Jakarta, Aktual.co — Petugas gabungan antara Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Selatan memburu pelaku penusukan yang menewaskan Jopi Peranginangin di Kafe Venue, Sabtu dinihari sekitar pukul 03.30 WIB.

“Polisi telah olah tempat kejadian dan tersangka masih dalam pengejaran,” kata Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan Komisaris Polisi Aswin di Jakarta, Sabtu (23/5).

Aswin menjelaskan kronologis kejadian berawal saat pengelola kafe menutup operasional sekitar pukul 03.30 WIB.

Tanpa diketahui penyebabnya, korban bersama delapan orang temannya terlibat “adu mulut” dengan kelompok pelaku.

Saat terjadi pertengkaran itu, salah satu pelaku menusuk korban pada bagian punggung.

Aswin menyebutkan korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Pusat Pertamina namun Jopi dinyatakan telah meninggal dunia.

Selain telah olah tempat kejadian, polisi telah memeriksa beberapa saksi antara lain petugas keamanan Venue D dan LK, karyawan swasta MK dan seorang mahasiswa A.

“Kita belum mengetahui motif pertengkaran korban dengan pelaku,” ujar Aswin.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga tengah mempersiapkan materi somasi kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir.

“Somasi ini segera kita sampaikan kepada Menristek Dikti karena kami merasa sangat dirugikan atas kegiatan inspeksi mendadak ke kampus kami pada Kamis (21/5),” kata Kepala Biro Kerja Sama Antarlembaga STIE Adhy Niaga, Fadil Hasan di Bekasi, Sabtu (23/5).

Menurut dia, kedatangan Nasir bersama rombongan wartawan ke Kampus Utama STIE Adhy Niaga di Bekasi Barat terkait dengan tuduhan praktik jual-beli ijazah kepada mahasiswa.

“Mereka datang tiba-tiba bawa sekelompok orang (wartawan), seakan-akan kampus ini sarang narkoba yang digerebek,” katanya.

Menurut Fadil, Nasir juga sempat membubarkan perkuliahan yang sedang berlangsung di kampus tersebut. Bahkan menuduh dosen sebagai pengelola praktik jual-beli ijazah di hadapan mahasiswa dan rombongan wartawan.

“Kita punya etika yang harus dikedepankan selaku pendidik. Kalau benar kita ada kesalahan, kita siap dipanggil untuk klarifikasi,” katanya.

Menurut dia, STIE Adhy Niaga merupakan perguruan tinggi yang terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pemilik STIE Adhy Niaga, Adi Firdaus mengatakan, dampak dari pernyataan Nasir kepada media massa terkait tuduhan jual-beli ijazah telah merugikan pihaknya secara materi dan moril.

“Jelas kami sangat dirugikan. Banyak mahasiswa kami yang patah semangat untuk kuliah. Sikap Pak Menteri mengacaukan dunia pendidikan. Situasi ini membuat geram para alumni kami,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mendorong diterapkannya uji kelaikan kendaraan bermotor secara online.

“Kami berharap ke depan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi bisa menerapkan uji kelaikan kendaraan bermotor atau KIR secara online dapat memudahkan pemantauan petugas,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Bekasi, Machrul Falak, di Bekasi, Sabtu (23/5).

Menurutnya, Komisi C sedang melakukan kajian terkait sistem uji KIR secara online untuk segera diterapkan di Kota Bekasi.

Pihaknya optimistis, kebijakan itu akan membuat kegiatan uji kelaikan kendaraan menjadi lebih tertib demi kemanan berkendara masyarakat umum.

Sistem KIR online, kata dia, dapat dilakukan dengan cara penerapan sistem daring antara data pengujian kendaraan bermotor (PKB) dengan Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat).

Dengan penyatuan sistem STNK dan KIR, kata dia, maka buku KIR yang dikeluarkan Dishub Kota Bekasi terpantau per buku.

“Buku KIR yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Bekasi bisa terpantau per buku. Sehingga meminimalisir adanya penyimpangan,” katanya.

Dengan diterapkannya KIR online, akan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor KIR di wilayah setempat.

“Semakin bagus sistemnya, diharapkan berdampak pada peningkatan PAD. Dan yang perlu kita ketahui, bahwa PAD dari sektor KIR cukup signifikan di Kota Bekasi,” katanya.

Komisi C DPRD Kota Bekasi dalam waktu dekat akan melakukan studi banding penerapan sistem tersebut ke beberapa daerah.

“Kita sedang cari mana daerahnya dan kita akan adakan studi ke sana,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, memastikan tidak akan memfasilitasi bantuan hukum bagi para pegawainya yang tersangkut kasus pidana.

“Kebijakan ini termasuk bagi tiga pegawai negeri sipil (PNS) yang sedang terlibat dalam dugaan korupsi lahan pemakaman umum milik Pemkot Bekasi di Sumurbatu, Bantargebang,” kata Kepala Bagian Hukum Pemkot Bekasi Hani Siswadi di Bekasi, Sabtu (23/5).

Menurut dia, bantuan hukum dalam bentuk pendampingan pengacara hanya berlaku bagi penanganan kasus perdata di kepolisian maupun di kejaksaan.

“Pendampingan pengacara hanya berlaku bagi penanganan kasus perdata serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” katanya.

Meski tidak memberikan bantuan hukum, kata dia, Pemkot Bekasi tetap akan mengawal kasus pidana selama masih dalam tahap penyidikan.

“Kalau masih penyidikan, kami tetap memberi pendampingan,” katanya.

Menurut dia, hal itu tengah dilakukan pihaknya terhadap tiga PNS Kota Bekasi yang tersandung masalah hukum.

Tiga orang tersebut, yaitu GS selaku PNS pada Bagian Kerja Sama dan Investasi, N selaku Camat Bantargebang, dan S selaku mantan Lurah Sumurbatu.

Ketiganya oleh Kejaksaan Negeri Bekasi ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi lahan pemakaman umum.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid