3 April 2026
Beranda blog Halaman 35928

Puskepi: Tudingan Faisal Basri Sarat Kepentingan Kelompok Tertentu

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengingatkan agar Pemerintah tidak menelan mentah-mentah pendapat dan atau pemikiran seseorang atau pihak manapun tanpa melakukan kajian yang komprehensif.

Hal itu ditegaskannya dalam menanggapi pernyataan Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri yang menuding mantan menteri perekonomian Hatta Rajasa sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional. Kekacauan tersebut bermula pada masa pencalonan Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden 2014 lalu, dimana Hatta melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit hingga akhirnya tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014.

Faisal basri menuding, pelarangan tersebut terkait permintaan perusahaan alumunium terbesar di Rusia, UC Rusal. Perusahaan tersebut ingin membangun pabrik di Kalimantan, namun mereka ingin mengurangi jumlah bauksit yang beredar di dunia hingga 40 juta ton. Dampaknya harga alumina Rusal melonjak.

“Jika Permen ESDM dimasa Pemerintahan SBY tersebut tidak memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan rakyat dan bangsa, maka Pemerintah saat ini bisa berinisiatif membatalkan Permen ESDM tersebut atau bisa juga DPR RI yang mengusulkan dan mendesak pemerintah untuk mencabutnya,” ungkap Sofyano kepada Aktual di Jakarta, Senin (25/5).

Ia menegaskan, dirinya sangat setuju pemerintah tidak mengizinkan ekspor bahan mentah. Pasalnya hal itu lebih memberi manfaat bagi perekonomian dan juga bisa memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat.

“Pemerintah tidak seharusnya menelan mentah-mentah pendapat dan atau pemikiran seseorang atau pihak manapun tanpa melakukan kajian yang komprehensif. Bisa saja pendapat tersebut juga punya kepentingan tersembunyi. Ketika sebuah peraturan dilahirkan pemerintah tentunya ini juga sudah melalui proses dan tahapan kajian dan pemikiran yang bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Target Dikunjungi 5 Juta Orang, ‘JFK 2015’ Ditaksir Capai Rp5 Triliun

Jakarta, Aktual.co — PT Jakarta International Expo kembali menggelar ‘Jakarta Fair Kemayoran 2015’ yang diadakan mulai tanggal 29 Mei hingga 5 Juli 2015 mendatang. Even itu, akan diikuti oleh 2.700 perusahaan peserta pameran yang tergabung dalam 1.500 stan dan diisi berbagai acara hiburan seru untuk keluarga.

“’Jakarta Fair Kemayoran 2015’ berlangsung lebih lama yaitu 38 hari. Dan ditargetkan, even ini akan dikunjungi oleh lima juta orang dengan total nilai transaksi mencapai Rp5 Triliun,” ujar Prajna Murdaya, Managing Director PT. JIExpo, lantai 6, Gedung Pusat Niaga Arena PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Tak hanya itu, pihak PT Jakarta International Expo akan menambah luas area pameran dengan membangun hall baru.

“Ada satu hall baru yang akan dibangun, yaitu Hall B3 dan C3 seluas 10 ribu meter persegi, hall baru nantinya akan berisi stan-stan pameran multiproduk, fashion, peralatan elektronik, dan anjungan BUMN, pemprov dan Pemkab dari seluruh Indonesia,” ungkapnya.

‘Jakarta Fair 2015’ yang mengusung tema “Semangat Jakarta Fair Kemayoran, Semangat Indonesia” dengan sub tema “Semangat Jakarta Fair Mengajak Bersama Membangun dan Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Bangsa”.

Prajna kemudian menjelaskan makna tersebut, “Kita mengambil tema itu karena Jakarta Fair Kemayoran adalah pameran multiproduk terbesar yang sekaligus merupakan cermin kemajuan ekonomi kita. Dengan adanya JKF ini pun kita merekruit ribuan pekerja,” jelasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Awal Pekan, IHSG Ditutup Melemah 26,79 Poin

Jakarta, Aktual.co —  Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup melemah sebesar 26,79 poin atau 0,50 persen menjadi 5.288,36. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 bergerak melemah 5,68 poin (0,61 persen) menjadi 920,91.

“Dana asing di pasar saham domestik yang masih keluar menjadi salah satu faktor pendorong IHSG BEI kembali berada di area negatif,” kata Analis Asjaya Indosurya Securities William Surya Wijaya di Jakarta, Senin (25/5).

Dalam data perdagangan saham di BEI , tercatat pelaku pasar asing membukukan jual bersih atau “foreign net sell” sebesar Rp140,21 miliar pada awal pekan ini (Senin, 25/5).

Kendati demikian, menurut William Surya Wijaya, koreksi IHSG BEI pada awal pekan ini (25/5) dinilai masih wajar, potensi untuk menuju level batas atas ke level 5.369 poin terlihat cukup kuat karena penurunan saat ini dapat dijadikan momentum untuk dimanfaatkan oleh investor dengan kembali melakukan akumulasi pembelian.

“Dalam rentang jangka pendek maupun panjang, IHSG masih berada dalam jalur tren penguatan. Diperkirakan IHSG BEI akan bergerak di kisaran 5.271-5.369 poin,” katanya.

Analis HD Capital Yuganur Wijanarko menambahkan bahwa walaupun indeks BEI terkena sentimen aksi ambil untung, namun IHSG BEI secara tren jangka menengah masih berpotensi untuk membentuk penguatan menuju level batas atas di 5.335 poin.

“Dengan tren indeks BEI yang masih positif itu maka pelaku pasar masih direkomendasikan untuk mengakumulasi kembali saham-saham berkapitalisasi besar dan lapis dua secara selektif,” katanya.

Tercatat frekuensi saham di BEI mencapai 166.310 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 3,33 miliar lembar saham senilai Rp2,84 triliun. Sebanyak 88 saham bergerak naik, dan 208 saham turun, dan yang tidak bergerak nilainya atau stagnan 102 saham.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 459,11 poin (1,70 persen) ke level 27.992,83, indeks Nikkei naik 149,36 poin (0,74 persen) ke level 20.413,77 dan Straits Times menguat 10,67 poin (0,31 persen) ke posisi 3.460,85.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kematian Relawan Jokowi, Polisi Menduga Oknum TNI Terlibat

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menduga oknum TNI Angkatan Laut (AL) terlibat penusukan yang menewaskan seorang relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jopi Peranginangin.

“Kapolres Metro Jakarta Selatan (Komisaris Besar Polisi Wahyu Hadiningrat) tadi sudah menyampaikan saat ini penyidik sedang berkoordinasi dengan Pomal,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi M Iqbal di Jakarta, Senin (25/5).

Iqbal mengungkapkan penyidik kepolisian mendapatkan informasi petunjuk dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus kematian Jopi.

Iqbal menuturkan petugas Polres Metro Jakarta Selatan berkoordinasi dengan Pomal untuk menyelidiki dan mengungkap kasus tersebut.

Namun, Iqbal mengaku belum mengetahui identitas tersangka yang menusuk dan mengeroyok Jopi hingga meninggal dunia.

Sejauh ini, penyidik kepolisian telah memeriksa beberapa saksi dan mengumpulkan alat bukti termasuk kamera tersembunyi.

Sebelumnya, sejumlah pria tidak dikenal mengeroyok dan aktivis 98 Jopi di Kafe Venue Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 03.30 WIB.

Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk pada bagian punggung akibat senjata tajam saat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Sumpah Pemuda: Kontra Skema Terhadap Kolonialisme

Jakarta, Aktual.co — Ketika menjelang hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu terbetik kabar para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM) berbagai universitas dan daerah akan lakukan unjuk rasa kepada pemerintahan Jokowi-JK.

Belakangan wacana bakal meledaknya gelombang gerakan mahasiswa untuk menggoyang pemerintahan Jokowi ternyata berakhir anti klimaks, dengan kesediaan beberapa perwakilan mahasiswa untuk menghadiri acara makan bersama dengan Jokowi di istana.  Sehingga stigma baru pun muncul, para aktivis mahasiswa sekarang gampang dibeli. Begitupun, saya jadi tergugah untuk membuka kembali sejarah pergerakan kepemudaan dan kemahasiswaan bumi nusantara masih masih dalam masa penjajahan Belanda.

Pada Penghujung 1925, mungkin bisa kita jadikan titik awal penelusuran jejak-jejak pergerakan kemahasiswaan dan kepemudaan di tanah air, dalam melawan dominasi pemerintahan Belanda di bumi nusantara.

Ketika itu, sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Hakim Tinggi atau Rechtshoogeschool (RHS) dan mahasiswa Sekolah Tinggi Kedokteran atau School  tot Opleiding van Inlandsch Artsen (STOVIA, Sekolah Dokter Bumiputrra) menggelar semacam diskusi informal. Ikutserta dalam diskusi tersebut adalah Suwiryo, Usman Sastroamijoyo, Muksinun, Abdullah Sigit, Gularso, Darwis, Sujono, Susalit dan Sugondo Joyopuspito.

Hasil diskusi ini mereka merumuskan satu tekad, bahwa sebagai mahasiswa mereka  tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga harus ikut memikirkan soal-soal yang menyangkut kehidupan masyarakat. Maka dari tekad tersebut, timbullah gagasan untuk mendirikan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Namun pada tahapan pertemuan ini, masih berupa wacana dan belum resmi dibentuk.

Antara 1920-1927, memang baru ada tiga perguruan tinggi yang didirikan di nusantara yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Pada 1920 didirikan Technishce Hoogeschool(THS) di Bandung. Pada 1924, RHS di Jakarta dan STOVIA yang sebagai Sekolah Dokter Jawa sudah berdiri sejak 1851, namun pendidikan tinggi kedokteran baru berdiri pada 1927.
 
Alhasil, dengan didirikannya tiga perguruan tinggi ini, telah memunculkan kelompok baru para mahasiswa Indonesia yang belajar di tanah air sendiri. Selain mereka tumbuh sebagai komunitas mahasiswa yang berbeda dengan siswa sekolah menegah pertama dan menengah atas, pada perkembangannya ini merupakan cikal bakal terbentuknya komunitas mahasiswa dan pemuda yang aktif berkiprah dalam dunia politik.

Sekadar informasi, para mahasiswa yang memasuki perguruan tinggi pada era 1920-an sebagian besar merupakan aktivis-aktivis organisasi pemuda kedaerahan Bung Karno yang kita tahu merupakan mahasiswa sekolah teknik tinggi (THS) Bandung yang mulai masuk pada 1921, tercatat sebagai salah seorang anggota Jong Java cabang Surabaya selain Sugondo Joyopuspito, Usman Sastroamijoyo dan Abdullah Sigit. Sedangkan dari Jong Sumatranen Bond adalah Mohammad Yamin, Aboe Hanifah, dan Amir Syarifuddin.

Menariknya lagi, para mahasiswa ini semakin tergugah untuk terjun ke kancah pergerakan politik karena umumnya menjalin kontak secara intensif dengan para tokoh pergerakan nasional yang jauh lebih senior. Seperti Dr Ciptomangunkusumo dan Bung Karno di Bandung, HOS Cokroaminoto di Surabaya dan Haji Agus Salim di Jakarta (ketika itu dikenal dengan nama Batavia). Para senior pergerakan nasional selain sebagai narasumber juga sebagai mentor politik para mahasiswa tersebut.

Selain itu, para mahasiswa yang khususnya tergabung dalam Jong Java, punya kedekatan khusus dengan Dr Sutomo, salah seorang perintis awal Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Sutomo meski termasuk perintis awal Budi Utomo bersama Dr Gunawan Mangunkusumo, Suwarno dan Suraji, namun belakangan mundur teratur dari aktivitas Budi Utomo karena kecewa dengan orientasinya yang semakin konservatif sebatas memperjuangkan hak-hak istimewa kelompok bangsawan dan kaum priyayi pejabat permintahan kolonial Belanda.

Namun sosok Sutomo yang sejatinya merupakan lapisan generasi tua Budi Utomo yang cukup progresif tetap jadi panutan junior-juniornya para mahasiswa STOVIA. Apalagi ketika Sutomo pada 11 Juli 1924, mendirikan Indonesische Studieclub atau Kelompok Studi Indonesia. Karena Sutomo masih dalam kerangka Budi Utomo yang basis dukungannya keanggotaannya adalah Pulau Jawa dan Madura, maka tujuan kolompok studinya ini adalah untuk menyatukan kaum terpelajar Jawa, mengembangkan kesadaran mereka tentang Indonesia sebagai bangsa dan memberikan pimpinan kepada gerakan kebangsaan.

PPPI, Indonesia Muda dan umpah Pemuda

Kembali ke kesepakatan diskusi informal pada 1925 yang akhirnya bersepakat membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI), pada 25-27 Desember 1925 digelarlah sebuah kongres yang diselenggarakan oleh Jong Islamieten Bond (JIB) di Yogyakarta yang dihadiri oleh 47 macan organisasi pergerakan di Indonesia. Di sinilah gagasan-gagasan PPPI mulai disosialisasikan kepada masyarakat luas. Apalagi kongres JIB di Yogyakarta ini juga dihadiri beberapa pemuka Budi Utomo dan Sarikat Islam seperti Dwijosewoyo, Haji Fachrudin, Ki Hajar Dewantara, Dr Satiman Wiriosanjoyo, Gondoatmojo, Suryopranoto dan tentu saja, tokoh sentral Sarikat Islam HOS Cokroaminoto.

Setelah kongres yang cukup berhasil membangun kesadaran  nasional tersebut, pada 28 Desember 1925 -2 Januari 1926, para mahasiswa bersepakat bertemu kembali di Bandung yang kali ini dengan memanfaatkan momentum Kongres Jong Java kedelapan. Dalam pertemuan kali ini, bahkan hasil keputusan kongres jauh lebih strategis karena membahas berbagai isu-isu politik yang berkembang di era kolonialisme Belanda kala itu.

Para mahasiswa yang hadir dalam Kongres Jong Java tesebut, tampaknya terpengaruh dan terkesima oleh pandangan dari Mohammad Tabrani, salah seorang jurnalis surat kabar Hindia Baroe, yang kebetulan sejak 1916 juga aktif di Jong Java. Ia mengemukakan perlunya persatuan bagi segenap rakyat yang ada di Hindia Belanda (artinya, yang mencakup seluruh wilayah nusantara yang berada dalam jajahan Belanda, baik di Jawa maupun luar Jawa).

Berkata Tabrani: “Rakyat Hindia Belanda merasa bahwa bangsa Jawa, Sumatera, Ambon, Manado, Sunda, dan sebagainya sebetulnya terperintah oleh pemerintahan yang satu, yang kelak oleh kita sendiri akan digantikannya. Pemimpin di Jawa diwajibkan memperbaiki keadaan di Jawa, pemimpin Sumatera diwajibkan meningkatkan derajat anah Sumatera, begitu juga pemimpin-pemimpin lainnya harus senantiasa cara akal supaya familinya, kampungnya, dan pulaunya masing-masing harus dijaga jangan sampai menimbulkan perselisihan di antara anak-anak Hindia yang ada dan kebencian yang terkandung di dalam penghidupan sehari-hari tidak boleh sama sekali dibawa ke medan pergerakan.”

Gagasan Tabrani yang inspiratif inilah lalu ditindaklanjuti untuk membentuk PPPI yang akhirnya secara resmi didirikan pada September 1926. Abdullah Sigit, seorang mahasiswa hukum RHS, terpilih sebagai ketua. Kala itu, usulan dari Muhammad Yamin untuk menggunakan istilah mahasiswa belum bisa diterima karena dianggap sesuatu yang terlalu tinggi.

Namun yang berkiprah di PPPI hakekatnya adalah para mahasiswa baik dari hukum (RHS), Teknik (THS), dan kedokteran (STOVIA). Cabang-cabang yang didirikanpun di kota-kota yanbg punya perguruan tinggi yaitu Batavia, Bandung, dan Surabaya. Maka pada sekolah-sekolah tinggi tersebut didirikan cabang PPPI. Dengan demikian, keanggotaan PPPI praktis berskala kecil hanya sekitar 30 orang.

Di sinilah para mahasiswa lintas suku kedaerahan berkumpul dan bersenyawa satu sama lain seperti Abdullah Sigit, Gularso dan Kuncoro Purbopranoto dari Jong Java. Abu Hanifah dan Mohammad Yamin dari Jong Sumatranen Bond, dan Amir Syarifuddin dari Jong Bataks Bond.

Mulanya ruang lingkup kegiatannya hanya sebatas pada pendidikan, kepanduan, kebudayaan dan olah raga. Namun dengan meningkatnya kesadaran nasional dan semakin luasnya wawasan politik para mahasiswa, muncul desakan agar para pemuda dan mahasiswa bisa memberikan sesuatu yang lebih bermakna bagi pergerakan. Maka, digagaslah sebuah pertemuan berskala nasional dengan menggelar Kongres Pemuda Pertama.

Kongres PPPI pertama diselenggarakan pada 30 April-2 Mei 1926. Hadir dalam kongres tersebut berbagai organisasi pemuda, wakil partai politik, dan wakil Pemerintahan kolonial Belanda.  Mohammad Tabrani terpilih sebagai ketua kongres.

Melalui kongres inilah, benih-benih kebangkitan nasional semakin mengkristal. Sumarto, wakil ketua kongres yang diminta sebagai salah satu narasumber, menyampaikan gagasan dengan judul Gagasan Persatuan Indonesia. Dengan mengutip RM Notosuroto dalam majalah Oedaja, mengatakan bahwa pembentukan kesatuan Indonesia sangat mungkin karena:
1.    Bangsa Indonesia sama-sama dijajah Belanda
2.    Indonesia merupakan satu kesatuan budaya
3.    Dilihat dari sudut bahasa, Indonesia adalah suatu kesatuan.

Adapun mengenai organisasi pemuda, Sumarto mengusulkan agar dibentuk sebuah perkumpulan yang dapat menampung seluruh elemen pergerakan epmuda yang ada. 

Mohammad Yamin, juga menyampaikan gagasan yang tak kalah menarik. Melalui kertas kerjanya yang berjudul “Kemungkinan Perkembangan Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Masa Mendatang”, Yamin menggagas tentang kemungkinan masa depan bahasa Indonesia dan kesusasteraannya. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap bahasa-bahasa daerah lain seperti Sunda, Aceh, Bugis, Minangkabau, Madura, dan lain-lain, Yamin berpendapat bahwa hanya ada dua yang punya peluang untuk dijadikan bahasa persatuan, yaitu Jawa dan Melayu.

Bahasa Jawa punya peluang menjadi bahasa persatuan karena jumlah penutur terbanyak. Bahasa Melayu punya peluang karena saat itu bahasa Melayu sudah menjadi bahasa pergaulan (lingua franca). Namun Yamin berkesimpulan bahwa peluang bahasa Melayu untuk jadi bahasa persatuan lebih besar daripada bahasa Jawa.

Pada saat kongres Pemuda pertama inji digelar PPPI belum secara resmi terbentuk karena baru terbentuk pada September 1926, namun gagasan tentang persatuan di kalangan pemuda pergerakan sudah menggema dalam kongres tersebut.. Sayangnya, seperti terdokumentasi melalui berbagai sumber-sumber kepustakaan terkait PPPI maupun Sumpah Pemuda, kongres pemuda pertama belum berhasil menyatukan pergerakan pemuda dari aneka ragam organisasi-organisasi berbasis kedaerahan dan kesukuan.

Akhirnya setelah PPPI secara resmi terbentuk, maka PPPI lah yang menjadi motor penggerak  untuk mempersatukan seluruh perhimpunan pemuda yang ada. Dengan mengefektifkan para anggota PPPI yang merangkap jadi anggota pengurus perhimpunan pemuda kedaerahan, mereka membawa ide-ide persatuan ke dalam organisasi pemuda tersebut, sehingga dalam kongres pemuda kedua gagasan persatuan pemuda sudah semakin matang.

Rupanya lobi-lobi yang dilakukan para tokoh sentral PPPI berhasil juga. PPPI yang mengggagas fusi mengundang berbagai organisasi kepemudaan pada 3 Mei 1928 untuk mengadakan pertemuan di Indonesische Clubgebouw. Dalam pertemuan itu dibahas tentang penyelenggaraan Kerapatan Besar Pemuda Indonesia. Dalam pertemuan tersebut disepakati panitia pelaksana Kerapantan Besar.

Dalam pertemuan pada Minggu 12 Agustus 1928 di gedunbg Kramat No 106 Jakarta, hadir beberapa organisasi dari Jong Java, Jong Sumatranen Bong, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Bataks Bond, dan Pemuda Kaum Betawai. Bertindak selaku tuan rumah adalah Sugondo Joyopuspito, mahasiswa hukum (RHS) Jakarta. Akhirnya dalam pertemuan ini disepakati bahwa Kongres Pemuda Kedua  akan dilaksanakan selama dua hari pada Oktober 1928.

Maka disusunlah panitia pelaksana kongres yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito, Ketua PPPI. Mohammad Yamin, yang menjabat ketua Jong Sumatranen Bind terpilih sebagai sekretaris kongres. Mereka dibantu oleh RM Joko Marsaid (wakil ketua Jong Java), Amir Syarifuddin (wakil dari Jong Bataks Bond), Johan Mohammad Tjai (wakil dari Jong Islamiten Bond), R Katjasungkana (wakil dari pemuda Indonesia), RCL Senduk (wakil dari Jong Celebes), Johannes Leimena (wakil dari Jong Ambon), dan Mohammad Rochyani So;oed (wakil ketua dari Pemuda Kaum Betawi).

Maka tokoh-tokoh sentral PPPI inilah yang menjadi tenaga penggerak yang ada di belakang Kongres Pemuda Kedua 27-28 Oktober 1928. Terutama Sugondo, Yamin dan Syarifuddin.

Tema sentral Kongres Pemuda Kedua ini tentu saja adalah soal Fusi atau persatuan pemuda dan kemungkinan dileburnay perkumpulan-perkumpulan pemuda-pelajar yang berasal dari daerah-daerah.

Akhirnya dua putusan penting berhasil dicapai. Gagasan fusi pemuda berhasil jadi kenyataan, yang kemudian jadi dasar kesepakatan untuk menyelenggarakan Pertama Indonesia Muda pada 28 Desember 1930- 2 Januari 1931.

Kedua, juga dicapai kesepakatan untuk pengakuan yang bulat bahwa semua golongan yang turut serta akan bersatu dalam satu perkumpulan Pemuda baru, yang merupakan fusi dari segala perkumpulan pelajar daerah.  Maka lahirlah satu Sumpah Pemuda, yang menyatakan bahwa Pemuda Indonesia:
1. Mempunyai satu tanah air , Indonesia
2. Satu Bangsa, Bangsa Indonesia
3. Satu Bahasa, Bahasa Indonesia

 Tak pelak lagi, melalui Sumpah Pemuda dan Fusi Perkumpulan-Perkumpulan Pemuda, merupakan keputusan jenius para aktivis pergerakan pemuda dan mahasiswa era 1920-an dalam menyusun kontra skema menghadapi kolonialisme Belanda di bumi nusantara.

Sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan PPPI pada 1926: “Bangsa Indonesia tidak mau dibagi-bagi lagi dan menyerukan untuk menguburkan dengan secepat-cepatnya perasaan Propinsialismee dan mengusahakan dengan sekuat-kuatnya persatuan bangsa.”

Para Pimpinan Pergerakan Mahasiswa Saatnya Napak Tilas Sejarah Pergerakan Mahasiswa era 1920-an

Para pimpinan BEM mestinya baca buku pergerakan mahasiswa kita di zaman penjajahan dulu yang dimotori oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia periode 1926-28 dahulu. Contohlah keteladanan Sugondo Jojoyopuspito, Usman Sastroamijoyo, Mohammad Yamin, Abu Hanifah, Mohammad Tabrani, Abdullah Sigit, Gularso, Darwis, Soewirjo, Kuncoro dan Amir Sjarifuddinyang dalam usia muda sekitar 22-23 tahun, sudah memikirkan masa depan bangsanya. Bukan memikirkan ambisi pribadinya saja. Bahkan mentor mereka yang muda-muda ini aja, seperti Bung Karno, masih sekitaran 25 atau 26 tahun.

Para pimpinan gerakan mahasiswa saat ini, harus banyak baca sejarah. Dan berendah hati untuk menyerap ilmu dari para senior-senior yang idealis dan visioner supaya dalam menyusun gerakan lebih inspiratif. Jangan cuma mikir fulus, fulus dan fulus.

Oleh: Hendrajit, Redaktur Senior Aktual

Komisi Belum Serahkan Draf, Tak Ada RUU Yang Disahkan

Jakarta, Aktual.co — Badan Legislasi (Baleg) menggelar rapat untuk membahas kinerja DPR terkait penyusunan Undang-Undang. Hingga masa sidang keempat, kinerja legislasi DPR belum memuaskan.
Sejak Oktober 2014-Mei ini, DPR baru mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU. Belum ada UU yang disahkan, bahkan yang diharmonisasi Baleg pun belum ada.
Ketua Badan Legislasi DPR mengatakan belum adanya RUU yang disahkan karena tiap komisi DPR belum menyerahkan draf ke Baleg.
“Pimpinan DPR pada rapat kemarin telah menekankan kepada Baleg untuk lakukan percepatan bagaiman RUU prioritas dapat diselesaikan. Kami telah jawab bahwa permasalahan yang ada pada kita terutama komisi yaitu RUU yang telah ada naskahnya, dari komisi-komisi belum diserahkan ke Baleg baik naskah akademik maupun drafnya,” ujar ketua Baleg Sareh Wiyono, dalam rapat Baleg di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5).
Sareh mengatakan, dari 37 RUU baru dua yang sudah disahkan yaitu yang berasal dari Perppu. Ada 15 RUU sebetulnya yang sudah siap diserahkan ke Baleg dari komisi, tapi ditarik lagi oleh komisi karena masih perlu dibahas.
Setiap RUU yang sudah selesai dibahas dan ada naskah akademiknya di komisi harus diharmonisasi oleh Badan Legislasi sebelum dikembalikan lagi ke komisi untuk pengesahan tingkat I hingga pengesahan tingkat II di paripurna.
“Karena itu dalam rapat dengan pimpinan DPR tergantung masing-masing komisi, kalau tidak ada naskah akademik atau draf kita tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa surati ketua DPR untuk ingatkan komisi. Kalau kita kirim surat ke komisi nanti ada kesalahpahaman,” katanya.
Sementara itu, Sareh menyinggung ada jawaban komisi DPR yang sedang  menyiapkan kunjungan terlebih dulu ke luar negeri untuk studi banding terhadap RUU. Jika semua komisi melakukan itu maka revisi tak kan selesai.
“Kalau itu dilakukan tiap komisi, kapan mau selesainya,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain