Jakarta, Aktual.co — Di tengah tingginya target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah dituntut untuk lebih kreatif. Tidak sekadar mengintensifkan target pajak yang sudah ada.

Staf khusus Wakil Presiden, Sofjan Wanandi beberapa waktu lalu mengusulkan agar pemerintah lebih kreatif dalam memungut dan menetapkan target pajak baru. Perluasan wajib pajak atau ekstensifikasi pajak harus diperluas.  

Usulan Sofjan itu pun mendapat tanggapan positif dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menegaskan, usulan memperluas tax base merupakan langkah bagus. Dengan eksetensifikasi pajak ini, penerimaan negara menjadi lebih bervariasi karena dengan sumber-sumber pajak yang semakin beragam.

“Tentu saja saya setuju. Dengan target penerimaan perpajakan lebih dari Rp 1.400 triliun, tentu pemerintah dituntut kreatif. Bukan menyasar pada sumber-sumber pajak yang sudah ada,” kata politisi PDI Perjuangan ini di Jakarta, dalam keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/8).

Selama ini, pemerintah hanya mengandalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor tradisional, seperti cukai tembakau, pajak migas dan komoditas. Padahal, ruang untuk melakukan ektensifikasi pajak cukup memadai.

Anggota Komisi XI DPR lainnya, Mukhamad Misbakhun menjelaskan, sejatinya usulan Sofjan itu sejalan dengan Undang-Undang (UU) nomor 11 Tahun 1995 yang diamandemen UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Salah satu titah dari beleid ini adalah mempermudah langkah ekstensifikasi oleh pemerintah.

“Pemerintah Jokowi harus menangkap sinyal ini sebagai sumber alternatif penerimaan Negara,” ujar Misbakhun.

Menurutnya, salah satu objek untuk menggenjot penerimaan Negara adalah pengenaan cukai bagi minuman bersoda. Berdasarkan informasi, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah menyelesaikan formula penghitungan cukai pada minuman soda.

“Rencana ekstensifikasi objek kena cukai tersebut sudah disampaikan Kementerian Keuangan sejak 2012 lalu. Namun kenapa belum kelihatan progres yang nyata?,” tanyanya.

Menurut politisi Golkar ini, ada strategi-strategi yang harus ditempuh Pemerintah agar rencana pengenaan cukai minuman ringan berkarbonasi bisa terlaksana. Pertama, pendefinisian minuman ringan berkarbonasi harus jelas mengacu Pasal 2 UU Cukai,  agar landasan pengenaan cukai benar secara material.

“Kriteria dalam UU Cukai yang tepat sebagai landasan pemungutan adalah konsumsi barang tersebut perlu dikendalikan serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan,” paparnya.
 
Dikatakannya, bahan adiktif yang terkandung dalam minuman ringan berkarbonasi terdiri pemanis buatan, zat pewarna, dan zat pengawet. Komposisi bahan-bahan tersebut, banyak yang dapat menimbukan dampak negatif bagi kesehatan. Akibat konsumsi berlebihan, katanya, dapat menyebabkan obesitas, diabetes mellitus, batu ginjal, osteoporosis, dan kerusakan gigi.

“Fakta ilmiah ini sebenarnya sangat kuat untuk mendasari pegenaan cukai minuman ringan berkarbonasi,” ujarnya.

Strategi berikut, lanjut Misbakhun, faktor kelaziman pengenaanya di negara lain. UU 39/2007 cukup visioner karena mengadopsi praktik dan teori cukai internasional. Karena itu, apa yang dipungut cukai di negara maju secara prinsip dapat dikenakan juga di Indonesia. Sebut saja negara-negara yang mengenakan cukai minuman bersoda, seperti Finlandia, Perancis, Jerman, India, Jepang, dan Amerika.

“Best practice Negara lain, seharusnya menjadi referensi Pemerintah untuk praktik pemungutan di Indonesia,” ucapnya.

Misbakhun menegaskan, ketika beban keuangan Negara begitu besar, maka Pemerintahan Jokowi harus memanfaatkan momen krusial ini sebagai salah satu sumber tambahan penerimaan negara.

“Karena itu, pengenaan cukai minuman bersoda sejalan dengan strategi Pemerintah melakukan ekstensifikasi pajak atau cukai sebagai sumber penerimaan Negara,” tukas Sekretaris Panja Penerimaan Negara Komisi XI DPR ini.

Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi Sofjan Wanandi mengatakan pemerintah harus gencar melakukan ekstensifikasi pajak atau memperluas cakupan penarikan pajak dengan target pendapatan yang demikian besar. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan target pajak sekitar Rp 1.439,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Untuk menggenjot pajak atau cukai tidak bisa dari jenis perusahaan tertentu saja, semisal industri hasil tembakau. Cukai bisa digenjot dari jenis usaha lain seperti soda atau minuman beralkohol.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — PT Angkasa Pura (AP) II bakal meresmikan “lounge umrah” yang terletak di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta guna memberikan lebih banyak ruang bagi pergerakan penumpang di Terminal 2 bandara tersebut.
“Lounge umroh akan membuat jemaah nyaman dengan berbagai fasilitas yang disediakan,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Budi Karya Sumadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (18/5).
Menurut Budi Karya Sumadi, “lounge umroh” bakal dirancang dengan desain modern dan minimalis serta memiliki sejumlah fasilitas yang dibutuhkan bagi para jemaah umroh.
Selain itu, ujar dia, di lounge tersebut juga akan terdapat pelayanan imigrasi sehingga akan semakin mudah untuk keberangkatan mereka.
Sementara pembangunan Terminal 3 Ultimate untuk meningkatkan kapasitas Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 25 juta penumpang per tahun masih terus berlangsung.
“Progres saat ini sudah mencapai 76,21 persen atau lebih cepat dibandingkan dengan proyeksi awal,” ucapnya.
Ia memaparkan pihak AP II pada kuartal I/2015 telah mengimplementasikan solusi jangka pendek atau “quick win” guna peningkatan pelayanan dan faktor keamanan di bandara-bandara.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia dipilih sebagai proyek percontohan penerapan solusi jangka pendek yang mencakup pembenahan arus lalu lintas kendaraan bermotor, keindahan estetika, kebersihan, dan pemanfaatan ruang di terminal.
Sebelumnya, mulai 2 Februari 2015, AP II melakukan pengubahan jalur akses kendaraan bermotor di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dimana pada jalur 1 yang dekat dengan “curb side” sekarang khusus diperuntukkan bagi kendaraan umum seperti taksi dan bus Damri.
Sementara itu, mobil pribadi baik yang ingin parkir atau menurunkan penumpang harus masuk ke area parkir dengan ketentuan tarif parkir gratis dalam 15 menit pertama.
“Setelah diterapkan sejak Februari lalu, pengubahan akses kendaraan bermotor ini cukup efektif dalam memperlancar lalu lintas. Bagi penumpang yang baru datang di bandara juga lebih mudah untuk mencari kendaraan umum apabila tidak dijemput,” katanya.
Selain membenahi akses lalu lintas, pengelola bandara juga menata ruang komersial di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Melalui penataan tersebut dilakukan penghapusan ruang komersial seluas 376 meter persegi guna memberikan ruang lebih untuk pergerakan penumpang.
“Penataan kios juga membuat terminal lebih tertata, dimana hal tersebut bagus secara estetika. AP II selalu meningkatkan estetika diantaranya melalui penambahan-penambahan ornamen seperti bunga dan sebagainya, selain tentunya juga fokus pada kebersihan dan perbaikan penerangan,” ujar Budi Karya Sumadi.
Sejumlah perbaikan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan PT Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan diterapkan juga di bandara-bandara lain dengan sejumlah penyesuaian.

Artikel ini ditulis oleh: