Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Pramono Anung mengakui pemerintahan mengalami kendala di sektor sosial politik dan ekonomi. Namun, reshuffle kabinet sepenuhnya adalah kewenangan presiden.
“Sekarang ini tidak bisa dipungkiri kalau kita lihat di beberapa sektor mengalami kendala baik itu secara sosial politik ekonomi hal itu nampak, maka dengan demikian apakah ini kemudian akan diartikan akan ada reshuffle atau apapun maka itu kewenangan presiden sepenuhnya,” ujar Pramono di DPR, Selasa (21/4).
Menurutnya, banyak hal yang belum seperti harapan bahwa presiden dan wakil presiden sudah bekerja keras memotong birokrasi pemerintahan.
“Yang selama ini menjadi hambatan membuka iklim investasi dan juga iklim dunia usaha, itu orang sudah memberikan apresiasi tetapi ada beberapa hal belum berjalan secara baik maka dengan demikian apakah itu akan dilakukan tentunya presiden yang tahu,” katanya
Pramono menegaskan, reshuffle merupakan kewenangan penuh presiden.
“Tentunya presiden dan wakil presiden melihat performens pemerintahan ini,  apakah enam bulan ini mengalami kinerja seperti dijabarkan diawal oleh presiden tentunya presiden dan wakil presiden yang paling tahu dalam persoalan ini,” tuturnya
Sementara itu, terkait menteri-menteri yang bermanuver dan terlihat tidak ada komunikasi dengan presiden, Pramono menyebut menteri harus siap membantu presiden semenjak dipilih. 
“Maka kalau ada menteri bermanuver, siapapun menteri itu presiden bisa mengambil langkah karena kewenangan,  ini kan dalam sistem presidensil ada pada presiden,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung, M Prasetyo menegaskan penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) secara hukum harus di pengadilan Adhock HAM. Namun, hingga saat ini pengadilan adhock itu belum ada sehingga proses hukumnya tidak berjalan.
“Percuma kalau tidak ada pengadilan adhocknya,” ujar Prasetyo usai pertemuan dengan Komnas HAM, Menkopolhukam, Kemenkum HAM, BIN, perwakilan TNI dan Kapolri di Kejaksaan Agung, Jakarta , Selasa (21/4).
Prasetyo menuturkan, proses hukum tidak bisa berjalan karena penyidik tidak bisa melakukan penyitaan, lantaran tidak ada izin dari pengadilan.
“Penyitaan itu harus izin ke pengadilan, jelasnya.
Selain secara hukum, lanjut Prasetyo, ada cara penyelesaian secara non hukum yakni dengan cara rekonsiliasi atau memulihkan hubungan pada keadaan semula.
Prasetyo menjelaskan, untuk kasus HAM berat yang sudah cukup lama atau lebih dari 15 tahun sangat sulit pembuktiannya karena penyidik kesulitan mencari, saksi, barangbukti dan pelakunya.
Untuk itu, kata dia, penyelesaiannya adalah rekonsiliasi melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia (KKRI) seperti yang tertuang dalam Pasal 47 Undang-undang nomor no 6/2000 tentang HAM.
“Kami melihat bahwa kasus yang sudah sedemikian lama tentunya bagaimanapun harus diakhiri karena beban sejarah ini harus berakhir supaya tidak menjadi warisan bagi generasi setelah kita,” terangnya.
Dia mengungkapkan, ada tujuh perkara pelanggaran HAM berat yakni kasus talang sari, kasus wamena wasior, kasus penghilangan paksa orang, kasus petrus, kasus G30/SPKI, dan kasus kerusuaan Mei 98.
Dia mengatakan, pihaknya akan menawarkan penyelesaian melalui KKRI kepada pihak yang bersangkutan, yakni korban, ahli waris, dan para pelaku.
Prasetyo menjelaskan, ada langkah-langkah rekonsiliasi yakni dibentuk tim gabungan antara unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan masyarakat.
“Tim gabungan akan bekerja bersama untuk menelaah, mecermati dan kemudian menyimpulkan, serta menawarkan tentang  penyelesaian kemungkinan dengan cara rekonsiliasi tadi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung menahan Kasubag Umum pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, GS, tersangka dugaan korupsi pembangunan asrama lima lantai dan gedung serba guna LPPKS Indonesia tahun 2012.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa, menyatakan tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI.
“Penahanan selama 20 hari dari 21 April sampai 10 Mei 2015 itu mengacu pada perintah penahanan berdasarkan nomor: Print-51/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 21 April 2015,” katanya.
Ia menjelaskan, penatapan GS sebagai tersangka diawali dengan dimenangkannya pekerjaan Pembangunan Asrama lima lantai dan Gedung Serbaguna Kantor Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Indonesia, Tahun Anggaran 2012 oleh PT Adi Nugroho Konstruksindo dengan nilai kontrak Rp14.879.024.000.
Tersangka dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diduga telah melakukan persetujuan pembayaran terhadap seluruh pekerjaan pembangunan tersebut walaupun pekerjaan tidak terealisasi 100 persen.
Selain itu, tersangka diduga telah menerima uang dari PT Adi Nugroho Konstruksindo antara lain sebesar Rp1.500.000.000 dalam bentuk cek.
“Tim penyidik masih berkoordinasi dengan BPKP dalam rangka menghitung kerugian Negara serta menelusuri jumlah sebenarnya uang yang diduga diterima Tersangka dari PT Adi Nugroho Konstruksindo,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby