Jakarta, Aktual.co — Sidang lanjutan perkara suap alih fungsi lahan di Bogor dan menghalang-halangi proses penyidikan dengan terdakwa Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (22/4).
Dalam sidang itu, anak buah Haryadi Kumala yang bekerja sebagai office boy yakni Ika Sarika menjadi saksi dalam sidang tersebut. Berdasarkan kesaksian Ika, dia pernah diberikan ponsel untuk menghindari penyadapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ponsel itu diberikan kepadanya tak lama setelah Yohan Yap tertangkap pada 7 Mei 2014. Menurut dia, ponsel itu diberikan oleh Rhina Sitanggang yang juga merupakan karyawan Haryadi Kumala.
“Ini kalau untuk telepon jangan pakai handphonemu pakai handphone ini saja. Takutnya yang lama disadap KPK,” ujar Ika menirukan ucapan Rhina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4).
Ika mengaku, selain dia yang mendapatkan ponsel Esia dari Rhina, ada pula beberapa temannya yang turut mendapatkan ponsel dari anak buah Haryadi Kumala tersebut.
“Ada pak Imam, pak Jacobus, pak Bastino juga dikasih hp. Mereka juga ikut dalam mengepak dokumen di kantor.”
Tak hanya itu, berdasarkan pengakuan Ika di persidangan, pada saat Yohan ditangkap oleh KPK, dia pun diminta untuk melakukan pengemasan dokumen. Dia mengaku diperintah Teteng Rosita yang merupakan sekretaris Haryadi. 
“Pas pak Yohan ditangkap saya disuruh ngepak-ngepak dokumen. Itu dilakukan selama dua hari tanggal 7 dan 8 Mei 2014.”
Ika mengaku, pada awalanya tak tahu maksud perintah Rosita agar melakukan pengemasan dokumen tersebut. “Dokumen itu saya turunkan ke basement. Dan dibawa oleh mobil masing-masing pemilik dokumen,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Rencana Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengangkat Komjen pol Budi Gunawan (BG) sebagai wakapolri sudah melalui sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti).
Hal itu merespon pertanyaan ikhwal sosok mantan calon Budi Gunawan yang dipandang penuh dengan kontroversi.
“Itu sudah dibicarakan pertimbangan Wanjakti, anggota Wanjakti, sehingga dari semua masukan yang ada itu dibahas, sehingga itu diputuskan, yang menurut internal seluruh wanjakti itu memang terbaik,” kata Badrodin, usai mengikuti rapat Panja Perppu No 1 Tahun 2015 tentang KPK, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (22/4).
Badrodin menegaskan bahwa tak akan ada ‘matahari kembar’ terkait penempatan BG sebagai wakapolri. “Tidak ada, saya Kapolri saya yang pegang komando, semua ikut perintah saya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/4). Dia mengaku kedatangannya itu untuk berdiskusi dengan pimpinan lembaga tersebut.
“Ternyata diskusi soal pembangunan infrastruktur, dia sebagai Wantimpres,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).
Lebih jauh disampaikan Johan, saat ini pembicaraan antara Suharso dengan jajaran pimpinan KPK masih berlangsung. Dia pun belum bisa memastikan isi terkait diskusi tersebut.
“Katanya begitu. Iya, aku baru gabung nih.”
Suharso tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.20 WIB, menggunakan mobil dinasnya, Toyota Crown Royal Saloon dengan nomor polisi RI 69. Namun, saat diminta berkomentar perihal kedatangannya ke KPK, Suharso pun lebih memilih bungkam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati penunjukkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri).
“Itu kewenangan dan hak Mabes Polri sesuai mekanisme yang ada di Polri,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi melalui pesan singkat, Rabu (22/4).
Sebelumnya Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Kepolisian telah memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakapolri.
Menurut Neta, Wanjakti dan seluruh unsur Polri solid mendukung Budi Gunawan sebagai Wakapolri menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti yang diangkat sebagai Kapolri dengan menandatangani persetujuan pengajuan nama Budi Gunawan sebagai Wakapolri.
Padahal KPK sebelumnya menetapkan Budi Gunawan sebagai tearsangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi mencurigakan, saat Budi menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
Budi Gunawan sebelumnya dicalonkan juga sebagai Kapolri, namun karena ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu.
Namun KPK sudah melimpahkan kasus Bugi Gunawan ke Kejaksaan Agung sejak 2 Maret 2015 menyusul putusan hakim tunggal, Sarpin Rizaldi dalam praperadilan pada 16 Februari 2015 yang menyatakan, surat perintah penyidikan No 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, dan tidak berdasar atas hukum karenanya penetapan perkara tak punya kekuatan hukum mengikat.
Selanjutnya, Kejaksaan melimpahkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri sejak 2 April 2015. Bareskrim Polri sebenarnya sudah pernah mengani kasus Budi Gunawan, namun berdasarkan surat bernomor R/1016/DitTipideksus/X/2010/Bareskrim itu menyatakan Budi Gunawan bersih dari kasus transaksi keuangan mencurigakan alias rekening gendut.
Surat itu bertanggal 20 Oktober 2010 yang ditandatangani Direktur Khusus Bareskrim Polri saat itu Kombes Arief Sulistyanto yang kini menjadi Kapolda Kalbar.
Penyidikan tersebut merupakan hasil laporan hasil penyelidikan PPATK terhadap rekening Budi Gunawan yang menemukan ada anaknya, Hervianto yang pada 2005 saat berusia 19 tahun mendapat pinjaman dari PT Pasific Blue senilai 5,9 miliar dolar AS dan diberikan dalam bentuk tunai sejumlah Rp57 miliar, dari jumlah tersebut disetor ke rekening Budi Gunawan senilai Rp32 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu