Jakarta, Aktual.co — DPR RI melalui Komisi III menjadwalkan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebelum 20 April 2015.
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengatakan hal itu usai rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut Agus Hermanto, kepastian penyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri akan diputuskan setelah berlangsungnya rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (6/4).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI, pada Rabu, 18 Februari 2015, yang isinya mengajukan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan membatalkan pelantikan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Pada saat itu, merupakan hari terakhir masa persidangan kedua DPR RI tahun 2014-2019 dan memasuki masa reses pada 19 Februari hingga 22 Maret 2015.
Terkait dengan surat dari Presiden tersebut, menurut Agus Hermanto, pimpinan DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Senin (7/4), untuk meminta penjelasan dari Presiden mengenai pengajuan calon Kapolri Badrodin Haiti dan pembatalan pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan.
Menurut dia, setelah diselenggarakannya rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Prsiden Jok Widodo, maka pimpinan DPR RI akan mendelegasikan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan kepada Komisi III DPR RI.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan, pelaksanaan uji kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti masih menunggu hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dan Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan pada Senin mendatang.
“Semoga rapat konsultasi itu dapat berjalan lancar dan tidak ada perubahan jadwal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menegaskan kelanjutan usulan hak angket untuk menyelidiki keputusan Menkumham terhadap Partai Golkar akan dibahas dan diputuskan pada rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada Selasa (7/4).
“Keputusan usulan hak angket akan dilanjutkan atau tidak akan diputuskan pada rapat paripurna, pada Selasa mendatang,” kata Aziz Syamsuddin pada diskusi “Dialektika Demokrasi” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut Aziz Syamsuddin, Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyelenggarakan rapat pada Kamis ini, agendanya antara lain menjadwalkan usulan hak angket terhadap keputusan Menkumham dibahas di rapat paripurna pada Selasa (7/4).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali ini menjelaskan, Partai Golkar menginisiasi usulan hak angket karena menilai Menkumham membuat keputusan yang mengesahkan salah satu kepengurusan Partai Golkar yang masih berselisih adalah tidak tepat.
Menurut dia, usulan hak angket itu diatur dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam pasal 79 yakni anggota DPR RI dapat mengajukan usulan hak angket terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan berdampak luas pada masyarakat.
“Kami berpandangan, menteri kabinet adalah pembantu presiden, sehingga keputusan menteri juga menjadi tanggung jawab presiden,” katanya.
Ia menambahkan, perselisihan internal Partai Golkar berdampak luas di masyarakat, karena ada sekitar 18,4 juta pemilih yang memilih Partai Golkar pada pemilu legislatif 2014.
Menurut Aziz, jika usulan hak angket tersebut didukung oleh minimal dua pertiga dari 560 anggota DPR RI, maka dapat dapat dilanjutkan untuk diproses di DPR RI.
“Usulan hak angket ini dapat dilanjutkan atau tidak, akan dibahas dan diputuskan pada rapat paripurna mendatang,” katanya.
Ketua Umum Korp Alumni KNPI ini menambahkan, jika dalam pembahasan di rapat paripurna terjadi perbedaan pendapat, hal itu adalah proses politik.
Menurut dia, hal itu adalah wajar karena DPR RI adalah lembaga politik.

Artikel ini ditulis oleh: