Jakarta, Aktual.co — Pimpinan umum laman media Islami dakwatuna.com Samin Barkah menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam mempromosikan ajaran radikalisme lewat laman tersebut.

“Kami ke Kemenkominfo untuk mengutarakan keberatan atas dimasukkannya Dakwatuna ke dalam daftar situs diblokir karena dianggap mengajarkan radikalisme,” kata Samin di Jakarta, Rabu (1/4).

Samin menganggap keputusan pemblokiran lamannya oleh Kemenkominfo sebagai langkah kurang tepat dan pihak Redaksi Dakwatuna akan mendatangi juga Komisi I DPR RI selain kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk mengadukan permasalahannya.

Samin mengatakan kedatangannya ke Kemenkominfo itu untuk mengajukan keberatan karena dakwatuna.com dimasukkan Kominfo sebagai situs yang diblokir atas rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dakwatuna belum pernah diajak bicara sebelumnya padahal Dakwatuna justru menentang radikalisme,” katanya.

Samin juga menduga BNPT berusaha melakukan penutupan laman Dakwatuna dengan berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan domain yang digunakan Dakwatuna.

Dengan begitu, penyedia layanan memberikan peringatan agar dalam 10 hari domain Dakwatuna segera pindah registrar.

“Ini lebih dari pemblokiran, tapi juga penutupan. Karena dari ‘domain service provider’ ada tekanan untuk pindah dalam 10 hari atau domain akan di ‘suspend’ atau ditutup oleh mereka,” katanya.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Minggu (29/3) berdasarkan laporan BNPT sebagai laman penyebar ajaran radikalisme.

BNPT melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta Kemenkominfo agar memblokir 19 situs Islami meski belakangan sejumlah perwakilan laman tersebut menyatakan keberatannya atas kebijakan itu.

Perwakilan laman menganggap pihak pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat atas penindakan itu.

Laman yang diblokir di antaranya arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan negara-negara anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk memberikan perhatian khusus pada penanganan bersama pengangguran usia muda yang jumlahnya semakin bertambah.

“Isu pengangguran muda harus menjadi prioritas dalam kerja sama internasional. Semua pihak harus mempersiapkan kualitas generasi muda agar memiliki keterampilan kerja yang baik untuk bersaing dalam pasar kerja,” kata Menaker Hanif seperti dikutip keterangan pers Pusat Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (1/4).

Pernyataan Menaker itu disampaikan saat berdialog dalam pertemuan Kelompok Mitra untuk Kerja Layak bagi Perkembangan Berkesinambungan (Group of Friends of Decent Work for Sustainable Development) di New York, Amerika serikat, Selasa (31/3) waktu setempat.

Menaker menegaskan kerja sama internasional harus ditingkatkan untuk mencari solusi bersama dan mengatur strategi dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi pengangguran muda melalui penyediaan fasilitas pelatihan kerja.

Perhatian khusus dan keberpihakan terhadap upaya-upaya penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dibutuhkan antara lain dengan melakukan upaya perbaikan layanan informasi lowongan pekerjaan, penyelenggaraan bursa kerja, peningkatan keterampilan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah serta kewirausahaan.

“Komitmen pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda ini dilakukan dengan mengupayakan penciptaan lapangan kerja baik sektor ketenagakerjaan formal maupun informal,” kata Hanif.

Hanif mengatakan pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung kebijakan penciptaan lapangan kerja bagi pengangguran usia muda dengan pembentukan Jejaring Lapangan Kerja Bagi Kaum Muda Indonesia (Indonesian Youth Employment Network) yang melibatkan koordinasi lintas kementerian terkait dan lembaga non pemerintah.

“Penanggulangan pengangguran usia muda sudah menjadi isu global yang harus menjadi perhatian semua pihak. Baik itu lintas kementerian sebagai instansi pembina masing-masing sektor, pemerintah daerah maupun dunia usaha diharapkan bergerak membuka lapangan pekerjaan,” kata Hanif.

Rendahnya standar kualitas keterampilan dan kompetensi kerja kerap mengakibatkan calon tenaga kerja sulit menembus lowongan-lowongan yang disediakan pasar kerja dan dunia industri “Selama ini lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan, terutama swasta, belum mampu menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Karena itu, banyak lowongan pekerjaan yang tidak terisi akibat tidak adanya ‘link and match’,” jelasnya.

Salah satu solusi mengurangi angka pengangguran dikatakan Hanif adalah menyesuaikan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang berusia muda dengan pasar kerja.

Dalam penanganan pengangguran usia muda, Hanif menyebut dibutuhkan juga kebijakan pemerintah yang menjamin pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak yang signifikan untuk perluasan kesempatan atau lowongan kerja.

“Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dari masing-masing negara ECOSOC harus dipergunakan penganguran muda untuk mempermudah masuk dalam dunia kerja dan industri,” kata Hanif.

Hanif menilai tantangan besar yang sekarang dihadapi negara-negara di dunia adalah peningkatan kualitas tenaga kerja.

ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial merupakan badan utama PBB yang mengkoordinasi kerja sama internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesehatan dunia, termasuk kaitannya dengan bidang ketenagakerjaan.

Pertemuan itu merupakan bagian dari Forum Economic And Social Council (ECOSOC) Integration Segment tahun 2015 di gedung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada 30 Maret-1 April 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Samin Barkah, pimpinan umum situs media Islami dakwatuna.com menyatakan keberatannya atas pemblokiran situs tersebut dengan alasan terlibat dalam mempromosikan ajaran radikalisme.

“Kami ke Kemenkominfo untuk mengutarakan keberatan atas dimasukkannya Dakwatuna ke dalam daftar situs diblokir karena dianggap mengajarkan radikalisme,” kata Samin di Jakarta, Rabu (1/4).

Redaksi Dakwatuna sendiri pada Rabu akan mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi I DPR RI.

Samin mengatakan kedatangannya ke Kemenkominfo itu untuk mengajukan keberatan dakwatuna.com karena dimasukkan Kominfo sebagai situs yang diblokir, setelah sebelumnya mendapati permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Dakwatuna belum pernah diajak bicara sebelumnya, padahal Dakwatuna justru menentang radikalisme,” katanya.

Samin juga menduga BNPT berusaha melakukan penutupan situs Dakwatuna dengan berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan domain yang digunakan Dakwatuna. Dengan begitu, penyedia layanan memberikan peringatan agar dalam 10 hari domain Dakwatuna segera pindah registrar.

“Ini lebih dari pemblokiran, tapi juga penutupan. Karena dari “domain service provider” ada tekanan untuk pindah dalam 10 hari atau domain akan di-suspend atau ditutup oleh mereka,” katanya.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah memblokir 19 situs sejak Minggu (29/3) berdasarkan laporan BNPT sebagai website penyebar ajaran radikalisme.

BNPT melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015 meminta Kemenkominfo agar memblokir 19 situs Islami meski belakangan sejumlah perwakilan situs tersebut menyatakan keberatannya atas kebijakan itu. Perwakilan situs menganggap pihak pemerintah tidak memiliki alasan yang kuat atas penindakkan itu.

Terdapat 19 situs yang diblokir di antaranya arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com, muqawamah.com, lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com dan daulahislam.com.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid