Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Yuri Thamrin menyampaikan bahwa Indonesia mengajukan tindak lanjut pelaksanaan Kemitraan Strategis Baru Asia Afrika (NAASP) dalam Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) KAA ke-60.
Yuri Thamrin menjelaskan di luar Balai Sidang JCC, Jakarta, Minggu (19/4) malam, bahwa pembahasan tiga dokumen hasil Konferensi Asia Afrika (KAA), yakni Bandung Messages, Penguatan NAASP dan Deklarasi Palestina, merupakan rangkaian antara visi dan implementasi.
“Jadi begini, di sini kita bicara soal visi untuk memperkuat Asia-Afrika karena potensinya besar, misalnya 70 persen populasi dunia, jadi ‘we believe in stronger and richer Africa (kita percaya akan Afrika yang lebih kuat dan lebih kaya,” kata dia.
Visi penguatan Afrika di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya tersebut dituangkan dalam Bandung Messages, sementara program dan implementasinya dimuat dalam dokuen Penguatan NAASP.
“Ketika bicara program, saya melihat banyak sekali yang memberikan komitmen terhadap NAASP, selanjutnya tentu kita tidak berhenti pada program,” kata Yuri.
Oleh karena itu, Indonesia juga mengusulkan tindak lanjut untuk menjalankan cek dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
“Mekanisme pelaksanaan itu sudah disepakati,” kata Yuri.
Mekanisme tindak lanjut yang disepakati tersebut adalah adanya peringatan setiap sepuluh tahun sekali, rotasi setiap empat tahun sekali, pertemuan tingkat menteri di sela-sela Sidang Umum PBB setiap dua tahun sekali, dan pertemuan antara pemegang keketuaan bersama setiap satu tahun sekali.
“Pertemuan yang rutin penting untuk memberikan arahan strategis di level menteri,” kata Yuri.
SOM ditutup pada pukul 22.30 dengan kesepakatan semua delegasi atas ketiga rancangan dokumen hasil KAA.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR John Kenedy Azis menilai gerakan aksi mahasiswa merupakan sinyal untuk mengingatkan pemerintah mengentaskan permasalahan negara.
John Kenedy menilai sekarang ini kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin makin jelas terlihat. Maka itu pemerintahan Jokowi-JK dituntut untuk bisa mengentaskan permasalahan ini.
“Ini merupakan PR (pekerjaan rumah) besar pemerintah untuk mensejahterakan dan mengatasi masalah kemiskinan,” ujar John di Jakarta, Senin (20/4).
John mengaku mendukung gerakan aksi mahasiswa. Namun, ia mengharapkan aksi mahasiswa yang mengkritik pemerintahan Jokowi-JK tidak berlangsung anarkis.
Karena bisa berpotensi merugikan masyarakat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika sampai menimbulkan kerusuhan.
“Saya mendukung aksi mahasiswa, tapi dengan catatan tidak boleh ada yang anarkis. Lihat untung ruginya juga,” katanya
Selain itu, John menghimbau mahasiswa untuk lebih tenang dalam menyuarakan kritik yang membangun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Hasil survei Poltracking Indonesia yang mengatakan tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan Jokowi-JK masih tergolong rendah, bahkan di bawah 50 persen.
Politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon mengatkan bahwa sejak awal sebelum adanya hasil survei, sudah sering diingatkan dengan mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
“Sudah saya mengkritik secara terbuka dengan niatan positif sampai dengan sekarang ini. Saya melihat pemerintahan ini dibangun dengan ketidakjelasan visi misi,” kata Effendi saat dihubungi, di Jakarta, Senin (20/4).
“Tanpa survei pun sangat nyata dan masyarakat merasakan bagaimana ketidakmampuan membeli sembako, listrik, gas naik, barang dan jasa naik, dan indikatornya kriminalitas meningkat,” tambah dia.
Ia pun berpandangan bahwa dirinya tidak berfikir jika kebijakan yang salah itu dilakukan oleh para pembantunya. Sebab, bagaimana pun menteri dipilih oleh presiden, masa kita menyalahkan pembantunya, dan saya tidak membela pembantunya.
“Jokowi tidak menyadari dia membangun pola pemerintahan seperti ini, jadinya amburadul. Di negara KAA (Konfrensi Asia Afrika) yang paling terpuruk adalah kita, kita adalah pencetus bahwa KAA harus terbebas dari penjajahan, namun sekarang semua udah bebas dari penjajahan dan neolib, tapi kita masih terjajah dari negara kita sendiri,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan,  Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus berbenah untuk memperbaiki kinerjanya. Jika mengacu pada hasil survei Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik selama enam bulan jalannya pemerintahan masih tergolong rendah. Bahkan di bawah 50 persen.
Survei bertajuk evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK itu dilaksanakan pada 23-31 Maret 2015. Sebanyak 1.200 responden disurvei dengan menggunakan medote multistage random samplin. Margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, tingginya ketidakpuasan publik itu terkait dengan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita yang belum maksimal.
“Sebanyak 48,5 persen publik menyatakan tidak puas dan hanya 44 persen yang mengatakan puas,” katanya di Jakarta, Minggu (19/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik Agus Jabo Priyono menilai peran mayoritas negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955 dalam konstelasi global semakin merosot.
Menurutnya, dengan bubarnya Uni Sovyet dan berakhirnya perang dingin, Bandung Spirit sebagai suatu gerakan yang kemudian mengkristal dalam Gerakan Non Blok (1961) semakin tersisih.
“Semangat KAA (Bandung Spirit) makin ditinggalkan. Banyak di antara pemimpin-pemimpin negara berkembang (Selatan) menjadi abdi yang setia bagi kapitalisme global dan gagal menjadi agen perubahan sebagaimana semangat KAA 1955,” ujar Agus Jabo kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/4).
Agus menuturkan negara-negara di Asia-Afrika yang mayoritas negara berkembang jatuh dalam perangkap imperialism/neo-kolonialisme, politik perang minyak, serta perdagangan bebas.
“Cengkeraman Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya makin hegemonik ditandai pula dengan cengkeraman kapitalisme global dengan berbagai instrumennya baik melalui lembaga keuangan maupun organisasi perdagangan dunia,” katanya
Sebagai pengecualian, perkembangan di Amerika Latin memberi angin segar dengan bangkitnya semangat berdaulat, menolak dikte negara-negara yang lebih maju.
Disaat yang sama, lanjutnya, rakyat di negeri-negeri maju (developed country) atau jantung kapitalisme global juga mulai tercerahkan, dan bersikap kritis kepada pemerintahnya.
“Makanya tak heran, peristiwa demonstrasi besar-besaran antiglobalisasi terjadi dalam berbagai forum ekonomi dunia, seperti pada pertemuan WTO di Seattle (November 1999), pertemuan G-8 di Montreal (November 2000), Genoa (Juli 2008), penyelenggaraan forum tandingan World Social Forum, dan lain sebagainya,” bebernya
Agus mengatakan dalam demonstrasi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan tatanan dunia baru yang lebih baik.
“Slogan ‘Another World is Possible’, ‘Globalise Resistance’, ‘Global Justice’, ‘Fair Trade not Free Trade’ menyebar seperti wabah,” tambahnya

Artikel ini ditulis oleh: