Jakarta, Aktual.co — Pengamat Psikologi Politik Universitas Indonesia Dewi Haroen menyayangkan pidato Presiden Joko Widodo saat pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA) seperti pidato kampanye.
“Saya menyayangkan sikap Jokowi itu seperti kampanye kepresidenan,” ujar Dewi di Jakarta, Selasa (28/4).
Menurutnya, pidato tersebut hanyalah bentuk kampanye yang ditujukan untuk menaikkan popularitasnya yang menurun pasca evaluasi enam bulan pemerintahan.
“Jadi kampanye itu lebih ke dalam negeri bukan internasional. Liputannya lebih banyak dalam negeri,  luar tidak terlalu meliput. Jadi sebetulnya agenda dibalik itu untuk menaikkan popularitas Jokowi dimata rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena popularitasnya semakin turun,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, ada kesalahan komunikasi politik disini, maksudnya ditujukan ke masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tetapi yang mengikuti KAA hanya rakyat menengah keatas.
“Rakyat kecil dihadapakan kemacetan,  harga barang naik, soal korupsi malah lebih menarik dari KAA. Rakyat tidak tertarik, tujuannya jadi nggak tercapai,” cetusnya.
Dia menyarankan, lebih baik dana yang digunakan untuk KAA agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan implementasikan pidato tersebut.
“Lebih baik seremony KAA tidak lagi diadakan. Lebih baik Rp200 miliar buat yang lain. masyarakat cuma butuh satu itu kesejahteraan, jadi stabilkan harga barang, keamanan dan ketertiban itu aja sederhana. Lain kali jangan hanya seremonial rame dengan retorika dan gagasan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti meminta tim investigasi segera mengungkap kasus pembakaran Polsek Limun pada Sabtu (25/4).
“Tim investigasi sedang bekerja dan saya berharap tim secepatnya ungkap kasus ini,” kata Badrodin di Jambi, Selasa (28/4).
Menurut dia, Polri juga sudah berbicara dengan masyarakat, aparat pemerinah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk bisa menjaga keamanan bersama.
“Untuk penanganan kasusnya kita serahkan kepada penegak hukum khususnya tim investigasi dan nanti hasilnya siapa pun yang bersalah akan kita proses hukum sesuai ketentuan berlaku,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, tercatat 51 pelaku pembakaran sudah menyerahkan diri dan kini sedang dalam pemeriksaan. Atas insiden itu, Kepolisian sudah memeriksa hampir seratus orang.
Kapolri juga menjamin pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu, karena kantor Polsek untuk sementara sudah dipindahkan dengan menumpang di dekat kantor lurah setempat.
“Pak Bupati juga berjanji akan merehabilitasi kantor Polsek dan rumah dinas Kapolsek Limun,” katanya.
Kapolri berjanji akan menindak tegas anggotanya yang salah dalam menjalankan tugas dengan tidak sesuai prosedur. Untuk kasus ini, tambahnya, sudah empat anggota Reskrim Polsek Limun termasuk Kapolsek yang diperiksa tim investigasi Mabes Polri.
Khusus pelaku penembakan yakni Bripka S sudah ditahan dan sedang diperiksa di Mapolres Sarolangun.
“Jika nanti hasil tim investigasi menyatakan ada anggota Polri yang salah dan melanggar hukum, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” katanya.
Kunjungan ke Jambi selama dua hari itu dilakukan Badrodin dalam rangka melihat langsung Polsek Limun yang dibakar massa pascaterjadinya penembakan Edwar oleh anggota Reskrim Polsek Limun Bripka S.
Kini, situasi Limun sudah cukup aman dan terkendali. Pemeriksaan dan penangganan kasus ini dilakukan di Polres Sarolangun.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sikap Sekjen PBB Ban Ki Moon yang melakukan intervensi terhadap kedaulatan hukum positif sebuah negara terkait hukuman mati, termasuk Indonesia, akan menurunkan kredibilitas PBB.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (28/4).
“Langkah Ban Ki moon dapat menurunkan kredibiltas PBB karena sebelumnya tidak pernah mengurus yang lain.  bahkan langkah ini bisa menurunkan kredibilitas Ban Ki moon sendiri di mata dunia karena bukan tugas dan wewenangnya,” ucap Hasanuddin.
Menurut dia, sikap itu menunjukan PBB sudah terbiasa mendapat tekanan, dan PBB dibawah kepemimpinan Ban Ki Mon lemah.
“Saya berharap Indonesia terus  jalan melakukan hukuman mati, karena yang menderita akibat Narkoba ini adalah Indonesia bukan negara lain,” pungkas Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang