Jakarta, Aktual.co — Bagi semua wanita muslim, menggunakan jilbab merupakan sebuah kewajiban. Penggunaan jilbab pada wanita muslim merupakan hal utama dalam menutupi aurat wanita.

Bahkan, memakai jilbab bisa menambah rasa percaya diri dan menambah penampilan pemakainya.  Hal ini dikarenakan jilbab bisa dikreasikan dengan berbagai bentuk, sesuai dengan keinginan para hijaber.

Akan tetapi, persoalan panas saat mengenakan jilbab biasanya seringkali ditemukan bagi para pemula. Butik Rumah Ayu coba memberikan solusinya bagi para newbie (hijaber pemula) ketika menemukan hal semacam ini.

“Disarankan untuk hijaber pemula, atau orang baru berhijab. Bisa menggunakan bahan katun fisus. Karena bahan ini agak strept, terus gampang dimodifikasi, dan mudah juga diaplikasikan, ” jelas seorang karyawan butik Rumah Ayu, di acara High Tea talk show ‘Skin Rejuvenation’ di Jakarta Selatan, Sabtu (25/4).

“Hanya saja, kekurangan katun fisus ini mudah gampang kusut. Tapi bahan ini enak untuk dipakai, karena tidak panas dan dingin ketika dikenakan, ” sambungnya.

“Hijab merupakan elemen tambahan dalam berbusana. Meskipun penggunaan hijab bisa dikreasikan. Akan tetapi Islam sendiri tidak suka dengan hal yang berlebihan. Tapi di sini coba diberikan cara berhijab yang simple, namun tetap terlihat elegant, ” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Makasar, Aktual.co —  Konsolidasi elemen gerakan mahasiswa dalam merespon gerakan 20 Mei untuk mengkritisi kebijakan rezim Jokowi-JK terus dilakukan. Beberapa elemen gerakan organisasi kemahasiswaaan se Indonesia akan melaksanakan pertemuan dan konsolidasi nasional di kota Makassar pada Selasa (28/4).

“Ada 10 aktifis mahasiswa dan elemen gerakan lainnya dari organisasi yang berbeda di kota Palu, Sulawesi Selatan (Sulsel) telah berangkat untuk mengikuti Rekonsolidasi Gerakan Mahasiswa Nasional yang dilaksanakan di kota Makassar,” ujar Ketua Gerakan Aktifis Palu untuk Rakyat Sulteng (GAPURA), Rian Hidayat Kotae di Makassar, Mingu (26/4).

Menurut Rian Hidayat, Rekonsolidasi Gerakan Mahasiswa Nasional yang dilaksanakan di kota Makassar pada tanggal 28 April 2015 adalah bentuk alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa dan elemen gerakan sebagai jawaban atas keresahan rakyat saat ini terhadap Kebijakan rezim Jokowi-JK

“Untuk itu Aksi 20 Mey 2015 yang akan dilaksanakan di depan Istana Negara adalah suatu keharusan bagi mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan Rezim Joko Widodo yg telah Melupakan Janji-janji kampanyenya dalam memakmurkan Rakyat Indonesia,” ungkapnya.
 
Ketua II Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Muh Kasman juga menyatakan telah siap menghadirkan perwakilan aktifis PMI dalam pertemuan tersebut.

“Insya Allah beberapa daerah telah menyatakan siap hadir  pada pertemuan tersebut,” katanya.
 
Pertemuan yang diinisasi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Makassar itu mengangkat tema dengan tajuk, “Silaturahmi dan Rekonsolidasi Nasional Gerakan Mahasiswa”.

Salah seorang panita pelaksana, Riswan mengungkapkan pihaknya sudah sebar undangan ke segenap mahasiswa dan elemen gerakan kampus se Nusantara.

“Yang sudah mengkonfirmasikan hadir teman-teman dari Gorontalo, Palu, Kendari, Surabaya, dan sejumlah organ gerakan intra dan ekstra-kampus dari Jabodetabek,” ujarnya.

Dalam jargon undangan yang disebar ke media sosial, tertulis pesan, “Hei Mahasiswa, Jika Engkau tak Tahu mengangkat Megaphone dan Mengkritisi Rezim yang Zholim, maka biarkan kami (Rakyat) yang akan mengajarkan Kalian”?.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —Terkait dengan 100 hari masa pemerintahan Jokowi-JK, skor akhir pemerintah adalah 560 dari skala 170-850, yang berarti kondisi pemerintahan Jokowi-JK cukup baik walau masih terdapat beberapa catatan merah.

Demikian dikatakan pengamat politik Eep Saefulloh Fatah dalam Pelatihan School for Nation Leader (SNL) dengan tema “Pemimpin Muda dengan Jati Diri Ke-Indonesiaan,” April 2015, di Bogor, yang diikuti aktivis mahasiswa dari 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Siaran pers acara itu diterima Aktual.co, Minggu (26/4).

“Terdapat beberapa catatan merah, seperti dalam isu pemilihan Kapolri dan pengendalian konflik KPK vs POLRI. Selain itu juga penilaian negatif juga diberikan dalam isu penunjukan anggota Wantimpres dan perampingan birokrasi pemerintahan,” ungkap CEO PolMark Indonesia tersebut.

“Di sisi lain ada juga kebijakan yang positif, seperti penegakan hukum di laut, penarikan subsidi bahan bakar minyak, pembentukan satgas anti mafia migas dan reformasi perizinan usaha dan investasi”, tegas Eep.

Eep menjelaskan, Jokowi harus beradaptasi cepat dan belajar banyak, karena banyak hal yang dituntut publik dari Jokowi sebagai presiden, “Ada hukum alam yang tidak bisa dilawan, menjadi presiden adalah sesuatu yang berbeda dengan menjadi gubernur atau walikota. Jika tidak belajar cepat, Jokowi akan ketinggalan”.

“Pada saat menjadi presiden, kerja Jokowi terlihat tidak begitu terstruktur, hal ini berbeda ketika ia menjadi gubernur atau walikota. Saat ini Jokowi bersikap terlalu simbolik,” tegas Direktur Eksekutif Sekolah Demokrasi Indonesia itu.

Artikel ini ditulis oleh: