6 April 2026
Beranda blog Halaman 353

Mendagri Jamin Stok Beras Pascabencana Sumatera Aman hingga 6 Bulan, Distribusi Jadi Tantangan

Aceh Tamiang, Aktual.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok beras bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri melakukan konfirmasi langsung kepada Perum Bulog.

Tito menyampaikan, di sejumlah wilayah Aceh stok beras bahkan mencukupi untuk kebutuhan lebih dari enam bulan. Ia mencontohkan gudang Bulog di Lhokseumawe yang melayani wilayah Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara.

“Saya sendiri pernah mengecek langsung gudang Bulog di Lhokseumawe. Untuk Lhokseumawe, Bireuen, dan Aceh Utara tersedia sekitar 28 ribu ton beras. Itu cukup untuk sembilan bulan,” ujar Tito.

Meski demikian, Tito mengakui tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini adalah memastikan distribusi beras dapat menjangkau daerah-daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sulit diakses akibat kerusakan infrastruktur. Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga kelancaran distribusi logistik agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Selain menjamin ketersediaan pangan, Mendagri juga menekankan pentingnya pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh. Menurutnya, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah seiring dengan program prioritas nasional, yakni swasembada pangan.

“Bapak Menteri Pertanian sudah menyiapkan program untuk menghidupkan kembali lahan-lahan sawah yang sudah ada supaya kembali normal, bahkan bisa dioptimalkan,” kata Tito.

Di sisi lain, Mendagri menyinggung penyaluran bantuan bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Ia meminta kepala daerah segera menyiapkan data warga terdampak sebagai dasar penyaluran bantuan.

Pemerintah, lanjut Tito, telah menyiapkan bantuan untuk rumah rusak ringan sebesar Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta. Sementara itu, rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian tetap (huntap). Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) selama proses pembangunan huntap berlangsung.

Tito mengimbau kepala daerah memaksimalkan peran kepala desa atau keuchik dalam proses pendataan agar penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.

“Saya mohon dengan segala hormat, kalau ingin cepat, tolong bereskan datanya dan kita buat simpel,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lestari Moerdijat: Revitalisasi Sekolah Harus Diikuti Mekanisme Pemeliharaan yang Tepat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Revitalisasi sekolah di Indonesia tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, harus didorong pada pemanfaatan yang optimal dan keberlanjutan prasarana tersebut.

“Sejumlah tantangan dalam upaya revitalisasi sekolah seperti kualitas revitalisasi, aspek pemeliharaan, hingga pemanfaatan prasarana yang tidak optimal, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/1).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti, Minggu (4/1), mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan alokasi APBN guna melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan pada 2026.

Selain itu, ditargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima revitalisasi, sehingga pada 2026 sedikitnya 71.000 satuan pendidikan memperoleh dukungan program tersebut.

Menurut Lestari, perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam proses revitalisasi dan pembangunan prasarana pendidikan di tanah air.

Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat bahwa revitalisasi fisik sekolah harus diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mendorong agar upaya revitalisasi disertai dengan langkah perencanaan pemeliharaan yang matang, untuk memastikan keberlanjutan manfaat dari prasarana pendidikan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah mampu mewujudkan tata kelola yang tepat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.

Hal itu, tegas Rerie, demi mewujudkan proses pendidikan yang berkelanjutan untuk melahirkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

BPS Laporkan Produksi Jagung Nasional 2025 Tumbuh Solid

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini saat konferensi pers rlRilis BPS di Jakarta, Senin (2/9/2024) (ANTARA/HO-BPS)

Jakarta, Aktual.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,11 juta ton. Jumlah tersebut meningkat 6,44 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya, menandakan penguatan produksi jagung nasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, secara volume produksi jagung nasional pada 2025 bertambah hampir satu juta ton dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tercermin dari data produksi kumulatif sepanjang Januari hingga Desember 2025.

“Jika dibandingkan periode Januari hingga Desember 2024, produksi jagung 2025 meningkat sekitar 0,97 juta ton,” ujar Pudji dalam pemaparan resmi di Jakarta, Senin (5/1/2026).

BPS juga mencatat perbaikan kinerja produksi pada akhir tahun. Pada November 2025, produksi jagung nasional tercatat sekitar 1,03 juta ton, lebih tinggi dibandingkan November 2024 yang berada di kisaran 0,98 juta ton. Kondisi tersebut menunjukkan tren produksi yang relatif lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, BPS memperkirakan produksi jagung nasional masih berada pada level yang cukup terjaga. Potensi produksi pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 diproyeksikan mencapai 4,22 juta ton, atau meningkat sekitar 0,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi luas panen, hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan adanya peningkatan pada November 2025. Luas panen jagung pipilan tercatat mencapai 0,16 juta hektare, lebih besar dibandingkan November 2024 yang seluas 0,14 juta hektare.

Sementara itu, potensi luas panen jagung pipilan pada Desember 2025 hingga Februari 2026 diperkirakan mencapai 0,70 juta hektare. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan penurunan sekitar 0,15 persen.

Secara kumulatif, BPS memperkirakan potensi luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 2,72 juta hektare. Angka ini meningkat sekitar 6,73 persen atau bertambah 0,17 juta hektare dibandingkan tahun sebelumnya.

Pudji menambahkan, estimasi luas panen tersebut telah mencakup tanaman jagung yang dipanen tidak untuk dipipil, seperti jagung muda dan jagung untuk hijauan pakan ternak. Ia menegaskan angka potensi masih dapat mengalami perubahan karena dipengaruhi berbagai faktor.

“Realisasi di lapangan sangat bergantung pada kondisi cuaca, serangan hama, banjir, kekeringan, serta waktu panen yang dilakukan petani,” ujarnya.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Gelar Rapat Lanjutan, 14 K/L Di Posko Galapana

Jakarta, aktual.com – Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana bentukan DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi perdana bersama 14 perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin, (5/1).

Rapat dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan dihadiri para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang telah ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.

Sebanyak 14 kementerian/lembaga yang hadir antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Komunikasi dan Digital, Satgas Jembatan, PT Telkomsel, PT PLN, Kemendikdasmen, Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan, serta Danantara.

TA Khalid menjelaskan rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar pada 30 Desember 2025 lalu di Banda Aceh, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan kementerian/lembaga terkait, dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir di Sumatra, khususnya Provinsi Aceh.

“Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Satgas bersama para PIC membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang bersumber dari relawan, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan.

TA Khalid menegaskan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, memantau perkembangan di lapangan, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat terdampak, khususnya di Aceh.

“Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan pola kerja terintegrasi ini diyakini akan membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jawa, Supervisial Muslim?

Oleh: Arif. W

Jakarta, aktual.com – Muslim Jawa itu hanya Islam lapisan permukaan, demikian menurut catatan Raffles di History of Java. Ia seperti baju putih, tipis dan bolong-bolong, sehingga tidak bisa menyembunyikan warna asli kulit yang masih Hindu Budha, lanjut van Lith, seorang Jesuit Belanda yang didaulat menjadi bapak Misionarisme di Indonesia.

Karena orang Jawa itu beragam agama, dengan ketaatan yang rendah pada Islam, maka dalam mencari ciri-ciri Jawa, Frans Magnis Suseno dalam buku Etika Jawa -sebuah buku rujukan akdemik dalam mempelajari Jawa-, hanya mempergunakan bahan-bahan tentang orang Jawa dengan orientasi dasar pra Islam.

Disitulah inkonsistensi seorang Romo Magnis, demikian komentar Yai Irfan Afifi saat saya sowan ke padepokan Langgar. Menyebut etika Jawa itu bersumber pra Islam tapi yang disebutkan adalah sikap sabar, ikhlas dan tawakal, lanjut beliau sedikit terkekeh. Tapi ya dimaklumi dikitlah mas, kan beliau orang Jerman, saya yang lumayan suka pada tulisan-tulisan Frans Magnis, pura-puranya sedikit membela.

Yai Irfan Afifi dalam salah satu tulisannya (saya lupa di buku yang mana) menyebut perjanjian Giyanti sebagai deklarasi Islamnya bangsa Jawa, yang kalau menurut Ricklefs ditandai dengan terbentuknya sintesis mistik Islam Jawa.

Akan tetapi, kata Philip van Akkeren, pasca kekalahan Diponegoro dalam Perang Jawa, ada semacam inferiority complex pada para bangsawan yang mulai meragukan kemampuan politik Islam dalam menjaga wibawa bangsa Jawa.

Pada masa inilah, gagasan The Greater India, dimana India sebagai guru peradaban bangsa Nusantara wabil khusus Jawa mengemuka. Sebelumnya Raffles telag serius membangkitkan peradaban candi yang kemudian dilanjutkan para indolog kolonial dan misionaris pasca Perang Jawa dengan merumuskan Jawa Essensial.

Bagi para indolog kolonial, masuk Islamnya bangsa Jawa adalah sebuah kesalahan sejarah yang mengakibatkan jatuhnya pamor Jawa setelah era kemegahannya pada masa Majapahit.

Islam adalah perusak Jawa, karenanya ia bukan Jawa dan untuk kembali kepada kemegahan, bangsa Jawa harus kembali berkiblat pada Majapahit.

Optmisme Theodore Pigeaud yang dikutip Yai Irfan Afifi dalam buku, Saya, Jawa dan Islam menarik untuk disimak.

“Perubahan Minat para sarjana Jawa dari teks Islam ke kakawin Jawa Kuno, dan perkembangan lanjut kesusasteraan Kraton Surakarta di abad ke-18 dan abad ke-19, serupa dengan kelahiran kembali kesusasteraan Jawa kuno. Efeknya, karena para pujangga akhirnya berbelok dari Islam asing ke Jawa Hindu Budha aslinya (dan akhirnya) puisi Jawa telah lahir.”

Pandangan yang mendikhotomikan Jawa Hindu Budha sebagai budaya asli dengan Islam sebagai agama asing, adalah ciri dari karya-karya indolog dan misionaris kolonial yang tergabung dalam Instituut voor de Javaanschee Taal) yang didirikan tahun 1832 di Surakarta.

Kotak-kotak kebudayaan yang dirumuskan pada era itulah yang menjadi dasar perumusan etika Jawa oleh Romo Magnis. Sebelum Romo Magnis, ada Cliffort Geertz anthropolog yang kemudian merumuskan tiga varian agama Jawa, Santri, Abangan dan Priyayi. Santri keagamaannya berporos pada orthodoksi Islam, Abangan pada slametan dan penghormatan pada para leluhur dan kaum priyayi mengakarkan dirinya pada tradisi Hindu Budha.

Kesalahan pandangan seperti itu, kalau menurut Marshal GS Hodgson dalam The Venture of Islam adalah kesalahan sistematik yang besar, karena ia hanya melihat Islam dari kerangkat yang disodorkan kaum modernis yang cenderung skripturalis.

Kritik senada disamapaikan Prof. Mitsuo Nakamura yang menunjukkan bahwa tata nilai masyarakat Jawa itu berasal dari Islam.

”Istilah-istilah yang menjadi kunci tata nilai masyarakat Jawa ini sebenarnya berasal dari bahasa arab dan bersumber dari ajaran Islam, dan pemakaian istilah-istilah tersebut dalam bahasa Jawa kontemporer sangat serasi dengan pengertian religius aslinya. Istilah sabar umpamanya, berasal dari bahasa arab sabr. Istilah ini muncul dalam Al Qur’an dengan makna Sabar (Al Qur’an 23:111; 28:54; 38:17) dan tawakkal (Al Qur’an QS 12:18). Istilah ikhlas juga berasal dari bahasa arab yang berarti ”berbakti kepada Tuhan”. Istilah ini juga sering muncul dalam Al Qur’an (Al Qur’an 2:139; 4:146, 10:23), sedangkan surat ke 112 dalam Al Qur’an dinamai Surat Al Ikhlas. Surat pendek ini sangat populer di tengah masyarakat muslim karena keindahan dan kekuatannya, serta sering dibaca dalam Sholat.

Kata slamet, yang jadi asal istilah slametan –yang menurut Geertz menjadi inti ritual abangan- pada awalnya adalah sebuah istilah Isam…. kata slamet berasal dari bahasa Arab salam (yang berarti damai atau salam berasal dari kata salima yang berarti menjadi baik dan selamat). Sir Thomas Raffles menyebutkan bahwa istilah slametan masyarakat Jawa berasal dari kata salamatan dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya mengapa dalam slametan do’a untuk kesejahteraan dan kemakmuran (do’a slametan) selalu dibacakan. ”

Bagi masyarakat tradisional Jawa tentu tidak asing dengan do’a yang dimaksud oleh Raffles tadi, yang selalu dibacakan pada saat upacara slametan. ”Allahumma Innaa nas’aluka salaamatan fid diin” dimana kata selamatan itu berasal. Jadi kata Mark Woodward, yang benar, Islam itu telah merasuk sampai sudut tersembunyi dari orang Jawa dan Hindu Budha itu hanya sedikit tersisa.

Hanya saja, konsekuensi logis dari penyebaran agama secara damai, itu membutuhkan waktu yang panjang dan sebagaimana kata Ricklefs, membutuhkan tradisi-tradisi transisi yang makin mendekatkan orang Jawa kepada Islam.

Ada sebuah proses yang berkesinambungan, dimana pesantren mempunyai peran penting. Dalam tradisi pesantren Jawa, dialog antara konsep Islam dengan bahasa lokal bisa dilihat dari sistem terjemah antar baris yang menggunakan huruf pegon dalam bahasa Jawa baku. Sistem ini terbukti telah mampu meresapkan Islam sampai ke lapisan paling dasar dalam masyarakat Jawa.

Demikianlah cara para wali mengawal proses Islamnya bangsa Jawa, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Sa’id Aqil Siroj M.A.

”Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran islam di bumi Nusantara terdahulu dengan beberapa langkah strategis,

Pertama tadriji (bertahap), tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, semuanya melalui proses penyesuaian. Bahkan tidak jarang secara lahir bertentangan dengan Islam, tapi ini hanya strategi, mereka dibiarkan minum tuak, makan babi atau mempercayai Sang Hyang, secara bertahap mereka diluruskan.

Kedua, taqlilut taklif (memperingan beban), tidak langsung disuruh sembahyang atau puasa, tetapi semampunya saja, sehingga setiap orang mampu melaksanakan.

Ketiga ’adamul haraj (tidak menyakiti) para wali membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan memperkuatnya dengan cara Islam. Kalangan pesantren sejak awal berusaha meneruskan dan mengembangkan warisan tradisi para wali ini. ”

Pada beberapa kalangan, strategi dakwah ini dikecam habis-habisan, akan tetapi yang sering dilupakan para pengecam, bahwa para ulama merumuskan strategi dakwah ini untuk mengislamkan sebuah bangsa besar dan berperadaban tua, bukan sekedar islamnya orang per orang.

Mudah-mudahan saja, mereka yang sering mengecam dan selalu mengaitkan budaya Jawa dengan Hindu Budha tidak didasarkan pada sentimen afiliasi, sehingga daripada sependapat dengan KH. Said Agil Siroj, sekalian saja mengikuti pendapat Romo Van Lith. 😆

Selain itu, strategi kebudayaan itu lebih mendasar bila dibanding penguasaan politik. Dalam Atlas Walisongo, Yai Agus Sunyoto mencontohkan India, yang berada di bawah kesultanan Islam selama 500 tahun, penduduknya yang masuk Islam hanya di kisaran 20 %. Kegemilangan Andalusia, kini hanya bisa dilihat dari jejak kemegahan Alhambra.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pramono Ajukan Tambahan SAL Rp20 Triliun untuk Bank Jakarta ke Menteri Keuangan

Jakarta, Aktual.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajukan permintaan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp20 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk Bank Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan menyusul terserapnya seluruh dana SAL sebesar Rp1 triliun yang sebelumnya ditempatkan pemerintah pusat.

“Waktu itu rencananya Rp10 triliun, kemudian saya minta kalau bisa sampai Rp20 triliun,” kata Pramono kepada wartawan usai menghadiri acara Grand Launching Kartu Debit Visa Bank Jakarta di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Senin (5/1/2025).

Pramono menjelaskan dana SAL yang telah diterima Bank Jakarta saat ini sudah tidak tersisa. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu realisasi penempatan dana lanjutan sebagaimana yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan.

Menurut Pramono, tambahan dana SAL tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan Bank Jakarta, khususnya dalam mendukung penyaluran kredit ke sektor produktif. Ia menilai penempatan dana pemerintah pusat di perbankan daerah dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian, terutama di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto Widodo mengungkapkan dana SAL Rp1 triliun yang diterima sebelumnya terserap penuh hanya dalam waktu singkat. “Satu triliun pada waktu itu habis dalam waktu satu minggu,” ujarnya.

Agus menjelaskan dana tersebut disalurkan untuk pembiayaan sektor produktif dengan fokus utama kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyebutkan penyaluran dana SAL tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Kementerian Keuangan.

Manajemen Bank Jakarta, lanjut Agus, menyatakan kesiapan menerima kembali penempatan dana SAL dari pemerintah pusat. Ia menegaskan perseroan siap berperan aktif membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit.

“Pada dasarnya kami terbuka dan siap membantu pemerintah dalam penyaluran dana SAL,” ucap Agus.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sebelumnya menempatkan dana SAL di sejumlah perbankan nasional dan daerah guna mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif. Bank Jakarta menerima penempatan dana SAL tersebut pada November 2025.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain