Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) membantah pernyataan kuasa hukum Suryadharma Ali (SDA), Humphrey Djemat,  yang menyebut jika berkas perkara kliennya baru akan rampung pada Desember mendatang.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menegaskan, bahwa pihaknya tidak pernah memberikan pernyataan seperti yang dikatakan oleh pengacara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
“Informasi yang diterima keliru. KPK tidak pernah memberikan pernyataan bahwa berkas penyidikan baru akan rampung Desember,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Lebih jauh disampaikan Priharsa, KPK saat ini justru sedang mengebut penyidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menjerat SDA. Hal itu dibuktikan dengan pemanggilan saksi untuk kasus tersebut, yang setiap hari selalu dilakukan. Setidaknya, dalam sehari terdapat tujuh atau delapan saksi yang diperiksa KPK terkait kasus ini.
“Masih dilakukan beberapa pemeriksaan untuk melengkapi berkas. Tidak ada sama sekali rencana untuk memperlambat proses penangangan perkara,” jelasnya.
Selain itu, komisioner KPK, Zulkarnain sempat menyatakan, bahwa lamanya proses penyidikan perkara dugaan korupsi penyelenggaraan haji yang menjerat SDA, dikarenakan periode waktu dan tempat kejadian yang terbilang cukup lama dan luas.
“Periode waktu dan tempat kejadian perbuatan cukup lama atau luas, secara objektif tentu perlu waktu lebih lama dari perkara biasa,” paparnya.
Seperti diketahui, pasca penahanan SDA pada Jumat (10/4), lembaga antirasuah memang  terlihat penyidikan kasus ini. Banyak saksi dari berbagai latarbelakang mengisi jadwal pemeriksaan KPK.
SDA sendiri diduga telah meyalahgunakan wewenangnya selama menjabat sebagai Menteri Agama. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013. Dalam pengembangannya, KPK juga mendapati dugaan korupsi dikasus sama yang dilakukan SDA yang terjadi pada 2010-2011.
Dia disangka melanggar pasal pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana juncto pasal 65 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —    Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai,  RUU KUHAP tidak bisa dijadikan dasar hukum positif untuk memasukkan penetapan tersangka dalam objek praperadilan seperti yang didalilkan oleh pihak Jero Wacik.
“Quad non penetapan tersangka dianggap sebagai objek kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan maka secara hukum kewenangan tersebut hanya dapat diterapkan setelah RUU KUHAP (ius constituendum) disahkan dan diundangkan menjadi UU (KUHAP) sehingga berlaku sah sebagai hukum positif (ius constitutum),” ujar anggota Biro Hukum KPK Yadyn saat membacakan tanggapan atas permohonan praperadilan Jero Wacik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Menurut KPK, pihak Jero telah keliru membaca dan menyimpulkan ketentuan Pasal 111 RUU KUHAP terkait kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Hakim Komisaris), dimana pasal tersebut memberikan kewenangan pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melakukan pengujian terkait upaya paksa namun bukan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.
Menurut dia, dasar pengambilan keputusan dalam praperadilan harus menganut Pasal 77 KUHAP yang secara limitatif mengatur bahwa objek praperadilan hanya menyangkut sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
Selain itu, putusan PN Jakarta Selatan pada 16 Februari 2015 lalu dalam perkara praperadilan Jenderal Pol Budi Gunawan yang oleh pihak Jero dijadikan dasar untuk mengabulkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan juga tidak benar.
“Dasar permohonan praperadilan tersebut keliru dan tidak berdasar mengingat putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, tidak serta merta menjadi yurisprudensi yang harus diakui oleh hakim lainnya,” tutur Yadyn.
Bahkan, katanya, dalam lima perkara serupa, putusan hakim praperadilan justru memutuskan sebaliknya yakni menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan atau bukan kewenangan hakim praperadilan.
Untuk itu, menurut KPK, objek permohonan praperadilan yang diajukan oleh Jero Wacik berupa tidak sahnya penetapan tersangka atas dirinya harus dinyatakan ditolak karena tidak termasuk dalam wewenang lembaga praperadilan seperti tercantum dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 jo Pasal 82 ayat 1 huruf b jo Pasal 95 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP.
“Bila dasar-dasar pengambilan keputusan dalam menilai rasionalitas hakim didasarkan pada KUHAP yang sifatnya limitatif, maka Insya Allah praperadilan ini akan menolak permohonan pemohon,” tutur Yadyn usai persidangan.
Pada 6 Februari 2015, KPK mengumumkan Jero Wacik sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008-2011.
Dugaan kerugian negara diperkirakan sekitar Rp7 miliar akibat penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sebelumnya KPK sudah menetapkan Jero sebagai tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dalam sejumlah kegiatan di Kementerian ESDM terkait jabatan Jero Wacik sebagai Menteri periode 2011-2013 sejak 2 September 2014 lalu.
Dalam kasus tersebut KPK menyangkakan Jero Wacik dengan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penadah uang suap dari PT Media Karya Sentosa (PT MKS) kepada mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, Abdul Rouf, didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyangkakan Rouf telah bersama-sama dengan Fuad melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang berlanjut dengan menerima sejumlah hadiah.
“Terdakwa (Abdul Rouf) menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1,9 miliar, dari Rp18,05 miliar yang diterima Fuad Amin, atas pemberian dari Antonius Bambang Djatmiko (HRD PT MKS), Sardjono (Presiden Direktur PT MKS), Sunaryo Suhadi (Managing Director PT MKS), dan Achmad Harjianto (Direktur Teknik PT MKS), melalui Sudarmono,” papar JPU KPK, Nurul Widiasih, ketika membacakan dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (20/4).
Lebih jauh disampaikan JPU KPK, Rouf diduga tiga kali menerima uang suap dari PT MKS yang terjadi pada 1 September 2014. Ketika itu, dia sempat menemui Fuad untuk diminta menghubungi Antonius Bambang Djatmiko. Fuad meminta Rouf agar berkoordinasi dengan Bambang mengenai lokasi penerimaan uang suap.
“Kemudian terdakwa bersama Imron (penjaga rumah Fuad), pergi ke Carrefour, Jakarta Timur, dan bertemu dengan Sudarmono di tempat parkir. Kemudian terdakwa bersama Imron menerima tas berisi uang sebesar Rp600 juta yang diserahkan Sudarmono,” pungkas Jaksa.
Seperti diketahui, suap yang diterima Rouf itu adalah sebagai ucapan terima kasih kepada Fuad selaku Bupati Bangkalan, karena telah mengarahkan tercapainya perjanjian Konsorsium dan kerjasama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby