Jakarta, Aktual.co — Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mengatasi penghindaran pajak, pemerintah negara-negara di dunia harus memiliki kebijakan yang mengedepankan transparansi dan melaksanakan pengawasan pajak efektif.

“Untuk memberantas penghindaran pajak, negara-negara harus memiliki kebijakan transparan, kapasitas administratif untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta kemampuan untuk melaksanakan pengawasan pajak yang efektif,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (20/4).

Ia memaparkan, berdasarkan data UNCTAD (Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan), lebih dari 60 persen perdagangan global terjadi dalam grup perusahaan multinasional. Hal itu, ujar dia, berpotensi untuk memindahkan laba dari kawasan pajak-tinggi ke yurisdiksi pajak-rendah, dan hal ini kerap terjadi melalui beragam aktivitas penghindaran pajak yang ilegal.

“Terkadang itu juga dilakukan melalui bentuk legal penghindaran pajak dan manipulasi, termasuk ‘mispricing’ perdagangan dan transfer, pembayaran meragukan antara perusahaan induk dengan anak usahanya, dan mekanisme pemindahan laba yang dirancang untuk menyembunyikan pendapatan yang sesungguhnya,” katanya.

Kajian UNCTAD terbaru, lanjutnya, juga mengindikasikan bahwa terdapat potensi kehilangan sekitar 100 miliar dolar AS dalam pendapatan pajak tahunan di negara-negara berkembang melalui transaksi yang terhubung secara langsung dengan hub di luar negeri.

Di Indonesia, Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro menyakini kebijakan “sunset policy” bisa membantu pencapaian target penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan 2015 yang ditetapkan sebesar Rp1.294,3 triliun. “Kita akan meluncurkan tahun pembinaan 2015, salah satunya ‘reinventing policy’, ini kelanjutan ‘sunset policy’. Itu akan menjadi salah satu sumber penerimaan yang besar dalam sembilan bulan kedepan,” kata Menkeu di Jakarta, Jumat (10/4).

“Sunset Policy” merupakan kebijakan pemberian fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi pajak, tanpa ada denda dan pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebelumnya, mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan niat Direktorat Jenderal Pajak untuk mengejar potensi penerimaan pajak melalui kebijakan “sunset policy” harus dilakukan dengan persiapan yang memadai. “Kebijakan apapun kalau diusahakan betul bisa dimulai, tapi tanpa persiapan, hasilnya lebih terbatas,” kata Darmin seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (9/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, penawaran terhadap investasi pulau-pulau kecil di dalam kawasan perairan Indonesia merupakan hal yang berbahaya karena berpotensi menjadi ajang manipulasi oknum birokrasi dan investor.

“Investasi pulau kecil oleh asing ditengarai bisa terjadi dikarenakan adanya manipulasi informasi dan lain-lain dari oknum pemerintah yang berkolaborasi dengan investor kepada masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut Abdul Halim, oknum birokrasi dalam hal penawaran investasi pulau-pulau kecil bisa menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing dan dengan salah kaprah mengartikan investasi tersebut, hanya bisa dicapai dengan menggelar “karpet merah” untuk asing.

Ia juga menyoroti persoalan tidak adanya koordinasi yang baik antara pucuk Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jajaran di bawahannya menunjukkan adanya indikasi bukan mandat konstitusi yang dijalankan, melainkan kepentingan orang per orang. Untuk itu, ujar dia, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diharapkan bisa mengambil langkah dengan merombak jajarannya atau meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut hal tersebut secara tuntas.

Sebelumnya di sejumlah media dinyatakan bahwa Menteri Susi mengemukakan belum mengetahui rencana penawaran 100 pulau kecil di Indonesia untuk keperluan investasi, karena masih banyaknya regulasi yang harus disiapkan. Padahal, pendataan pulau-pulau kecil yang telah dan akan dibuka untuk investor sudah dilakukan dengan tujuan antara lain guna mendorong penerimaan negara, meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menolak pelibatan investasi asing dalam pengusahaan pulau-pulau kecil karena pemerintah seharusnya lebih melibatkan modalitas yang dimiliki anggaran dalam negeri serta upaya masyarakat pesisir. “KNTI menyayangkan rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan melanjutkan pelibatan asing dalam pengusahaan pulau-pulau kecil di Indonesia,” kata Ketua Umum KNTI M Riza Damanik di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Riza, secara mutlak kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan Putusan MK terkait Uji Materi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Visi-Misi maupun 9 Janji Perubahan (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK. Ia berpendapat investasi asing di pulau kecil itu ibarat “narkoba” karena sekali dimulai dinilai akan terus ketagihan hingga meluas keseluruh kepulauan Indonesia.

“Berawal empat pulau, pada akhir 2015 direncanakan dibuka 100 pulau lagi, berikutnya ditambah 300 pulau, terus berlanjut sampai tak ada ruang tersisa bagi tumbuh kembangnya ekonomi rakyat,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh: