Jakarta, Aktual.co —  PT Pertamina (Persero) telah resmi menggandeng PT Bumi Sarana Migas yang diketahui milik anak dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla untuk membangun proyek LNG (Gas Alam Cair) Receiving Terminal Bojonegara, Banten, Jawa Barat.  Sebelumnya tim Aktual sudah mengkonfirmasi terkait proses kerjasama, namun Pertamina mengaku tidak tahu terkait kerjasama tersebut. Padahal jelas dalam MoU tersebut ditandatangani Afdhal dan Solihin Kalla.

Saat ini, kerja sama ini sudah sampai pada tahap penandatanganan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan pada 1 April 2015 lalu oleh Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina Yenni Andayani dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Kalla serta disaksikan langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

“Yah kita kan kemarin baru menyelesaikan prefeasibility study, nah sekarang kan baru HoA, nah biasanya aspek-aspek komersial baru dinegosiasikan atau didiskusikan setelah HOA tahapannya,” kata Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro kepada Aktual di Jakarta, Kamis (16/4).

Perlu diketahui, sebelum masuk ke tahapan HoA seperti saat ini, kedua belah pihak juga sebelumnya telah melalui tahapan nota kesepahaman (MoU) tentang joint venture proyek pembangunan terminal LNG ini. MoU tersebut dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada 12 Mei 2014 lalu oleh Mantan Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Afdhal Bahaudin Dan Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Kalla.

“Ya, tahapannya, penawaran, MoU, direview, lalu HoA. Ini juga kan baru untuk feasibility study-nya, jadi mungkin baru sampai cocok atau engga di lokasi itu, sourcingnya dari mana, terus komposisinya bagaimana,” ujar Wianda.

Wianda menambahkan, proses yang lebih alot lagi akan terletak pada tahapan selanjutnya setelah hasil dari poin-poin HoA ini di review dan dipertimbangkan kembali.

“Sekarang HOA sudah, nah kan nanti terms-terms yang lebih alotnya itu diposisi berikutnya, nah itu kan masih berproses, belum tentu juga dalam arti yah kita lihat nanti pertimbangannya seperti apa dan dalam kondisi itu yah kita baru bisa sampaikan kemudiannya bagaimana,” jelas Wianda.

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto berharap Bumi Sarana Migas bisa tepat waktu dalam menyelesaikan proyek pembangunan terminal tersebut dalam jangka waktu tiga tahun sesuai dengan kesepakatan bersama yang ditargetkan selesai pada 2019 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Bumi Sarana Migas Solihin Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pihaknya akan memegang komitmen ini secara profesional sesuai kesepakatan.

“Mudah-mudahan kita bisa penuhi proyek ini dalam jangka waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2019 akan se­lesai. Sehingga bisa bersama-sama membangun industri gas di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Bagian Barat. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pertamina kepada Bumi Sarana Migas,” lanjut Solihin.

Bumi Sarana Migas telah melakukan pre-feasibility study atas pembangunan land base LNG Receiving Terminal Bojonegara yang berkapasitas 500 MMSCFD atau sama dengan 4 juta ton LNG. Pre-feasibility study tersebut telah di-review dan disepakati oleh Pertamina. Selanjutnya, Pertamina akan menggunakan seluruh kapasitas tersebut selama 20 tahun untuk regasifikasi LNG.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menetapkan sebanyak 109 proyek masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt periode 2015 hingga 2019.

Dalam keterangan PLN, di Jakarta, Kamis (16/4) daftar proyek pembangkit 35.000 MW tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024.

Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.

Secara lokasi, Jawa-Bali terdapat proyek pembangkit berkapasitas 18.697 MW, Sumatera 10.090 MW, Sulawesi 3.470 MW, Kalimantan 2.635 MW, Nusa Tenggara 670 MW, Maluku 272 MW, dan Papua 220 MW.

Total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 itu adalah Rp1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp512 triliun dan swasta (IPP) Rp615 triliun.

Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp313 triliun.

Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Publikasi juga menunjukkan dari 74 proyek IPP, sebanyak 21 berkapasitas 10.348 MW di antaranya tengah berlangsung proses pengadaannya yakni sudah melewati masa pendaftaran.

Lalu, 16 proyek IPP berdaya 4.648 MW sudah dibuka pengadaannya melalui penunjukkan langsung mengacu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik.

Sisanya, sebanyak 37 proyek IPP berkapasitas 10.908 MW akan dibuka pengadaannya melalui mekanisme pelelangan.

Sedangkan, dari 35 proyek yang dikerjakan PLN, delapan proyek berkapasitas 2.301 MW di antaranya sudah berlangsung proses pengadaannya dengan metoda pelelangan.

Sementara, 27 proyek lainnya dengan kapasitas 8.380 MW akan dibuka proses pengadaan dengan mekanisme pelelangan juga.

Proyek 35.000 MW tersebut merupakan upaya memenuhi kebutuhan listrik sebesar 7.000 MW per tahun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.

Sesuai RUPTL 2015-2024, pemerintah memproyeksikan beban puncak listrik dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 6,1 persen pada 2015 akan mencapai 36.787 MW, pada 2019 bakal 50.531 MW dengan pertumbuhan ekonomi 7,1 persen, dan 2024 74.536 MW dengan asumsi pertumbuhan 7 persen.

Saat ini, kapasitas terpasang nasional adalah 50.000 MW.

Dengan tambahan 35.000 MW, maka rasio elektrifikasi meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka