Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menjamin akurasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak Desember 2015.

“Akurasi data yang dikeluarkan ini sudah digunakan 52 lembaga nasional, empat diantaranya adalah lembaga perbankan yakni BNI, BRI, Mandiri dan BCA, sehingga tidak perlu diragukan lagi,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman di sela-sela Seminar Daftar Penduduk tahun 2015 di Makassar, Senin (13/4) malam.

Menurut dia, pentingnya akurasi data itu karena sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak pada Desember 2015.

Dia mengatakan, untuk mencapai target hasil Pilkada yang berkualitas dan demokratis, maka perlu ditunjang dengan data kependudukan yang akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Kemdagri dalam waktu dekat mengeluarkan DAK2 dan DP4.

“Penyerahan DAK2 dan DP4 itu dilakukan melalui satu pintu yakni Kemdagri ke KPU pusat, selanjutnya pihak KPU Pusat mendistribusikan ke KPU provinsi dan kabupeten/kota,” kata Irman, Penyerahan DAK2 akan dilakukan pada 17 April 2015, sedangkan penyerahan DP4 dilakukan pada 3 Juni 2015. Dengan demikian masih ada waktu untuk melakukan validasi data.

Sementara itu, berdasarkan data Kemdagri, jumlah yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember mencapai 269 daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 daerah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 36 daerah untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan terkait rencana Bareskrim Polri melakukan gelar perkara secara terbuka atas penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK atas kasus dugaan kepemilikan rekening ‘gendut’.
Lembaga antirasuah itu membantah telah menerima undangan resmi dari korps Bhayangkara terkait gelar perkara yang akan digelar pada pukul 15.00 WIB sore ini itu.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edi Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan undangan ke KPK kemarin sore.
“Ah diundang, gak bener itu,” ujar Victor saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).
Selain telah melayangkan undangan secara institusi, lanjut Victor, Bareskrim juga mengundang dua Plt pimpinan KPK yakni Johan Budi SP dan Prof Indriyanto. “Tetap ke institusi. Meskipun ke personal dua orang itu, gak mungkin kasih undangan ke personal. Tetep ke institusi,” kata Victor.
Sementara KPK mengaku belum menerima surat undangan gelar perkara kasus Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan itu. “Saya belum dapat info soal itu. Belum ada undangan ke saya,” kata Pelaksana Wakil Ketua KPK, Johan Budi, saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, kepolisian mengatakan akan melakukan gelar perkara kasus Komjen Budi Gunawan. Kepolisian mengklaim telah mengundang KPK, Kejaksaan Agung dan beberapa media. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edi Simanjuntak menyebut, hal itu dilakukan sebagai bentuk profesionalitas dan transparansi kepada publik terkait penanganan kasus jenderal bintang tiga itu.
Nantinya, gelar perkara itu rencananya akan menghadirkan beberapa ahli hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR RI akan tagih janji Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pecat direktorat jenderal perhubungan udara jika penerbangan tidak naik ke kategori 1.

“Kalau penerbangan kita nggak naik maka dirjen akan dipecat, itu akan kita tagih, kalau sudah pecat dirjen gak naik juga, menterinya yang kita pecat,” ujar Ketua komisi V DPR RI Fary Djemi Francis di Jakarta, Selasa (14/4).

Namun, Fary mengaku, Panja Komisi V tidak menghalang-halangi niatan menhub, justru mendukung penuh untuk bersama-sama benahi penerbangan dengan regulator.

Sementara itu, terkait keamanan bandara, Fary mengkritik, di saat panja komisi V sedang serius bicara keamanan dan keselamatan, justru aterjadi insiden memalukan dengan adanya penyusup di roda pesawat.

“ini saya katakan memalukan,” katanya

Atas peristiwa itu dan setelah meninjau beberapa bandara, Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan akan mendalami hasil temuan di lapangan bersama regulator-regulator terkait.

Artikel ini ditulis oleh: