Jakarta, Aktual.co — Badan Legislasi DPR RI sedang menggodok wacana Polisi Parlemen untuk memperketat pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rancangannya, struktur polisi parlemen akan dipimpin seorang jenderal polisi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen)‎ yang membawahi 1.194 polisi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, peraturan polisi parlemen perlu dikaji. “Polisi yang menjaga DPR, itu permohonan mereka. Kita rapatkan karena perlu pengkajian,” kata dia di Mabes Polri, Senin (13/4).
Dia mengatakan, permintaan ini sebetulnya kewenangan dari Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam). Baharkam akan melihat efektif atau tidak polisi parlemen ini untuk menjaga parlemen.
“Kalau efektif tidak papa. Berapa sesungguhnya kekuatan yang dibutuhkan parlemen, kita juga belum tahu.” 
Berdasarkan draf dokumen Desain dan Konsep Usulan Parliamentary Police (Polisi Parlemen) yang didapat, saat ini parlemen di bawah kendali keamanan Pam Obvit dengan jabatan kanit (kepala unit) berpangkat Kompol (Komisaris Polisi). Lalu, dibantu dua orang Panit dengan pangkat AKP. Mereka diperbantukan 30 personel Bintara.
Dengan konsep Polisi Parlemen, maka struktur itu akan berubah. Pimpinan tertinggi Polisi Parlemen nantinya akan diisi Direktur Polisi Parlemen yang dijabat oleh anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
Direktur dibantu oleh dua unsur pembantu pimpinan, yakni Kasubagrenmin dan Kasubagbinops. Kepalanya dijabat polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol).
Polisi parlemen membutuhkan 1.194 personel, dari tingkatan direktur tingkat bawah. Polisi Parlemen ini juga akan diberikan berbagai fasilitas, mulai dari kantor, hingga mess atau asrama personel.
Polisi Parlemen ini juga akan dibekali alat pemadam api ringan sebanyak 60 buah. Mereka juga dibekali dengan senjata, yakni senjata api berlaras pendek sebanyak 250 unit dan berlaras panjang sebanyak 100 unit.
Selain itu, para pimpinan di Polisi Parlemen ini juga akan diberi rumah dinas. Ada 130 rumah dinas yang direncanakan untuk dianggarkan. Termasuk golf car sebanyak tujuh unit, sepeda gunung 20 unit, dan berbagai peralatan lainnya dalam menjalankan tugas pengamanan.
Alasan diperlukan pengamanan melekat itu karena adanya beragam jenis ancaman keamanan di Indonesia. Pengamanan oleh Pamdal dan Polisi Pam Obvit dinilai sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia.
Nantinya, Polisi Parlemen akan mengamankan pejabat negara VIP-VVIP. Asumsi lainnya, alasan DPR menginginkan Polisi Parlemen adalah audit security yang dilakukan oleh tim asistensi Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya dari tahun 2014 hingga 2015. Hasilnya, keamanan di kompleks parlemen masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri.
Landasan yuridis DPR mengusulkan ini adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional. Lalu, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi-lembaga Pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Selama periode Januari-Februari 2015 Pertamina mencatatkan kerugian bersih sebesar USD212,3 Juta atau setara dengan Rp2,7 triliun (asumsi Rp13.000/USD). Pertamina sendiri mengklaim bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh anjloknya bisnis di sektor hilir yang mencapai USD368 juta.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini menilai kerugian yang dialami Pertamina disebabkan karena tidak bisa menjaga daya saing dan daya beli. Selain itu, Pertamina juga tidak pernah memaparkan data yang ‘clear’.
“Ini dilematis, Pertamina harus naikkan harga migas kalau tidak dia akan rugi, tapi jika dinaikkan akan terkena konsekuensi peraturan konstitusi. Tapi harusnya untuk menjaga daya saing dan beli ukurannya harus bereda,” ujar Hendri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).
Dia menyebut, selama ini Pertamina memang tidak pernah transparan terhadap perhitungan keuntungan dan kerugian.
“Sekarang kan data di kita nggak clear,  yang bener yang mana, wong di buka ke parlemen saja tidak. Kita kan nggak ngerti tata niaganya,” katanya.
Selain itu, tata niaga migas sudah tidak jelas sehingga tidak ada kepercayaan bagi pengelola.
“Domestic Market Obligation (DMO) semestinya besar sekali untuk pasar di energi, tapi ini kan ngga ngerti DMO jatuhnya kemana, apa sudah dikejar pemerintah atau belum. DMO itu harus diimplementasikan, jadi dari tata niaga migas kita ini datanya banyak yang tidak kita tahu, siapa yang bener siapa yan salah jadi nggak jelas. Kemudian harga BBM didasarkan ke tata niaga yang kaya gitu itu, yang ngga bisa kita percaya. Mestinya tata niaga dulu baru bicara harga, tapi kalau tata niaga kita nggak bener ya sudah,” ujarnya.

Menurutnya, Pertamina sudah seharusnya transparan terkait pemakaian uang negara. Karena Pertamina merupakan BUMN milik pemerintah atau negara, maka secara tidak langsung, kerugian yang dialami Pertamina akan merugikan pemerintah.

“Semestinya kan transparansi itu kalau dengan BPK ya minta klarifikasi, ke DPR juga, kan mestinya bisa jadi penting bukan kebijakannya tapi data dulu, tata niaganya dilihat produksi dan konsumsi itu,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memerintah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap Pertamina.

“Kalau dia rugi sebesar itu, perlu di audit oleh BPK. BPK kan akan menelusuri, yang buat rugi apa,” jelas Marwan.

Menurutnya, hasil audit secara menyeluruh dari BPK akan sangat diperlukan guna mengetahui apa penyebab pasti dari kerugian tersebut.

“Kalau akibat manajemennya, yah manajemennya lah yang bertanggung jawab, kalau pemerintah ya pemerintah tanggung jawab, jangan sampai kerugian ini akibat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pencitraan,” ujar Marwan.

Artikel ini ditulis oleh: