7 April 2026
Beranda blog Halaman 35959

Konfederasi Serikat Pekerja Desak Perubahan UU Migas

Jakarta, Aktual.co — Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia terus menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
“UU itu sudah terbukti tidak mampu meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi kita sebagai negara,” kata Presiden Konfederasi SP Migas, Faisal Yusuf Rasyid, kepada wartawan di Balikpapan, ditulis Senin (25/5).
Fasial menjelaskan, yang ada kemudian dari 14 tahun undang-undang tersebut justru membuat iklim investasi mencari dan menemukan minyak tidak kondusif, karena investor harus bayar pajak terlebih dahulu, dapat atau tidak dapat minyak dan gasnya.
Selain itu, juga tumpang tindih kewenangan dan akhirnya liberalisasi yang mengakibatkan 85 persen cadangan minyak dan gas dikuasai pihak asing.
Sedikitnya upaya mencari dan menemukan cadangan-cadangan migas baru, akhirnya Indonesia yang dulunya adalah negara pengekspor minyak, kini betul-betul menjadi negara pengimpor minyak.
Produksi harian dalam negeri yang mencapai 900 ribu barel per hari jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 1,5 juta barel per hari. “Impor minyak itu menjadi ladang bagi sejumlah orang yang kemudian disebut sebagai pemburu rente, yang membuat negara membayar lebih mahal daripada seharusnya,” kata Faisal.
Ia menambahkan, sebagai solusi dan sudah menjadi kebijakan sejumlah negara adalah memperkuat NOC atau “National Oil Company” yang dianggap sebagai representasi dari negara itu.
Malaysia misalnya dengan Petronas, Chevron oleh Amerika Serikat, Total dari Prancis, Petrochina dari China, Inggris dengan British Petroleum.
“Kita punya Pertamina, yang hari ini masih lebih banyak diremehkan kemampuannya bahkan oleh pejabat-pejabat kita sendiri,” tambah Faisal.
Dengan dasar undang-undang, NOC diberi wewenang mengintegrasikan atau menggabungkan industri hulu migas (mencari dan menemukan minyak dan gas) dan bagian hilir (trading, penjualan dan distribusi) migas.
NOC, jelas Faisal, juga diberi hak-hak istimewa untuk menegakkan kedaulatan negara di bidang energi, seperti mendapat hak menjadi penawar utama dari wilayah kerja baru baru.
“Kalau Pertamina tidak sanggup misalnya, baru dialihkan ke pihak-pihak lain,” tandas Faisal.

Artikel ini ditulis oleh:

Imbas Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Penjualan Motor Honda Merosot

Jakarta, Aktual.co — Chief Executive Officer (CEO) PT Astra Honda Motor Toshiyuki mengatakan penjualan motor Honda pada tahun ini diperkirakan mengalami penurunan akibat dampak ekonomi yang melambat di semester pertama tahun 2015.
“Kami sangat pesimistis terhadap peningkatan penjualan tahun ini. Kemungkinan besar mengalami penurunan lima persen,” katanya di Jakarta, ditulis Senin (25/5)
Ia mengatakan, saat kondisi ekonomi di Indonesia pada bulan Januari hingga April tidak mengalami perkembangan yang baik. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penjualan motor pada tahun ini tidak lebih baik karena pertumbuhan ekonomi yang lambat.
Karena itu, pihaknya tidak menargetkan penjualan dengan skala besar seperti tahun lalu yang tembus mencapai lima juta unit. “Kami sangat berharap, adanya pertumbuhan ekonomi saat memasuki semester kedua karena akan berdampak pada penjualan sepeda motor,” katanya.
Walaupun diprediksi adanya penurunan penjualan, namun daya beli masyarakat di wilayah Jawa masih tergolong tinggi untuk jenis sepeda motor matic.
Adapun pengaruh ekonomi saat ini yakni pada penjualan sepeda motor di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. “Penjualan sepeda motor matic di sana masih kurang dan ditambah dengan ekonomi yang tidak baik. Maka itu, alami penurunan,” katanya.
Kemudian, meski penjualan sepeda motor Honda di Indonesia tergolong tinggi, tetapi pihaknya masih kurang dalam motor sport. Hal tersebut diketahui dari keluhan masyarakat yang dikumpulkannya melalui perusahaan di daerah – daerah. Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini, Honda akan mengeluarkan sepeda motor sport dengan skala kecil dan besar yang terjangkau.
“Tekad kita adalah melakukan inovasi dan terus berbenah serta tak merasa puas. Maka itu, dalam waktu dekat akan mengeluarkan motor sport sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

APEC Dukung Proposal Produk Pembangunan Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Hasil kajian yang dikeluarkan Unit Pendukung Kebijakan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (PSU APEC) mendukung proposal Indonesia untuk mendorong perdagangan “produk-produk pembangunan” di kawasan Asia Pasifik guna menyeimbangkan perekonomian antara negara maju dengan negara berkembang.
“Hasil kajian yang dilakukan PSU (Policy Support Unit) APEC memberikan sinyal positif yang mendukung proposal yang diajukan Indonesia setahun silam untuk mendorong perdagangan produk-produk pembangunan di APEC guna menyeimbangkan kemajuan ekonomi negara maju dan berkembang,” kata Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel di Boracay, Filipina pada Minggu (25/5).
Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam pertemuan Komisi Perdagangan dan Investasi (CTI) di sela-sela Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers responsible for Trade Meeting) APEC 2015, yang diselenggarakan di Pulau Boracay, Filipina pada 23-24 Mei.
Menurut Mendag, Indonesia mengusulkan proposal tersebut dalam rangka mengidentifikasi gambaran korelasi perdagangan produk-produk yang dikaji dengan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Produk-produk pembangunan yang berasal dari Indonesia, yaitu karet, kelapa sawit, CPO, rotan, dan produk perikanan.
“Hal (pengajuan proposal produk pembangunan) itu dilakukan guna menjaga keseimbangan liberalisasi antara negara maju dan negara berkembang yang digagas dalam kerangka pencapaian ‘Bogor Goals’ di APEC,” ujar Rachmat.
Terkait proposal yang mempromosikan produk-produk pembangunan itu, menurut Mendag, PSU APEC menyimpulkan bahwa ada relevansi untuk mendorong ekspansi perdagangan dari produk-produk yang dikaji melalui penurunan tarif.
Selain itu, PSU APEC menilai bahwa ada banyak produk pembangunan yang berpotensi meningkat dalam perdagangan dunia dan memiliki keunggulan komparatif.
“Secara umum perdagangan produk pertanian memiliki korelasi yang lebih positif terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan dibanding produk industri,” ungkap Rachmat.
Selanjutnya, PSU APEC juga menyimpulkan bahwa dukungan beberapa faktor di luar perdagangan akan diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.
Faktor yang dibutuhkan itu, antara lain infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pendidikan, pelatihan dan jasa keuangan, jaminan kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan, pengembangan rantai nilai global.
Mendag menyambut baik hasil kajian PSU APEC tersebut dan secara khusus menyampaikan rasa terimakasih kepada ekonomi (negara) yang menjadi “co-sponsor”, yaitu Brunei Darussalam, Peru, Tiongkok, dan Vietnam.
Kampanye proposal Produk Pembangunan itu menjadi salah satu fokus Menteri Perdagangan RI dalam Pertemuan Menteri Perdagangan APEC 2015. Sebagai tindak lanjut dari hasil kajian PSU itu, menurut Mendag Rachmat, Indonesia akan melaksanakan Dialog Kebijakan Perdagangan tentang Produk-Produk Pembangunan pada Agustus mendatang di Cebu, Filipina.

Artikel ini ditulis oleh:

Tiongkok Berjanji Bantu Usut Kasus Beras Plastik

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan RI Rachmat Gobel melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Shouwen, di mana pihak Tiongkok berjanji untuk membantu Indonesia dalam menangani kasus beras plastik, yang diduga berasal dari Tiongkok.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Perdagangan RI yang diterima di Pulau Boracay, Aklan, Filipina pada Minggu (24/5).
Pertemuan antara kedua menteri perdagangan tersebut dilakukan di sela-sela Pertemuan Menteri Perdagangan (Ministers Responsible for Trade Meeting) APEC 2015.
Mendag Rachmat Gobel menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia tengah menghadapi permasalahan yang cukup menyita perhatian dengan beredarnya beras yang mengandung plastik di pasar Indonesia, yang diduga berasal dari Tiongkok.
Menanggapi masalah beras plastik yang beredar di Indonesia, Wamendag Tiongkok menyatakan turut prihatin dan menyadari peliknya masalah yang dihadapi Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, Wang mengatakan Pemerintah Tiongkok berjanji untuk membantu Indonesia mengatasi masalah beras plastik.
Menurut Wang, Pemerintah Tiongkok saat ini hanya memberikan izin kepada satu pengusaha BUMN Tiongkok untuk melakukan ekspor beras, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan penelusuran terkait peredaran beras plastik.
Pihak Tiongkok berjanji akan menyampaikan hasil penelusuran mereka kepada Pemerintah Indonesia secepatnya.
Pada kesempatan itu, Wamendag Wang juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra strategis bagi perdagangan Tiongkok.
Selain itu, Tiongkok berharap Indonesia dapat lebih memainkan peran aktif dalam menjembatani kepentingan negara-negara yang tergabung dalam Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP).
RCEP adalah usulan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara sepuluh negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan enam negara lainnya, yaitu Australia, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan dan Selandia Baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Imbas Aksi Ambil Untung, IHSG Terkoreksi Lima Poin

Jakarta, Aktual.co — Laju Indeks Bursa Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan pagi ini dibuka di zona negatif. Pada perdagangan preopening, IHSG menipis 5,319 poin (0,10%) ke level 5.309,834. Sedangkan Indeks LQ45 berkurang 1,351 poin (0,15%) ke level 925,252.
Mengawali perdagangan awal pekan, Senin (25/5/2015), IHSG dibuka turun tipis 5,088 poin (0,10%) ke level 5.310,065. Indeks LQ45 dibuka melemah tipis 1,385 poin (0,17%) ke level 925,050. Hingga pukul 9.05 waktu JATS, IHSG mundur 7,876 poin (0,15%) ke level 5.307,277. Sementara Indeks LQ45 menipis 2,297 poin (0,25%) ke level 923,904.
Pelemahan Indeks pagi ini merupakan imbas adanya aksi ambil untung dimana investor asing kembali melepas saham mereka. NH Korindo Securities Indonesia dalam risetnya mengemukakan IHSG berpeluang melemah jika tidak adanya daya tahan dari aksi pembelian.
“IHSG pun berpeluang melemah jika tidak adanya daya tahan dari aksi pembelian. Dengan kemungkinan melemah, maka utang gap 5.273-5.278 berpeluang untuk diuji,” ujar Kepala Riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada, Senin (25/5).

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Saling Lempar Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Istri Yudi Latif

Jakarta, Aktual.co — Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia Istri Yudi Latif, bernama Linda Rahma Natalia, pihak kepolisian seakan saling lempar dalam memproses penyelidikan kasus kecelakaan menonjol tersebut.
Kasatlantas Polres Jakarta Selatan, AKBP Sutimin, saat dikonfirmasi Aktual.co, menyebutkan bahwa tempat kejadian perkara kecelakaan yang menyebabkan meninggalnya istri Cendekiawan Muslim, Yudi Latif itu terjadi di KM 35 wilayah Bambu Apus, Jakarta Timur.
“Tadi operator 530 melaporkan ada laka lantas di KM 35 Bambu Apus, selebihnya kroscek ke Satlantas Polres Jakarta Timur,” ucap Sutimin kepada Aktual.co, Senin (25/5).
Sementara informasi yang digali dari pihak kepolisian, kuat dugaan kecelakaan yang menyebabkan Linda meninggal dunia bukan kecelakaan tunggal. Diduga ada sebuah mini bus juga terlibat dalam kecelakaan ini, kendati demikian polisi masih melakukan penyelidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain