Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung Prasetyo saat ini tengah memeriksa syarat-syarat untuk menerbitkan deponeering terhadap Bambang Widjojanto. Hal itu dilakukan terkait dengan permintaan Plt pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi, yang meminta Jaksa Agung untuk menerbitkan deponeering untuk BW.
“Tapi yang perlu diingat untuk deponeering itu ada syarat-syaratnya. Apakah terpenuhi syarat-syarat untuk deponeering berhubungan dengan BW ini,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (28/5).
Dia mengaku, saat ini sedang memeriksa berkas kasus BW ini kepada jaksa peniliti. “Saya masih minta laporan seperti apa P21 itu kepada jaksa peneliti. Saya akan liat dulu. Syaratnya sebenarnya yang utama adalah demi kepentingan umum.”
Deponeering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum, pernah dilakukan Kejagung pada dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Keduanya sempat menjadi tersangka kasus penerimaan suap, yang tentu saja tak terbukti sampai sekarang karena deponeering itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan yang bagus adalah pemerintahan sipil yang dibantu militer. Namun, Jika pemerintahan kacau, militer akan keluar sarang.
Pernyataan itu disampaikan Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di Jakarta, Rabu malam (27/5).
“Pemerintahan militer tidak akan diterima masyarakat, tidak ada militer memerintah lama-lama,” ujarnya
“Jadi pemerintah yang bagus itu sipil nah militer hanya satu kelompok yang berfunsi melindungi bangasa dan negara serta Sumber Daya Alam,” tambahnya
Akan tetapi, Kiki menyebut jika pemerintahan mengalami kekacauan maka militer akan turun tangan.
“Tapi kalau tidak mampu melahirkan ketertiban justru yang lahir dari pemerintah itu kekacauan, militer akan keluar dari sarang karena tanggung jawabnya kepada negara,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Nahdlatul Ulama akan menggelar Muktamar ke-33 pada 1 – 5 Agustus 2015 mendatang di Jombang, Jawa Timur. Selain pemilihan Rais ‘Aam dan Ketua Umum baru, forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut akan membahas beberapa masalah, antara lain hukum penenggelaman kapal asing pencuri ikan dan hutang luar negeri. Beberapa masalah yang akan dibahas di Muktamar NU dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu Maudlu’iyyah (tematik), Waqi’iyyah (kekinian), dan Qonuniyyah (perundang-undangan). Permasalahan yang masuk kelompok Maudlu’iyyah antara lain Manhajul Istimbath, Khasais Aswaja, pemberian ampunan meliputi grasi, amnesti, dan abolisi, serta keputusan hakim antara keadilan dan kepastian hukum. Masalah yang masuk di kelompok Waqi’iyyah adalah hukum mengingkari janji bagi pemimpin/pemerintah, hukum asuransi BPJS, pembakaran/penenggelaman kapal asing pelanggar hukum, pemakzulan pemimpin, advokat dalam tinjauan fiqh, eksploitasi alam secara berlebihan, pemanfaatan sel punca (stem cell), dan alih fungsi lahan. Sementara permasalahan yang masuk kelompok Qonuniyyah antara lain perlindungan terhadap TKI dalam perspektif pencatatan pernikahan dengan warga negara asing, UU perlindungan umat beragama, hutang luar negeri, dan pamberlakuan pasar bebas. “Sampai hari ini materi sudah siap 75 persen,” kata Ketua Steering Committee Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Slamet Effendy Yusuf, dalam rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Rabu (27/5) malam. Slamet menambahkan, pihaknya mantergetkan awal Juni nanti semua materi sudah selesai disiapkan dan dicetak, untuk selanjutnya didistribusikan ke peserta Muktamar di seluruh Indonesia. “Paling lambat tanggal 15 Juni, bersamaan dengan undangan peserta Muktamar, semuanya akan terdistribusi,” pungkasnya. Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama akan diselenggarakan di empat pesantren berbeda di Jombang, Jawa Timur, yaitu Bahrul Ulum (Tambak Beras), Darul Ulum (Peterongan), Mamba’ul Ma’arif (Denanyar), dan Tebuireng. Pembukaan dan penutupan Muktamar dijadwalkan di halaman Masjid Agung Jombang.

Artikel ini ditulis oleh: