Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo menyebut, keberatan pajak yang dipersoalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum keputusan final, sehingga tidak dapat dihitung kerugian negara.
Menurut Hadi, keberatan pajak bukanlah putusan final atau proses yang sedang berjalan. Apabila suatu keputusan dipandang salah, maka keputusan dapat diterbitkan ulang, diperbaiki atau dibatalkan melalui pengadilan pajak sesuai Undang-undang tentang Perpajakan.
“Kerugian negara dalam kasus keberatan pajak BCA tidak mungkin bisa dihitung karena masih ada upaya hukum apabila keputusan Dirjen Pajak dipandang ada yang salah,” ujar Hadi saat membacakan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/5).
Hadi menyebutkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah mengeluarkan surat yang mengatakan BPK belum pernah diminta melakukan penghitungan kerugian negara atas keberatan wajib pajak. Dalam hal ini, Hadi menilai kerugian negara pada kasus keberatan pajak tidak bisa dihitung. (Baca juga: Tak Didampingi Pengacara, Hadi Poernomo Bacakan Sendiri Permohonan Praperadilan)
Untuk diketahui, Hadi mengajukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka, serta proses penyidikan dan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK. Dia menilai KPK telah bertindak sewenang-wenang dalam mengusut kasus tersebut. (Baca juga: Takut Kalah Lagi, KPK Buat Strategi Hadapi Hadi Poernomo)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah penelitian mengungkapkan, bahwa buah Sukun banyak memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Selain mudah didapat, buah sukun biasanya berwarna hijau sebelum matang. Apabila buah sukun matang biasanya warna kulit nampak kekuningan, buah sukun juga tidak memiliki biji.

Selain itu, saat matang buah sukun mempunyai tekstur yang lembut serta memiliki aroma yang khas, warna dagingnya pun krem kekuningan.

Namun demikian, sudah tahukah Anda manfaat dari buah tanpa biji tersebut. Dimana buah satu ini begitu berkhasiat bagi kesehatan.

1. Mengandung Omega 3
Omega 3 merupakan komponen penting  untuk mengoptimalkan kesehatan tubuh. Selain itu omega 3 juga berfungsi untuk menyeimbangkan kolesterol, memperkuat dan membangun tulang serta berguna untuk kesehatan kulit Anda.

Dari sejumlah penelitian yang dilakukan didalam buah sukun ini ternyata mengandung Omega 3 yang diketahui baik untuk kesehatan.

2. Baik untuk Jantung
Kandungan kalium yang terdapat pada sukun sangat baik untuk kesehatan jantung Anda. Selain itu manfaat vitamin, kalium dan serat pada sukun untuk kesehatan tubuh manusia.

Seperti, meningkatkan pemulihan luka, membantu mencegah kerusakan sel-sel, meningkatkan kesehatan gusi, meningkatkan kesehatan gigi, meningkatkan anti-bodi, perlindungan dari radikal bebas, meminimalkan aging, mencegah kanker, meningkatkan iron asimilasi, meningkatkan kesehatan paru.

Selain itu, juga membantu mencegah pilek, melindungi dari infeksi bakteri, meningkatkan fungsi saraf, meningkatkan fungsi otot, mencegah stres, dan mengurangi kelelahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan Presiden Jokowi pukul 14.00 WIB nanti di Istana Merdeka disambut baik oleh anggota dewan.
Pertemuan itu disambut baik oleh anggota rapat paripurna dalam pembukaan masa sidang ke IV dengan puluhan interupsi, dengan tujuan agar pimpinan dapat menyampaikan kepada presiden sebagai masukan dari DPR RI.
Anggota Komisi IV DPR RI F Golkar Firman Subagyo meminta agar presiden memvalidasi soal produksi beras Indonesia, yang berdasarkan data BPS  2014 produk pertanian Indonesia outputnya menghasilkan beras sebesar 40,4 juta ton dari kebutuhan nasional 35 juta ton.
“Artinya kita sudah surplus. Tetapi, faktanya dilapangan sekarang terjadi gejolak harga karena beras itu tidak pernah didapatkan, tidak pernah bisa terjangkau oleh masyarakat. Ini menjadi ada persoalan serius,” kata Firman, dalam sidang paripurna, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Selain itu, Firman juga mengkritisi ikhwal pernyataan Presiden Jokowi tentang Indonesia tidak akan mengimpor beras pada tahun ini. Sebab, stetmen itu membuat dampak buruk dilapangan dengan melakukan aksi pemborongan dan penimbunan beras oleh perusahaan swasta tertentu.
“Nah perusahaan ini, sekarang ini melakukan aksi borong dan penimbunan. Artinya, mekanisme pasar nanti dengan beras diserahkan pada mekanisme pasar, maka posisi beras di pasar nanti akan dikendalikan oleh mafia beras ini,” 
“Kami minta kepada presiden supaya dalam memberikan stetmen itu harus hati-hati dan pemerintah harus betul-betul menvalidasi dari pada data yang ada, jangan sampai persoalan pangan ini menjadi salah satu amanat konstitusi. Sehingga sandang, pangan dan papan negara ini tdak tercapai, melainkan dinikmati adalah mafia beras,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo tampak seorang diri di tengah dari lima bangku kosong, ketika membacakan berkas permohonan dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sambil memegang alat pengeras suara, mantan Dirjen Pajak itu hadir dalam sidang gugatan praperadilan, yang dia ajukan terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Menggunakan kemeja batik coklat, Hadi datang seorang diri tanpa ditemani tim pengacaranya, namun, dia hanya diberi dukungan oleh keluarganya. (Baca juga: Takut Kalah Lagi, KPK Buat Strategi Hadapi Hadi Poernomo)
“Praperadilan (ini) terkait pentapan tersangka khusus dan penyitaan,” ujar Hadi kepada wartawan, Senin (18/5).
Sidang praperadilan beragendakan pembacaan permohonan oleh Hadi Purnomo selaku selaku pemohon. Sidang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB, yang dipimpin oleh Hakim tunggal Haswandi di ruang sidang utama PN Jaksel.
Seperti diketahui, permohonan praperdalian yang di ajukan oleh Hadi Poernomo dengan Nomor perkara: 36 PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL terkait dengan penetapan tersangka terhadap dirinya dan juga penyitaan yang di lakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca juga: Lawan KPK, Mantan Kepala BPK Tak Didampingi Pengacara)
Hadi ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Pajak. Saat menjabat posisi itu, Hadi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pajak Bank BCA.‎Adapun dalam persidangan, tim biro hukum KPK menghadirkan lima orang pengacara. Sedangkan pada Senin, (11/5) lalu, sidang itu sempat ditunda karena berkas dari tim hukum KPK belum lengkap. (Baca juga: Keberatan Pajak Bukan Putusan Final, Hadi: Belum Ada Kerugian Negara)

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu