Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurahman Sauri diperiksa sebagai saksi terlapor oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri terlapor atas laporan yang dilayangkan Hakim Sarpin Rizaldi.
“Disana (ruang penyidik) diskusi saja,”singkat Taufiq usai diperiksa penyidik, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/4).
Sementara, kuasa hukum Taufiq, Deddy Djunaedi, mengtakan, kliennya hanya mengklarifikasi kepada penyidik, terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hakim Sarpin, terkait putusannya yang memenangkan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Kita ketemu penyidik mengklarifikasi laporan hakim sarpin. Kita diskusi ngobrol, semua yang dikatakan oleh Pak Taufiq kewenangan dan tugas beliau sebagai Komisi Yudisial. Jadi tidak bicara individu tapi bicara institusi,”terang Deddy.
Dijelaskan Deddy, sesuai UU No 18/2011 khususnya pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 20 adalah tugas kewenang KY untuk mengawasi seluruh hakim yang ada di negeri ini, termasuk Hakim Sarpin.
Diketahui Hakim Sarpin melaporkan Ketua KY, Suparman Marzuki dan Komisioner KY, Taufiqurahman Sauri ke Bareskrim Polri dengan pasal pencemaran nama baik karena tak terima putusannya soal praperadilan Budi Gunawan dikomentari.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Jimly Asshidique mengatakan pembentukan polisi parlemen tidak dikenal dalam aturan ketatanegaraan Indonesia.
“Tidak ada polisi parlemen, polisi pengadilan, tidak dikenal dalam UU tidak dikenal. Di seluruh dunia juga ngga ada, pamdal aja cuma ada unit di parlemen, di kementerian, lembaga negara itu boleh,” kata Jimly, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/4).
“Bisa saja ditingkatkan personil (keamanannya) bisa. Tapi tidak perlu harus khusus polisi parlemen,” tambahnya.
Menurut dia, dalam menciptakan sesuatu seperti polisi parlemen harus dengan Undang-undang, karena berdampak pada anggaran, fungsi-fungsi kekuasaan. Sehingga, bila namanya polisi khusus itu sekarang sama saja dengan penyidik khusus, itu bisa diciptakan dengan perundang-undangan.
“Karena dia akan menjalankan fungsi dengan UU, seperti penyidik khusus Tipikor, kehutanan, kelautan, polisi perikanan semua itu dibentuk karena ada perintah UU,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin memberikan ucapan selamat, Komjen Badrodin Haiti usai melakukan pertemuan dikediaman calon tunggal Kapolri itu, di Jalan M. Kahfi I Nomor 34, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
“Kami sampaikan selamat kepada Polri, semoga fit and proper test bisa dilakukan secepatnya untuk menimbulkan rasa aman dalam masyarakat. Diharapkan gejolak tiga bulan kebelakang segera berakhir. Kami baru saja selesai melakukan rangkaian fit and proper test calon Kapolri Badrodin Haiti,” kata Aziz di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (15/4)
Dikatakan Aziz, dalam kunjungan kekeluargaan antara DPR dan calon Kapolri diakui bahwa pihaknya menaruh simpati pada keluarga Badrodin. “Dalam kunjungan hari ini kami menaruh simpati dan banyak hal menarik dari keluarga pak Badrodin,” ungkapnya.
Dia menambahkan, bahwa pihaknya telah menerima pandangan-pandangan dari sepuluh fraksi di DPR yang akan dijadikan acuan dalam proses final uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
“Dari 10 fraksi sudah ada pandangan-pandangan yang bisa kita pakai untuk fit and proper test nanti yang akan dilaksanakan tidak lebih dari tanggal 20 ini,” imbuh politisi partai Golkar itu.
Meski begitu, Azis enggan mengungkapkan hal  apa saja yang dibahas dalam pertemuan hari ini yang akan dijadikan materi uji kelayakan Badrodin esok. 
“Soal apa yang dibahas, ada hal yang substansinya nanti disampapikan dalam pertemuan yang akan kita lanjutkan besok,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri langusung bergerak cepat untuk menyelidiki kasus bocornya soal Ujian Nasional 2015 yang muncul di laman situs mesin pencari ‘Google’. Penyelidikan tersebut dilakukan setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melaporkan kasus kebocoran soal UN kemarin.
Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menegaskan, tim penyidik tengah melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa lokasi terkait laporan tersebut. Namun, dirinya enggan membeberkan lokasi penggeledahan itu.
“Kami sudah terima laporannya kemarin dan sudah menelusuri. Dimana ada kecurigaan ya kami geledah. Kami harus cepat mencari alat bukti. Ada beberapa tempat yang kami curigai,” ujar Budi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/4).
“Adalah tempatnya, yang pasti di Jakarta,” kata dia.
Pria yang akrab disapa Buwas ini, menunjuk penyidik Cyber Crime Bareskrim untuk melacak pengunggah soal UN ilegal tersebut yang muncul di Google. Dia menduga, dalam kasus ini ada keterlibatan oknum percetakan.
“Kemungkinan melibatkan oknum percetakan. ‎Tapi belum bisa kami pastikan. Berdasarkan hasil penelusuran, itu dilakukan oleh percetakan negara karena itu tidak dilakukan oleh percetakan swasta,” ucapnya.
bekas Kapolda Gorontalo itu mengakui timnya bergerak cepat begitu mendapatkan laporan dari Kemendikbud adanya kebocoran soal UN di internet.
“Dari informasi itu kita langsung bekerja menelusuri. Sekarang masih diikuti tim, nanti kalau sudah bulat, kami beritahu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berhasil menemukan soal ujian nasional 2015 ilegal pada sebuah akun Google Drive. Soal ujian nasional 2015 ilegal itu ditemukan pada Senin (13/4/2015) siang pada saat ujian masih berlangsung.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby