Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus dugaan korupsi, terkait proyek kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau Sentani, dan Danau Paniai di Provinsi Papua tahun anggaran 2008.
Kali ini, lembaga antirasuah jadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Achmad Hatari pada Jumat (17/4). Dia akan dimintai keterangan untuk tersangka Lamusi Didi (LD).
“Iya betul, yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka LD,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui, Lamusi Didi yang merupakan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) diduga telah melakukan penggelembungan dana terkait proyek DED PLTA di Sungai Mamberamo dan Umuruka.
Total kerugian negara dari korupsi tersebut sekitar Rp35 miliar dari nilai proyek Rp56 miliar. KPK sendiri menetapkan tiga tersangka itu pada 5 Agustus 2014 lalu.
KPK menjeratnya dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut terancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Eri Rosatria Az, ketua tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Alex Usman, mengatakan, kliennya batal memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri lantaran sakit.
Alex sedianya bakal diperiksa sebagai tersangka proyek yang bergulir pada tahun 2014 tersebut. “Karena lagi sakit jadi beliau tidak dapat memenuhi panggilan ,” ujar Eri di Bareskrim Mabes Polri, Jumat (17/4).
Penyidik memang telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat ini, namun bersangkutan meminta dilakukan pemanggilan ulang.
Karena itu, kehadiran kuasa hukum menghadap penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk mengkonfirmasi hal tersebut. “Kita minta jadwal ulang,” katanya.
Bareskrim Polri menetapkan Alex Usman selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat, dan Zainal Soleman selaku PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di sejumlah sekolah. Zainal dan Alex dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Makasar, Aktual.co — Komandan Lanud Sultan Hasanuddin,  Marsekal Pertama Tamsil Gustari Malik menyatakan pesawat Batik Air rute Ambon-Jakarta, yang sebelumnya mendapat ancaman bom, kondisinya steril.
“Setelah dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih dua jam, Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan btk 6171 dinyatakan steril,” ungkapnya, Jumat (17/4).
Sementara, penumpang yang sebelumnya dievakuasi di ruangan Bandara Sultan Hasanuddin, akan diterbangkan ke Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penumpang akan diterbangkan sekitar pukul 15.00 Wita,  dengan pesawat Batik Air yang berbeda namun nomor penerbangan sama btk 6171.
Sebelumnya, pesawat Batik Air btk 671 harus mendarat darurat di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar pagi tadi, karena mendapat ancaman bom pagi tadi.
Penumpang dalam pesawat tersebut terdapat pejabat pemerintah, diantaranya Kajati Maluku Chuck Suryosumpeno, Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rahakbauw, Sekwan Maluku Roy Manuhuttu, Bupati Seram Bagian Barat Jakobus Puttileihalat, Kadis Perhubungan Kota Ambon Pieter Saimima dan Kadis PU Kota Ambon, Brury Nanulaitta.
Selain itu ada Kadis Perindag Kota Ambon Rudy Watilette, Dirut PD Panca Karya Afras Patisahusiwa, Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemprov setempat Umar Alhabsy.

Artikel ini ditulis oleh: