Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso akan menggelar konfrensi pers terkait pengungkapan sindikat narkoba yang melibatkan terpidana mati Freddy Budiman di Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (14/4).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, Kabareskrim akan mengungkap temuan narkotika jenis baru yang belakangan mencuat setelah Direktorat Narkoba melakukan penggeledahan di LP Cipinang dan Rutan Salemba beberapa hari lalu.
“Jam 14.00 WIB Pak Kabareskrim akan menyampikan temuan narkotika jenis baru terkait terpidana Freddy Budiman,” kata Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/4).
Sebelumnya, Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di LP Cipinang, Jakarta Timur dan menemukan narkoba jenis baru yakni Cystisine dimer 1,2-bisN-Cystiny Lethane atau yang akrab dikenal CC4 oleh dua tahanan berinisial AS dan AC.
Kedua narapidana tersebut diketahui mendapatkan barang haram yang diproduksi di Belanda itu dari terpidana mati, Freddy Budiman. Selain CC4 pihak kepolisian juga mendapatkan sebuah bong dan narkoba jenis sabu seberat 0,66 gram di dalam lapas.
Sekedar informasi, CC4 dapat memengaruhi sel saraf dopamin dan bisa menimbulkan efek euforia serta halusinasi pada penggunanya. Obat tersebut sering digunakan oleh orang yang hendak berhenti merokok untuk menghambat rasa ketagihan terhadap nikotin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Semarang, Aktual.co — Pakar politik Universitas Diponegoro Budi Setiyono menilai pidato Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri memakai istilah ‘petugas partai’ sebagai teguran kepada kebijakan Presiden Jokowi yang disorientasi terhadap konstitusi.

Menurut pihaknya, partai (PDIP) nampaknya kecewa denan kebijakan yang dimoninasi oleh kehendak aktor-aktor non partai. Nampak pula ada benturan kepentingan pragmatis, bukan perjuangan idiologis.

“Kesannya ada semacam disorientasi kebijakan yang kelihatannya sudah dianggap menabrak konstitusi,” kata dia kepada Aktual.co, di Semarang, Selasa (14/4).

Budi beralasan pidato yang disampaikan Megawati ke publik banyak menimbulkan multitafsir berbagai kecurigaan. Secara tersirat, pidatonya seperti memperlihatkan bahwa pencalonan Jokowi tempo hari tidak berkaitan dengan perjuangan idiologis, melainkan pragmatis. Hanya semata-mata untuk mendapat kekuasaan.

Dia melihat ada semacam dikotomi antara partai dengan kelompok pemodal yang tidak selaras dalam pola menejemen negara.

“Nah, kedua hal tersebut memperlihatkan Jokowi tidak memiliki posisi yang kuat sebagai Presiden. Yang kita takutkan, dia sebenarnya bukan hanya sekedar petugas partai, jauh daripada itu. Dia bisa jadi juga hanya petugas para sponsor atau investor politik yang membiayai dia pada saat Pilpres kemarin,” beber dia.

Dia mengatakan Jokowi secara ekonomi jelas bukan orang yang memiliki kekayaan cukup untuk membiayai ongkos Pilpres. Secara politik dia juga tidak punya partai. Sehingga dia memiliki ketergantungan yang luar biasa terhadap banyak pihak yang berjasa dalam meraih kekuasaan sekarang.

“Saya yakin, dia juga tidak akan berani menjawab teguran Megawati secara independen. Sebab mau tidak mau dia harus berkonsultasi atau minta izin terlebih dulu kepada pihak-pihak lain itu yang bisa jadi tidak setuju dengan pikiran Megawati,” ujarya.

Apabila kekecewaan Megawati berlanjut, kata dia, maka bukan tidak mungkin Jokowi akan dimakzulkan. Tanda-tanda ke arah sana kok nampak semakin jelas. Buktinya Megawati selama ini membiarkan statemen-statemen keras fungsionaris PDIP ke presiden dibiarkan membias.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Jero Wacik sudah beberapa kali mengkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mangkirnya Jero dianggap tidak kooperatif dan KPK bisa melakukan penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan.
“Jero Wacik di (kasus) Kemenbudpar tidak koperatif. Di ESDM juga tidak, penyidik bisa melihat ini sebagai tidak kooperatif. Jadi bisa dipanggil paksa berdasarkan subjektivitas penyidik,” kata Priharsa, Jakarta, Selasa (14/4).
Politikus asal Partai Demokrat itu telah berkali-kali dipanggil terkait kasus dugaan pemerasan saat menjabat menteri di Kementerian ESDM dan penyalahgunaan wewenang di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Jero selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK. Jero berdalih sedang mengajukan gugatan praperadilan penetapan tersangkanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Terkait hal tersebut, KPK telah menegaskan bahwa gugatan praperadilan tidak menghentikan pemeriksaan di KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — DPR RI meminta Inaca dan maskapai penerbangan nasional membentuk tim untuk menginventarisasi semua permasalahan penerbangan nasional dan memberikan masukan kepada Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menyampaikan hal itu menyusul banyaknya permasalahan penerbangan nasional yang disampaikan Inaca dan maskapai penerbangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Inaca dan maskapai nasional, di ruang rapat Komisi V DPR, Senin (13/4).

“Komisi V meminta Inaca membentuk tim yang melibatkan seluruh maskapai penerbangan nasional menginvetarisasi semua permasalahan penerbangan baik dari sisi regulasi, sarana maupun prasarana untuk perbaikan penerbangan nasional,” papar politisi PKS ini.

Dalam RDPU tersebut, Inaca dan 10 maskapai penerbangan yang hadir menyampaikan berbagai permasalahan. Salah satu yang menjadi keluhan maskapai penerbangan, lanjut Yudi, adalah belum lengkap peraturan menteri sebagai penjabaran UU 1/2009 tentang Penerbangan.

Selain itu, tambah politisi PKS daerah pemilihan Jawa Barat IV ini, regulasi yang ada juga belum seluruhnya memenuhi standar ICAO. Tak heran, bila penerbangan Indonesia masuk dalam kategori II. Hal ini, menurut Yudi, juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara operator dan regulator.

Inaca dan maskapai umumnya mengeluhkan soal ketidakdisiplinan regulator dalam hal menjaga updating regulasi nasional terhadap perkembangan ICAO yang menjadi guide line dunia penerbangan, bebernya. Sementara, beberapa airline besar yang melakukan penerbangan intrnasional berusaha sepenuhnya mengikuti standar ICAO.

“Disini terjadi ketimpangan karena regulasi kita tidak siap,” tegasnya.  

Hal ini terbukti dari hasil audit Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) 2014, ada 8 poin (pokok-pokok) penting yang terkait dengan kemampuan dan peran pemerintah terhadap keselamatan penerbangan sipil, dan yang berada di urutan pertama adalah regulasi yang belum memenuhi standar ICAO.

Salah satu ketidakdisplinan regulator dalam menerapkan peraturan keselamatan penerbangan, kata Yudi, adalah soal sertifikat bandara yang belum sesuai dengan UU 1/2009 dan ICAO doc 9774. Hal itu terbukti dengan kasus penyusupan Mario di ruang roda pesawat Garuda yang sempat menghebohkan dunia penerbangan nasional.

Di sisi lain, kata Yudi, persoalan prasarana dan infrastruktur keamanan penerbangan di bandara yang belum memadai juga menjadi keluhan operator.

“Mereka meminta agar  prasarana penerbangan ditingkatkan karena penerbangan sipil berpotensi menjadi target ancaman,” pungkas Yudi.

Artikel ini ditulis oleh: