20 April 2026
Beranda blog Halaman 36230

Anggaran Pilkada Surabaya Dipangkas Rp 1,3 Miliar

Jakarta, Aktual.co — Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 yang semula diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke pemkot setempat sebesar Rp71,6 miliar dipangkas sekitar Rp1,3 miliar, sehingga menjadi Rp70,3 miliar.
“Tadi siang (Minggu, 17/5) sekitar pukul 11.00 WIB, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)-nya diteken, namun sekarang masih dalam penomoran,” kata Komisioner KPU Kota Surabaya, Purnomo di Surabaya, Minggu (17/5).
Ia berharap Senin (18/5) NPHD tersebut bisa diterima sekaligus penandatanganan Berita Acara agar dana tersebut bisa langsung ditransfer ke rekening KPU di Bank Jatim.
Menurut dia, anggaran yang dipangkas (dipotong) itu adalah uang saku di setiap acara bimbingan dan teknis (bimtek) yang digelar KPU Surabaya.
“Pada setiap bimtek ada anggaran uang saku, dengan maksud untuk memfasilitasi PPK yang kebetulan lokasinya jauh dari lokasi bimtek, ataupun kantor KPU. Sebetulnya masih ada uang transport, namun jumlahnya hanya Rp25 ribu per orang,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, ada beberapa program yang dihapus, seperti gerak jalan di tingkat kecamatan atau Focus Group Discussion (FGD) untuk media.
Ia menjelaskan jalan sehat di tingkat kecamatan itu dibutuhkan agar masyarakat lebih merasakan pesta demokrasi yang hendak dilakukan di Kota Surabaya.
“Ketika muncul keramaian saat jalan sehat, masyarakat akan bertanya-tanya dan disitulah kita informasikan kalau Surabaya akan ada pilkada. Ada banyak cara yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi,” katanya.
Sedangkan untuk FGD, lanjut dia, pihaknya mengharapkan untuk menjadi salah satu alat untuk berkomunikasi dengan media terkait dengan penyelenggaraan pilkada.
“Walau memang sudah ada media gathering, keberadaan FGD dibutuhkan untuk lebih memahami karakter dari masing-masing media dan bagaimana KPU Kota Surabaya dapat menyediakan informasi sebagai bagian dari akuntabilitas,” ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Surabaya Divisi Perencanaan Program, Keungan dan Logistik, Miftahul Ghufron mengatakan NPHD yang sudah ditandatangai Wali Kota Surabaya sudah diserahkan ke KPU untuk ditandatangani oleh Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin. Bagian Hukum Pemkot mengantarkan langsung NPHD tersebut ke KPU.
“Jadi NPHD sudah selesai. Paling lambat besok dana itu sudah masuk ke rekening yang ditentukan,” katanya.
Dengan cairnya dana tersebut, KPU siap menggunakannya untuk keperluan persiapan dan tahapan penyelenggaraan Pilkada Surabaya yang sudah dilakukan sejak Februari 2015.
Selama itu, KPU terpaksa meminjam uang terlebih dulu ke APBN dari dana KPU. Padahal seharusnya dana tersebut tidak boleh dipakai untuk pelaksanaan Pilkada.
“Nilainya puluhan juta, makanya kita harus segera kembalikan karena sebenarnya tidak boleh dipakai untuk membiayai pilkada,” katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat ditemui wartawan di Taman Flora, menyatakan NPHD dana Pilkada semuanya sudah siap. “Sudah semua sudah siap,” katanya.
Ia menyatakan bahwa pemkot akan mencairkan dana untuk pesta demokrasi warga Surabaya tanpa melebihi batas waktu yang ditentukan. “Ya kita siap cairkan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar: Militer Tak Bisa Jadi Sekjen KPK

Jakarta, Aktual.co — Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Prof Dr Budiman Ginting,SH, menilai TNI dianggap tidak tepat bila menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena lembaga antirasuah tersebut bukan ranahnya anggota militer.
“Institusi hukum KPK tersebut merupakan tempat bergabungnya anggota Polri, pengacara, akademisi dan bagi seseorang yang berlatar belakang sarjana hukum,” katanya di Medan, Minggu (17/5).
Sedangkan anggota TNI, menurut dia, adalah berkaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan suatu negara atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, TNI bergabung di lingkungan KPK, dianggap sangat janggal dan terasa kurang cocok, serta diharapkan jangan terlalu dipaksakan,” ujar Budiman.
Dia menjelaskan, TNI tidak semudah itu, bisa diajak masuk ke KPK, karena ada prosedur atau ketentuan yang diatur oleh institusi militer tersebut.
Bahkan, seorang perwira TNI yang akan dikaryakan ke institusi lain, harus terlebih dahulu mendapat izin dan persetujuan dari Panglima TNI. Dan tentunya anggota militer itu, harus melalui berbagai tes yang cukup ketat.
“Tidak semudah itu, KPK dapat merayu atau mengajak TNI untuk pindah dan mengabdikan diri ke lingkungan penegak hukum, serta menangani kasus-kasus korupsi yang dewasa ini cukup meningkat,” kata Pembantu I Dekan Fakultas Hukum USU.
Budiman menambahkan, diperlukannya TNI di institusi KPK tersebut, memang akan memberikan kemajuan bagi pemberantasan korupsi dan menambah angin segar.
Sebab, selama ini TNI dinilai mampu dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, katanya, KPK merasa terpanggil kepada TNI untuk bisa mengirimkan perwira terbaiknya, namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Pimpinan Tertinggi di TNI tersebut.
“Panglima TNI juga akan memikirkan secara arif dan bijaksana untuk melepas perwira andalannya bergabung dengan KPK,” kata Guru Besar Fakultas Hukum USU.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, jika ada perwira TNI yang diminta menjadi Sekjen KPK maka dia harus mundur dari kesatuan atau memilih diantara mereka yang sudah pensiun.
Panglima juga mengaku belum berbicara dengan pihak KPK, terkait permintaan perwira TNI untuk menduduki jabatan sekjen di lembaga anti korupsi itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Pengamat: BBM Naik Terus, SPBU Asing Diuntungkan

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Pertamina yang terus menaikkan harga bahan bakar minyak dikhawatirkan bisa menjadi “bumerang” atau menyulitkan perusahaan BUMN itu khususnya saat menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean.
“Mahalnya harga BBM Pertamina dikhawatirkan akan membuat SPBU yang menjual produk BBM BUMN itu sulit bersaing dengan SPBU asing yang tentunya akhirnya merugikan Pertamina,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo di Medan, Minggu (17/5).
Menurut dia, persaingan yang akan ketat itu mengacu pada fakta ketika SPBU asing diperbolehkan menjual BBM bersubsidi di Tanah Air.
Ketika itu, dikhawatirkan konsumen banyak yang lebih memilih antre membeli BBM di SPBU asing tersebut dari pada SPBU yang menjual produk Pertamina, termasuk di unit yang dikelola Pertamina sendiri.
Alasan konsumen memilih untuk membeli di SPBU asing itu antara lain pelayanan yang bagus, menyangkut jaminan mutu, dan takaran yang lebih terjamin.
“Kalau saja harga sama, Pertamina sudah kalah bersaing, bagaimana saat BBM yang dijual asing nantinya bisa lebih murah khususnya saat era MEA,” katanya.
Dosen Fakultas Ekonomi USU itu menyebutkan, keengganan konsumen membeli BBM Pertamina juga bisa dipicu dari perasaan bahwa harga jual yang naik itu dinilai tidak tepat atau masuk akal.
Salah satunya adalah kenaikan harga terjadi di saat harga minyak dunia turun.
Alasan Pertamina menaikkan harga jual karena melemahnya rupiah atas dolar AS juga tidak bisa diterima karena konsumen menilai itu kesalahan BUMN tersebut.
Alasannya, Bank Indonesia (BI) jauh-jauh hari sudah menyarankan melindung nilai untuk kurs rupiah agar pasti. Namun saran BI itu tidak diindahkan BUMN dan Pemerintah.
“Harga BBM yang sedang cenderung turun di luar negeri dan sebaliknya Indonesia malah naik semakin meyakinkan konsumen bahwa tidak transparannya perhitungan harga BBM,” kata Wahyu.
Karena itu, pemerintah diharapkan bisa mengantisipasi kerugian Pertamina dari kesulitan bersaing pada penjualan BBM tersebut nantinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Telaga Warna Tulungagung Mengandung Arsenik

Jakarta, Aktual.co — Ahli geologi Dinas PU ESDM Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, memperingatkan wisatawan yang berkunjung ke telaga warna Desa Panggunguni, Kecamatan Pucanglaban untuk tidak berenang apalagi mengonsumsi air telaga tersebut karena diduga mengandung arsenik.
“Lokasi bekas tambang di kawasan tersebut tak hanya mengandung tembaga, tetapi juga hasil tambang lain seperti emas, timbal serta arsenik,” kata Tenaga Ahli Geologi Dinas Pekerjaan Umum Energi Sumber Daya Mineral (PUESDM) Tulungagung, Sofyan Hadi di Tulungagung, Minggu (17/5).
Zat kimia yang disebut terakhir, dalam dunia keilmuan dikenal sebagai bahan metaloid yang terkenal beracun dan memiliki tiga bentuk alotropik yakni kuning, hitam, dan abu-abu.
Menurut Sofyan Hadi, Arsenik biasanya digunakan sebagai pestisida, herbisida dan insektisida. Dalam tabel unsur kimia, lanjut dia, arsenik memiliki lambang As dengan nomor atom 33. Oleh karena mengandung zat kimia berbahaya itulah, PU ESDM mengimbau agar masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke telaga warna agar berhati-hati.
“Arsenik ini beracun. Makanya, penambang sering kena penyakit seperti gatal. Jika sampai air telaga ini mengenai kulit, biasanya dampak klinis yang dirasakan adalah gatal-gatal atau bahkan lecet,” urainya.
Berdasar data Dinas PU-ESDM, lokasi tambang di Bukit Puthuk Krebet, Desa Panggunguni, Kecamatan Pucanglaban itu merupakan lahan perorangan yang dikelola bekerja sama dengan swasta (CV).
Ia mengungkapkan, izin tambang sejauh ini masih aktif namun kegiatan penambangan tembaga ataupun emas sementara berhenti sejak medio 2013 karena perubahan regulasi bahan pertambangan yang dibuat pemerintah.
Masalahnya, sejak areal pertambangan ini ditinggal oleh investor, empat titik galian yang memiliki luasan dan kedalaman berbeda berubah menjadi telaga dengan warna berbeda-beda, sehingga menarik perhatian warga dari berbagai daerah.
Timbulnya efek warna berbeda pada keempat telaga itu, menurut keterangan tokoh warga sekaligus salah satu pemilik lahan pertambangan di Desa Panggunguni, Karyono, disebabkan struktur batuan di dasar telaga yang juga berbeda warna.
Dua telaga memiliki efek warna hijau tua, satu telaga berwarna coklat tua kehitaman, dan satu lainnya berwarna biru.
“Makanya banyak yang berburu batu akik di sana. Selain berburu juga menikmati pemandangan karena air di bekas tambang bisa berubah warna. Ini yang justru bisa berisiko karena masyarakat yang tidak mengerti bisa jadi korban,” kata Sofyan.
Sebenarnya, lanjut dia, perubahan warna di lokasi tambang atau biasa dikenal dengan Telaga Tiga Warna atau Telaga Pirus Lazuli (nama sesuai jenis batuan yang menjadi bahan batu akik) karena mengandung asam. Hijau, disebabkan proses korosi tembaga atau mineral (cu) bernama “crisocola”.
Sementara air berubah hitam atau pekat karena pengaruh unsur logam, besi dan timbal. Kondisi air masih bisa berubah ubah bergantung proses korosi dan tingkat keasaman air. “Sebenarnya bisa untuk wisata tapi harus dipasang pagar dan papan imbauan karena air menganduk arsenik,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Penghuni Lapas Jambi Dikabarkan Mesum di Dalam Sel

Jakarta, Aktual.co — Sepasang Narapidana (Napi) penghuni Lapas Klas II A Jambi dikabarkan, pada Sabtu (16/5) tertangkap mesum di salah satu ruangan di dalam Lapas tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun di Jambi, Minggu, kedua napi tersebut adalah berinisial WA dan seorang wanita yang juga penghuni Lapas berinisial A.
“Keduanya ditangkap dari salah satu ruangan di Lapas, kejadiannya sore,” kata salah satu sumber di Lapas yang tidak bersedia disebutkan namanya.
Sementara itu terpisah, Kalapas Klas IIA Jambi, Suyatna saat dihubungi ini mengaku belum mengetahui kejadian itu. Sebab, kata dia, dirinya saat ini tengah mengambil cuti dan berada di luar kota.
“Saya belum dapat laporan karena sekarang lagi cuti,” kata Suyatna, saat dihubungi melalui telepon genggamnya.
Sementara itu, KPLP Lapas Klas IIA Jambi Effendi saat dihubungi menyebutkan, sebelumnya memang ada laporan bahwa pihak Lapas mencurigai sepasang napi yang akan berbuat mesum di dalam Lapas.
“Laporan ada yang dicurigai. Hanya dicurigai,” katanya menjelaskan.

Artikel ini ditulis oleh:

Kiai Said: Saya Siap Pimpin NU Lagi!

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali organisasi keagamaan ternama di Tanah Air itu.
“Kalau masih dipercaya, saya siap,” katanya usai pembukaan Pra-Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Zona Sumatera di Pesantrean Al-Kautsar Medan, Minggu (17/5).
Menurut Said Aqil, periode kepemimpinan telah banyak menghasilkan program yang memajukan NU sebagai salah satu organisasi keagamaan di Indonesia.
Ia mencontohkan keberhasilan NU dalam mendirikan 25 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) dalam lima tahun masa kepemimpinannya.
Padahal dalam Muktamar NU ke-32 yang dilaksanakan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2010, pihaknya hanya menargetkan pendirian lima UNU.
Kepengurusan yang dipimpinnya juga telah mendirikan 96 Sekolah menengah kejuruan (SMK) yang tersebar di berbagai daerah.
Lain lagi dengan pemberian beasiswa bagi kader NU untuk melanjutkan pendidikan ke AS (lima orang), Australia (10 orang), dan Maroko (45 orang).
Pihaknya memperkirakan berbagai keberhasilan dalam lima tahun tersebut dapat menjadi tawaran bagi kalangan nahdliyin untuk memilihnya kembali dalam Muktamar di Jombang pada Agustus 2015.
“Lebih lagi (dari cukup),” katanya sambil tertawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain