19 April 2026
Beranda blog Halaman 36023

Akademisi: Isu Beras Plastik Jagan Sampai Menjadi Keresahan Sosial

Medan, Aktual.co — Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar mengatakan bahwa merebaknya persoalan beras plastik di berbagai daerah di Indonesia sudah sangat meresahkan.
“Inikan sudah meresahkan,” tukas Arifin kepada Aktual.co di Medan, Minggu (24/5).
Arifin mewanti-wanti, keresahan itu dikhawatirkan akan menjadi keresahan sosial.
“Jadi jangan sampai meningkat menjadi keresahan sosial, gara-gara isu plastik,” tukas Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UMSU itu.
Menurut Arifin, masyarakat saat ini sudah banyak dibebankan dengan persoalan-persoalan menyangkut kehidupannya. Apalagi jika ditambah dengan persoalan yang menyentuh kebutuhan pokoknya. Ibaratnya, lanjut Arifin, sudah jatuh, ketimpa tangga pula.
“Kasihan masyarakat, yang sudah terbebani dengan beragam persoalan, masak untuk makanan pokoknya pun masih menjadi persoalan bagi dia. Sudah sulit memenuhi kebutuhan, setelah dipenuhi ada masalah lagi. Ibarat Udah jatuh ketimpa tangga lagi,” tukasnya.
Arifin menegaskan, pemerintah harus sesegera mungkin menyelesaikan persoalan beras plastik yang memang ditemukan keberadaannya di beberapa daerah di Indonesia.
“Ini jadi tanggung jawab pemerintah ini. Di beberapa tempat kan memang iya, memang bukan beras padi, yang kita tahu itu kan dari padi. Dari beberapa media, ada faktanya. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan ini, agar tidak meningkat. Jangan lagi masalah itu bertambah,” tandasnya.
Arifin tak menampik, bisa saja persoalan beras plastik memang adalah permainan kepentingan politik atau mafia.
“Bisa jadi, apalagi di Indonesia ini cepat kali muncul isu-isu yang dibangun, isu ekonomi, politik dan sosial. Tapi terlepas, pemerintah harus menyelesaikan itu, apakah mafia, oknum,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Seleksi Terbuka Calon Hakim Agung

Panelis Achmad Sodiki (kiri) dan Taufiqurrohman (kanan) mewawancara calon Hakim Agung Sunarto (tengah) dalam seleksi terbuka di Komisi Yudisial, Jakarta, Minggu (24/5). KY menggelar seleksi secara terbuka serta mewajibkan calon untuk menandatangani pakta integritas mundur sebagai hakim agung jika melakukan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

PKB Desak DPR Segera Bentuk Pansus Beras Plastik

Dari kiri ke kanan, Kapoksi Kom VI Neng Eem Marhamah, Wasekjen DPP PKB Daniel Johan, Ketua Fraksi DPR PKB Helmy Faesal, Kapoksi Kom III Rohani, Anggota Komisi IV Acep Adang Ruchiyat, saat jumpa pers terkait beredarnya beras plastik di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Minggu (24/5/2015). DPP PKB meminta meminta empat Kapoksi FPKB untuk mendorong DPR segera membentuk Pansus Beras Palsu/Plastik. AKTUAL/MUNZIR

PPP Bali Tegaskan Bukan Kelompok ‘ISIS’

Denpasar, Aktual.co — Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali, Puji Suhartono menegaskan jika PPP Bali bukan kelompok yang tak memiliki sikap kala partainya terbelah dua.
“Posisi PPP sekarang telah mengalami kontraksi. Di mana posisi PPP sebenarnya. Kami akan klarifikasi di hadapan ketua umum (Romy),” kata Puji pada acara Musyawarah Wilayah PPP Provinsi Bali di Hotel Grand Shanti Denpasar, Minggu (24/5).
Dari beberapa informasi yang berkembang, Puji menuturkan jika DPW PPP Bali disebut tak memiliki sikap tegas kala partai itu terbelah dua. PPP Bali tak tegas berada di kubu Romy atau Djan Faridz
“Bali disebut masuk tiga wilayah yang dianggap sebagai ISIS (Ikut Sana Ikut Sini) alias cari aman,” sebut dia. Puji membantah jika Bali tak memiliki sikap tegas atas dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang ka’bah tersebut.
“Bali tidak berfikir yang sedangkal itu. Bali ini daerah kecil, minotitas. Kita posisikan tegak lurus untuk keputusan yang ada,” ucapnya.
Puji mengakui jika partainya sempat gamang dalam menentukan pilihan. “Kita tidak hadir di (Muktamar kubu Romy) Surabaya, abu-abu di (Muktamar kubu Djan Faridz) Jakarta. Kami ingin bersama-sama,” ucapnya.
Dalam perjalanan, pemerintah mengakui hasil Mukmatar Surabaya sebagai kepengurusan yang sah. “Tapi ternyata pemerintah mengakui Mukmatar Surabaya. Kami setelah keputusan itu sepakat untuk bersama-sama Mas Romy membesarkan dan membangkitkan PPP,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Seiring Perang Saudara, Mempelai Padang Pasir Perlahan Mulai Kenangan

Jakarta, Aktual.co — Objek wisata Palmyra merupakan situs kota kuno yang dalam catatan sejarah dikenal dengan nama Tadmor. Dikutip dari laman Wikipedia, objek wisata Palmyra ini, merupakan kota penting karena letaknya yang strategis di oasis yang berbatasan dengan Damaskus dan Efrat di Deir ez-Zor. 
Biasanya, Palmyra menjadi tempat pemberhentian bagi para wisatawan dan pelancong yang melintasi padang pasir Suriah. Saking terkenalnya kota ini sampai disebut Mempelai Padang Pasir.
Sayangnya, peninggalan bersejarah ini sekarang terlihat dengan kondisi memprihatinkan di Suriah. Sejak adanya perang saudara yang tengah melanda Suriah harus menjadikan sebagian besar situs-situs tersebut rusak hingga menjadi puing-puing belaka, tak terkecuali Palmyra
Mirisnya Situs Palmyra sekarang tak lagi menjadi pusat pariwisata yang ramai seperti dahulu. Tetapi di sana masih tersisa serangkaian monumen berukuran besar yang mengisyaratkan kejayaan Tadmor pada zaman Yunani kuno. Sekedar diketahui, bangunan paling mencolok di Palmyra adalah kuil besar Baal, kuil dengan arsitektur Helenistik yang dianggap sebagai bangunan bernilai religius paling penting dari abad pertama Masehi di Timur Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Pemerintah Janjikan 2016 Akan Alokasikan Rp40 Triliun Dana Desa

Jakarta, Aktual.co — Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berjanji akan menambah alokasi dana desa pada 2016 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah merencanakan akan mengalokasikan dana tersebut dua kali lipat.
“Pada 2016 akan lipat dua kan dana desa dari Rp 20 triliun ke Rp 40 triliun,” beber Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam diskusi bertema ‘Menagih Janji Kesejahteraan Daerah’, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (24/5).
Namun demikian, lanjut Bambang, agar dana yang sudah disediakan bisa segera cair, setiap Kepala Daerah diminta untuk mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan, seperti rincian penggunaan dana tersebut.
Dia mengatakan, seperti halnya dana desa yang dialokasikan untuk 2015. Seharusnya dana tersebut sudah bisa digelontorkan pada April lalu, namun karena masih banyak daerah yang belum memenuhi persyaratan, maka penciaran dana tersebut terpaksa diundur.
“Hambatannya, harusnya April sudah keluar. Tapi banyak daerah yang belum menerbitkan peraturan Bupati terkait alokasi dana tersebut,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain