Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan pertama (Januari-Maret 2015) sebesar Rp42,5 triliun atau meningkat 22,8 persen. Sedangkan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp82,1 triliun atau meningkat 14,0 persen.

Realisasi PMDN tersebut paling banyak pada sektor konstruksi, dengan persentase 16,2 persen atau sebesar Rp6,9 triliun. Selanjutnya yaitu sektor listrik, gas, dan ar dengan persentase 14,6 persen atau sebesar Rp6,2 triliun, disusul sektor industri makanan memiliki persentase 14,5 persen atau sebesar Rp6,2 triliun, dan sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan persentase 12,3 persen atau sebesar R5,2 triliun.

“Sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi memiliki persentase 9,4 persen atau sebesar Rp4 triliun, dan lainnya persentase 33 persen dengan nilai Rp14 triliun,” ujar Kepala BKPM, Franky Sibarani di Jakarta, Selasa (28/4).

Sementara itu, untuk PMA sektor yang paling besar pada pertambangan, dengan persentase 17,3 persen atau sebesar USD1,1 miliar. Selanjutnya yaitu sektor industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik dengan persentase 11,7 persen atau sebesar USD0,8 miliar, tanaman pangan dan perkebunan memiliki persentase 9,1 persen atau sebesar USD,6 miliar.

“Industri alat angkutan dan transportasi lainnya sebesar USD0,6 miliar atau 8,9 persen, industri makanan mencapai USD0,5 miliar atau 8,1 persen, dan lainnya 44,9 persen atau USD2,9 miliar,” pungkasnya.

Sedangkan untuk keseluruhan PMDN dan PMA realisasinya paling besar pada sektor pertambangan dengan persentase 12 persen, atau sebesar Rp15 triliun, sektor industri makanan dengan persentase 10,3 persen atau sebesar Rp12,8 triliun. Sektor industri listrik, air, dan gas memiliki persentase 9,4 persen atau sebesar Rp11,7 triliun, tanaman pangan dan perkebunan persentase 9,1 persen atau Rp11,3 triliun, industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik sebesar 8,6 persen atau Rp10,8 triliun, dan lainnya sebesar 50,6 persen atau Rp63 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Direktur Utama PT Pelni (Persero) Sulistyo Wimbo Hardito mengungkapkan bahwa rencana pihaknya untuk membeli enam kapal baru masih belum terlaksana lantaran anggaran pembelian enam kapal tersebut masih tertahan di Kementerian Perhubungan. Bahkan akibat tertahannya pencairan tersebut Pelni pun hingga saat ini belum melakukan tahap survei.

“Untuk 2015, tergantung dana Kementerian Perhubungan untuk operasionalnya. Survei operasional ada dua, kapalnya bisa dari Indonesia, Singapura, Korea Selatan dan Jepang,” kata Wimbo di Kantornya, Jakarta, Selasa (28/4).

Wimbo mengatakan bahwa pihaknya mengandalkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp500 miliar pada 2015 untuk membeli enam kapal tersebut. Enam kapal ini nantinya dikhususkan untuk melayani pengangkutan barang, rute yang akan ditempuh diantaranya Flores – Tual- Tobelo- Serui dan Anambas.

“Jadi rencananya enam kapal tersebut  khusus untuk angkutan barang,” ucap Wimbo.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan produk perikanan dari Thailand telah diberikan kartu kuning atau peringatan dari Uni Eropa yang mengakibatkan produk perikanan Thailand dibatasi memasuki pasar Uni Eropa.
“Kita harus dapat memanfaatkan momentum ini,” kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurut Susi, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI telah berangkat ke kantor pusat Uni Eropa di Brussels, Belgia, dan hasilnya sanksi diberikan kepada Thailand oleh Uni Eropa.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, berbagai pihak juga telah menolak produk perikanan dari Thailand sehingga potensi tersebut harus dapat dimanfaatkan industri perikanan Indonesia. Apalagi, Menteri Susi mengingatkan bahwa selama 15 tahun terakhir telah banyak usaha perikanan tangkap di Tanah Air yang mengalami kebangkrutan antara lain karena kekurangan pasokan ikan yang selama ini dicuri pihak asing.
Dengan aktivitas pencurian ikan yang merajalela di kawasan perairan nasional, ujar dia, maka Indonesia juga mengalami banyak kerugian karena banyaknya unit pengolahan yang berhenti sehingga memutuskan mata pencaharian serta hilangnya potensi pemasukan kepada negara.
Ia menegaskan bahwa banyaknya aktivitas pencurian ikan juga kerap terjadi dalam modus perusahaan penanaman modal asing yang bekerja sama dengan oknum aparat.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga telah mengatakan bahwa hal yang perlu dicermati yakni modus pendirian badan usaha di sektor kelautan dan perikanan melalui Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga sebenarnya merupakan pelaku pencurian ikan. “Saya mengingatkan adanya modus usaha yang berbaju ‘foreign direct investment’ atau penanaman modal asing,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ia mengingatkan bahwa pencuri ikan adalah para penyusup yang mengambil kedaulatan baik kedaulatan negara maupun kedaulatan ekonomi khususnya di sektor perikanan Indonesia. “Pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) menginginkan bangsa kita untuk lebih berdaulat. Program utama yang menjadi prioritas selama berbulan-bulan ini adalah memerangi pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia,” kata Menteri menegaskan.

Artikel ini ditulis oleh: