha makin banyak komunitas masyarakat yang bela Gaza, dan makin banyak negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Kesepakatan gencatan senjata ini menjadi makin bermakna hadirkan perdamaian seperti yang dimaui Presiden Trump, bila segera hadirkan negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh,” pungkasnya.

Usai Gencatan Senjata, PBB Kerahkan Bantuan Kemanusiaan Besar-besaran ke Gaza

Warga Palestina merayakan gencatan senjata Hamas-Israel. Aktual/The New York Times

Jakarta, aktual.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkomitmen meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, dengan mengirim ratusan truk setiap hari selama 60 hari pertama gencatan senjata, menyusul kesepakatan damai antara Israel dan Hamas.

“Kami menargetkan peningkatan pasokan menjadi ratusan truk setiap hari. Distribusi pangan akan ditingkatkan untuk menjangkau 2,1 juta warga yang membutuhkan bantuan makanan, serta sekitar 500.000 orang yang membutuhkan dukungan gizi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, Tom Fletcher, dikutip dari Reuters, Jumat (10/10/2025).

Fletcher menegaskan, wabah kelaparan di Gaza harus segera dihentikan dan dicegah meluas ke wilayah lain. Kesepakatan gencatan senjata tersebut diperkirakan mulai berlaku 24 jam setelah rapat kabinet Israel pada Kamis (9/10/2025).

Perjanjian itu membuka jalan bagi masuknya ratusan truk bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza, pembebasan sandera, serta penarikan sebagian pasukan Israel dari wilayah tersebut.

Menurut laporan Integrated Food Security Phase Classification (IPC) pada Agustus lalu, Gaza City dan sekitarnya telah mengalami krisis kelaparan yang diperkirakan akan meluas, dengan lebih dari 500.000 warga Palestina terancam.

Sebelumnya, Israel sempat menutup penuh akses pangan ke Gaza hampir tiga bulan tahun ini, sebelum melonggarkan aturan pada Juli 2025 dengan memperbolehkan sebagian bantuan masuk. Namun, PBB menilai kebutuhan di lapangan jauh lebih besar, sementara distribusi masih terkendala pembatasan pergerakan oleh militer Israel dan memburuknya situasi keamanan.

Fletcher menambahkan, PBB juga akan menyalurkan bantuan tunai kepada sekitar 200.000 keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar. Selain itu, badan dunia tersebut akan memulihkan sistem kesehatan Gaza yang hancur serta menambah pasokan medis.

“Kami akan memperluas penyediaan tempat tinggal, termasuk membantu keluarga bersiap menghadapi musim dingin. Ribuan tenda akan didatangkan dan dibagikan setiap minggu, bersama terpal dan perlengkapan lainnya, dengan prioritas bagi keluarga rentan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan agar rencana bantuan berjalan efektif, hambatan birokrasi harus dihapus dan akses aman serta berkelanjutan bagi pekerja kemanusiaan harus dijamin.

Pengamat Sebut Susunan Pemain TimNas Jadi Aspek Kunci Bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026

Jakarta, aktual.com – Pengamat sepak bola Indonesia Mohamad Kusnaeni menyebutkan susunan pemain Tim Nasional Indonesia menjadi aspek kunci yang dapat membawa kemenangan bagi skuad Garuda saat melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Pelatih Patrick Kluivert harus berani mengubah susunan pemain. Prioritaskan pemain yang paling siap dan punya pengalaman bermain di laga hidup mati seperti ini,” kata Mohamad Kusnaeni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/10).

Timnas Indonesia yang baru menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, akan melanjutkan pertandingan di grup B melawan Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10).

Kusnaeni mengatakan bahwa laga lawan Irak akan menjadi pertandingan wajib menang bagi timnas Indonesia. Oleh sebab itu, pelatih Kluivert harus sangat serius melakukan evaluasi dan memperbaiki sejumlah kelemahan yang muncul saat lawan Arab Saudi.

Kesalahan-kesalahan sendiri yang berujung pada terciptanya peluang bagi lawan harus diminimalisir. Selain itu, dia melanjutkan, kinerja lini tengah juga perlu diperbaiki agar lawan tidak terlalu leluasa mengontrol dan menguasai pertandingan.

Kusnaeni mengatakan bahwa penyelesaian akhir skuad Garuda juga perlu dipertajam. Oleh sebab itu, kreativitas lini tengah juga menjadi penentu karena terlihat sangat monoton pada babak pertama lawan Arab Saudi.

Menurutnya, pemain seperti Calvin Verdonk harus dimainkan untuk memperkuat pertahanan. Demikian pula, Ole Romeny yang perlu dimainkan sejak awal agar serangan lebih terarah dan tajam.

Idealnya, kata dia, pelatih Kluivert memilih formasi 3-4-3 yang sudah teruji dipakai timnas Indonesia di laga-laga krusial. Artinya, Rizky Ridho dan Justin Hubner mendampingi Jay Idzes di bek tengah, sementara Kevin Diks di bek kanan dan Verdonk di kiri.

“Jika Kluivert tetap yakin dengan formasi 4-2-3-1, silakan saja. Yang penting perkuat bek kiri dan kanan dengan memainkan Verdonk dan Sandy Walsh,” katanya.

Kusnaeni menambahkan, duet gelandang tengah juga perlu dimodifikasi dengan Joey Pelupessy yang harus didampingi pemain yang bisa saling melengkapi seperti Thom Haye atau Ricky Kambuaya, maupun Nathan Tjoe-A-On​​​​​​​ yang bisa jadi alternatif.

Pada laga melawan Irak, Indonesia perlu bermain lebih agresif dan ofensif untuk meraih kemenangan. Meski demikian, kata dia, ketenangan dan kematangan emosional tetap harus dijaga agar tidak sampai merugikan tim.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menkeu Purbaya Buka Opsi Bubarkan Satgas BLBI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sambutan dalam acara temu media Kementerian Keuangan, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Bogor, Jawa Barat, aktual.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

“Satgas BLBI, nanti masih dalam proses (asesmen). Itu jika nanti saya lihat seperti apa ini, tapi saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat.” kata Purbaya dalam acara temu media di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10).

Ia menilai kinerja Satgas BLBI selama ini belum optimal dalam memberikan hasil yang signifikan bagi negara.

“Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri Satgas itu,” tuturnya.

Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemerintah masih harus melakukan asesmen lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir.

“Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu,” ujarnya menambahkan.

Adapun Satgas BLBI dibentuk untuk menangani dan memulihkan hak tagih negara atas dana bantuan likuiditas yang diberikan kepada perbankan nasional pada masa krisis keuangan 1998.

Sejak dibentuk, masa tugas Satgas BLBI telah beberapa kali diperpanjang.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 30 Tahun 2023 yang merupakan perubahan kedua atas Kepres Nomor 6 Tahun 2021, masa tugas Satgas BLBI diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Meski demikian, terdapat wacana untuk memperpanjang lagi masa tugas Satgas BLBI hingga 2025, mengingat masih banyak hak tagih negara dari obligor dan debitur yang belum terselesaikan.

Di sisi lain, ada pula pembahasan mengenai kemungkinan untuk mengakhiri masa kerja Satgas BLBI dan menggantinya dengan pembentukan komite khusus.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain