Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
19 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 318

Hari Ketiga Longsor Bandung Barat, Tim SAR Evakuasi 13 Kantong Jenazah

Jakarta, Aktual.com — Tim SAR gabungan kembali menemukan korban longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada hari ketiga operasi pencarian dan pertolongan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan, hingga Senin (26/1/2026) malam, tim berhasil menemukan 13 body pack atau kantong jenazah tambahan.

“Memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 13 body pack atau kantong jenazah,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin malam.

Dengan penemuan tersebut, total kantong jenazah yang berhasil dievakuasi sejak hari pertama pencarian hingga Senin pukul 18.30 WIB mencapai 38 kantong jenazah. Seluruhnya telah diserahkan kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Abdul menjelaskan, kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI tidak seluruhnya berisi jasad utuh. Sebagian di antaranya berupa potongan anggota tubuh, sehingga memerlukan proses identifikasi yang lebih mendalam.

“Kantong jenazah yang diserahkan ke tim DVI dapat berupa potongan anggota tubuh, sehingga perlu dilakukan pendalaman identifikasi,” ujarnya.

Saat ini, tim DVI masih terus melakukan proses identifikasi melalui metode pemeriksaan post mortem dan ante mortem. Seluruh tahapan dilakukan secara menyeluruh dengan prinsip kehati-hatian serta berbasis standar ilmiah untuk memastikan akurasi data sebelum disampaikan kepada pihak keluarga korban.

Pada hari ketiga pencarian, operasi difokuskan pada sektor A1 dan A2. Penentuan sektor tersebut berdasarkan hasil pemetaan menggunakan drone yang kemudian dicocokkan dengan informasi dari Kepala Desa Pasirlangu, yang menyebutkan bahwa area tersebut merupakan kawasan permukiman warga.

“Hingga kini, proses identifikasi terhadap kantong jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI masih terus berjalan. Operasi pencarian akan kembali dilanjutkan esok hari dengan menyisir sektor A dan sektor B,” pungkas Abdul.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Strategi GERAK Antarkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI

Jakarta, Aktual.com – Komisi XI DPR RI memutuskan Thomas Djiwandono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan lima tahun ke depan. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun seusai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Dalam uji kelayakan tersebut, Thomas yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan memaparkan strategi GERAK di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026). Pemaparan tersebut menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Thomas menjelaskan strategi GERAK sebagai kerangka kerja tematik yang dirancang agar kebijakan Bank Indonesia lebih adaptif, kredibel, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Strategi ini mencakup penguatan tata kelola kebijakan, peningkatan efektivitas kebijakan moneter, serta penguatan resiliensi sistem keuangan dan pasar.

“Saya menamakan strategi ini GERAK karena lima pilar di dalamnya diharapkan membuat kebijakan lebih lincah dan responsif,” ujarnya.

Menurut Thomas, sinergi kebijakan diperlukan karena transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil tidak selalu berjalan cepat dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dengan kebijakan fiskal dan otoritas terkait lainnya, dengan tetap berada dalam koridor mandat bank sentral.

Ia juga menyinggung persepsi pasar yang sempat meragukan pencalonannya karena latar belakang politik dan hubungan keluarga. “Saya tidak punya cara lain selain membuktikan lewat kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menilai pemaparan Thomas menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai kebutuhan sinergi kebijakan. Menurutnya, pengalaman Thomas di bidang kebijakan fiskal dapat melengkapi peran Dewan Gubernur BI yang bersifat kolektif-kolegial.

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI sepakat memilih Thomas melalui musyawarah mufakat karena dinilai dapat diterima oleh seluruh fraksi. “Beliau menjelaskan dengan sangat baik bagaimana sinergi kebijakan moneter dan fiskal dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Terkait isu hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menegaskan hal tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam keputusan Komisi XI. Ia menambahkan hasil pemilihan ini akan dibawa untuk pengesahan dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa (27/1/2026).

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

DPR Setujui, Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

DPR Setujui, Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Jakarta, aktual.com – Thomas AM Djiwandono terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Juda Agung. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal pimpinan Komisi XI DPR RI yang digelar Senin (26/1/2026).

Rapat internal tersebut berlangsung singkat, tak sampai 20 menit, setelah Thomas menyelesaikan paparan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR.

“Telah dilakukan kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan rapat internal di Komisi XI bahwa diputuskan yang menjadi Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas AM Djiwandono,” kata Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, di Gedung Nusantara I, Jakarta.

Misbakhun menjelaskan, setelah disepakati di tingkat Komisi XI, nama Thomas selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk ditetapkan secara resmi sebagai Deputi Gubernur BI. Rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa (27/1/2026).

“Besok akan kita bawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keputusan mengenai penunjukan Thomas disepakati oleh seluruh fraksi di Komisi XI tanpa adanya catatan atau keberatan. Menurutnya, sosok Thomas dapat diterima oleh semua partai politik.

“Keputusan ini disepakati oleh seluruh fraksi tanpa catatan. Figur Bapak Thomas bisa diterima oleh semua partai politik,” kata Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan bahwa dalam pemaparannya, Thomas menekankan pentingnya membangun sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sebagai kunci menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dan figur Bapak Thomas tadi juga menjelaskan dengan sangat bagus soal bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter saat ini menjadi isu strategis yang sangat penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun domestik.

“Bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara monetary policy dan fiscal policy, itu memang menjadi isu yang sangat kuat saat ini,” tambahnya.

Misbakhun juga tidak menampik adanya berbagai persepsi publik terhadap sosok Thomas yang akan bergabung dalam jajaran Dewan Gubernur BI. Namun ia menegaskan bahwa Bank Indonesia bekerja dalam sistem kolektif kolegial, sehingga setiap keputusan diambil secara bersama-sama.

“BI bekerja dalam koridor kolektif kolegial. Di sana ada gubernur dan para deputi gubernur. Jadi tidak bisa dikatakan masing-masing berdiri sendiri-sendiri,” tegasnya.

Ia pun menyatakan keyakinannya bahwa Thomas akan menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi serta tetap menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral.

“Kami meyakini Bapak Thomas akan bekerja secara profesional, menjaga independensi BI, serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” pungkas Misbakhun.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Purbaya Tanggapi Isu ‘Di-Noel-kan’: Saya Ga Nerima Duit, Silakan Awasi

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi peringatan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang sedang ditahan Komisi Pemberntasan Korupsi (KPK) terkait potensi “di-Noel-kan” dengan menegaskan komitmennya untuk tidak menerima uang di luar gaji resmi. Prinsip tersebut, menurutnya, menjadi pegangan utama agar tetap aman dan terbuka terhadap pengawasan publik.

“Yang penting saya tidak menerima uang, karena kasus seperti itu baru mungkin terjadi kalau saya mulai menerima uang di luar gaji,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (26/1/2026).

Purbaya menilai tudingan penjebakan tidak memiliki dasar kuat apabila tidak disertai bukti penerimaan uang. Selama integritas dijaga, kata dia, risiko persoalan hukum dapat ditekan seminimal mungkin.

Menanggapi isu yang dikaitkan dengan agenda reformasi pajak dan bea cukai, Purbaya memastikan kebijakan tersebut tetap berjalan. Tekanan dari pihak mana pun, menurutnya, tidak akan menghentikan upaya pembenahan sistem yang selama ini dinilai rawan disalahgunakan.

Ia juga menegaskan bahwa menerima uang justru akan melumpuhkan kewenangan pejabat. “Begitu kita menerima uang, posisi menjadi rawan. Tidak bisa memecat orang, tidak bisa menggeser orang, karena akan dilaporkan dan dibocorkan,” tuturnya.

Soal kemungkinan dijebak, Purbaya menyebut skenario tersebut hanya mungkin terjadi jika ada pihak yang sengaja menaruh uang tanpa sepengetahuannya. Namun ia menegaskan tidak memiliki urusan atau latar belakang perkara apa pun yang dapat menyeretnya ke proses hukum.

Selain itu, Purbaya menekankan seluruh kebijakan yang diambil berada dalam koridor tanggung jawab kepada Presiden. Selama bekerja sesuai mandat dan tidak menerima uang, kata dia, tidak ada alasan untuk khawatir terhadap isu penjeratan hukum.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel memperingatkan Purbaya agar berhati-hati terhadap potensi penjebakan. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Noel mengaku memperoleh informasi bahwa posisi Menteri Keuangan berada dalam kondisi rawan.

“Pesan buat Pak Purbaya, hati-hati. Modusnya hampir sama semua. Saya dapat informasi A1 Pak Purbaya akan di-Noel-kan,” kata Noel.

Noel menyebut peringatan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan Purbaya. Meski demikian, Purbaya merespons isu tersebut dengan tenang dan kembali menegaskan komitmen menjaga integritas serta menjalankan tugas sesuai aturan.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi Difinalkan

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah terus memperkuat percepatan dekarbonisasi sektor transportasi nasional sejalan dengan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Subsektor transportasi ditargetkan berkontribusi sebesar 5 persen terhadap penurunan emisi GRK sektor energi nasional pada 2030.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrastruktur) menggelar Town Hall Meeting: Dekarbonisasi Transportasi Indonesia di Jakarta, Senin (26/1).

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rachmat Kaimuddin, mengatakan forum ini penting untuk menyatukan arah kebijakan lintas sektor.

“Dekarbonisasi transportasi harus dikerjakan bersama, tidak bisa parsial,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi wadah untuk menjaring masukan dari para pemangku kepentingan terkait penyusunan Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang tengah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Peta jalan tersebut disusun dengan pendekatan teknokratik dan mencakup strategi pengurangan emisi terintegrasi di seluruh subsektor transportasi, mulai dari darat, perkeretaapian, laut, hingga udara.

“Pendekatannya menyeluruh agar dampaknya nyata,” kata Rachmat.

Saat ini, peta jalan untuk subsektor transportasi darat dan perkeretaapian telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah menilai kedua moda tersebut memiliki potensi besar dalam menekan emisi, terutama melalui peralihan ke kendaraan rendah emisi serta peningkatan angkutan massal berbasis rel.

Selain itu, Kemenko Infrastruktur mendorong penguatan dekarbonisasi transportasi udara melalui pembentukan Tim Nasional Pengembangan Industri Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF). Rachmat menegaskan pengembangan SAF menjadi salah satu prioritas. “Transportasi udara perlu solusi transisi yang realistis,” ujarnya.

Town Hall Meeting ini juga membuka ruang dialog dan konsultasi interaktif lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, serta organisasi penelitian dan asosiasi. Forum ini dimanfaatkan untuk menyosialisasikan arah kebijakan transportasi berkelanjutan nasional sekaligus menginisiasi proyek-proyek hijau sektor transportasi yang berpotensi memperoleh dukungan insentif fiskal, nonfiskal, serta pembiayaan hijau.

Untuk memperkuat koordinasi, kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta BUMN, BUMD, dan pelaku sektor swasta. Pemerintah berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi sektor transportasi secara terukur dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Menhan Temui Prabowo di Hambalang, Pastikan Stabilitas Nasional Aman dan Tugas Strategis TNI Berjalan

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri pertemuan yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (25/1/2026). Aktual/BPMI-SETNEG

Jakarta, aktual.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026) malam. Pertemuan tersebut membahas laporan situasi nasional serta pelaksanaan tugas-tugas strategis Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama Presiden melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Sjafrie mengatakan, dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden untuk melaporkan kondisi keamanan nasional. Laporan itu mencakup situasi selama Prabowo melakukan lawatan ke Inggris, Swiss, dan Prancis.

“Saya laporkan bahwa situasi nasional yang terjadi pada saat beliau ke luar negeri aman, terjaga, dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi, yang mengganggu stabilitas negara,” ujar Sjafrie saat ditemui di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kesiapsiagaan TNI dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas nasional meskipun Presiden berada di luar negeri untuk menjalankan tugas kenegaraan.

Selain membahas situasi keamanan, Menhan juga melaporkan pelaksanaan sejumlah tugas strategis TNI, salah satunya terkait Satgas Kuala. Satgas ini bertugas memperdalam sedimentasi dari muara hingga hulu Sungai Tamiang sebagai bagian dari upaya penanganan pascabencana.

“Ini berjalan sejak tanggal 14 Januari, dan nanti pada bulan Februari ini lumpur yang berada di muara itu akan disedot ke tongkang,” jelas Sjafrie.

Ia menambahkan, lumpur yang disedot tersebut selanjutnya akan diperiksa untuk memastikan tidak mengandung unsur-unsur yang memerlukan perhatian atau penanganan khusus.

Sjafrie juga melaporkan kepada Presiden mengenai tugas-tugas dinamis yang saat ini dijalankan oleh TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah Indonesia, baik yang berkaitan dengan penanganan bencana, pengamanan wilayah, maupun dukungan terhadap pemerintah daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menhan turut menyampaikan perkembangan operasi penanganan isu keamanan di Papua. Ia menilai, operasi tersebut menunjukkan peningkatan keberhasilan dan perkembangan yang positif dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

“Perkembangan di Papua menunjukkan tren yang semakin baik dalam menjaga stabilitas wilayah,” ungkapnya.

Seusai menerima laporan, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan penting. Salah satunya agar TNI terus mengedepankan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Presiden juga menekankan pentingnya pendekatan hukum terhadap setiap bentuk penyelewengan serta meminta para kepala staf di masing-masing matra TNI untuk menjaga transparansi dan integritas seluruh personel.

“Beliau menekankan agar efisiensi, akuntabilitas, dan integritas terus dijaga. Setiap penyimpangan harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas,” kata Sjafrie.

Arahan tersebut, lanjut Menhan, menjadi penguatan komitmen pemerintah dalam memastikan profesionalisme TNI, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...317318319...43,553Halaman 318 dari 43,553

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya