Jakarta, Aktual.co — Aprimul Hendri alias Mul (41) yang ditangkap Densus 88 Antiteror, Sabtu (21/3) pukul 16.00 WIB di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, karena diduga terlibat pergerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), pernah tinggal Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, AKBP Amirjan mengatakan terduga Aprimul Hendri adalah sumando (menantu) orang Bukittinggi dan juga pernah tinggal di Kota Bukittinggi.
Dia menambahkan, Mul sudah lama menjadi incaran polisi. Mul merupakan warga asal Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan menikah dengan FT alias BT warga Bukittinggi. Sebelum mengontrak rumah di kawasan Jakarta pada awal 2015, Mul tinggal di Kota Bukittinggi, persisnya di kawasan Tangah Jua Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB).
Dia mengatakan, di Bukittinggi, Mul sebagai pedagang pakaian di kawasan Pasar Atas Bukittinggi. Bahkan Mul juga dikenal sebagai salah seorang pemasok pakaian di kawasan Pasar Atas. Tak hanya itu, Mul juga memiliki toko yang menjual perlengkapan anak dan bayi di kawasan Tarok Bukittinggi.
Mul menjadi incaran polisi karena terlibat dalam organisasi Ormas Islam MMI dan pernah menjadi pengurus Masjid Jihad Tangah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi yang merupakan masjid tempat berdakwa Ustadz Abu Bakar Baasyir dan Ustadz Abu Jibril setiap datang ke Bukittinggi, terangnya.
“Saat ini karena kasusnya sudah ditangani pusat, Polres Bukittinggi masih menunggu perkembangan selanjutnya,” kata dia di Bukittinggi, Selasa (24/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait konsekuensi penggunaan peraturan gubernur dalam penetapan APBD.
“Menurut UU harus pakai perda, tapi kalau terpaksa ditolak maka pakai pergub,” kata Wapres di kantornya Jakarta, Senin (23/3) malam.
Jika APBD DKI Jakarta konstan, lanjut Kalla, maka tidak akan ada kemajuan pelayanan pemerintahan di daerah tersebut. Hal itu tentu akan berpengaruh mengingat persoalan di Jakarta begitu kompleks, mulai dari macet dan banjir.
“Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di Jakarta, stagnan. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak,” tambahnya.
Untuk pertama kalinya, satu daerah di Tanah Air menggunakan pergub untuk mengatur anggaran daerah.
Terkait akan hal itu, Mendagri mengatakan penggunaan Pergub APBD tidak akan menimbulkan masalah sepanjang anggaran daerah tetap berjalan.
“Yang penting masyarakat tidak dirugikan, anggaran tetap jalan, begitu pula belanja pegawai,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PPP M Romhurmuziy mengatakan perolehan suara PPP di daerah dalam Pemilu 2014 harus dicermati, apakah karena faktor partai atau faktor pemimpin partai. 
Menurut dia, perolehan suara partai tidak otomatis mencerminkan elektabilitas ketua partai.
“Kalau ketua partai elektabilitasnya tinggi, maka dia bisa menyeret perolehan suara partai, sehingga harus sering tampil. Tapi, kalau elektabilitas ketua di bawah partai, sebaiknya tidak tampil,” katanya di Bengkulu, Senin (23/3) malam.
Ia pun lantas menyinggung peristiwa politik di internal PPP menjelang Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, saat itu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Keinginan Suryadharma Ali (SDA) maju sebagai capres atau cawapres, menurut Romi, menimbulkan pembelahan suara di internal PPP. Sebagian mendukung, sebagian yang lain kurang setuju.
Namun, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Munas PPP di Bandung, Jawa Barat, memutuskan tujuh nama calon presiden dan wakil presiden, termasuk Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, dan Suryadharma Ali.
“Jadi, Pak SDA tidak menjadi calon tunggal dari PPP,” kata Romi.
Sikap elit PPP kembali terbelah ketika SDA memaksakan untuk mendukung Prabowo yang saat itu elektabilitasnya sedikit di bawah Jokowi, walau akhirnya secara resmi mendukung Prabowo-Hatta.
Namun, setelah jagonya kalah, menurut Romi, mau tidak mau PPP harus meninjau ulang orientasi politiknya.
“Karena tidak ada partai yang didesain untuk kalah,” katanya seraya menambahkan bahwa Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair pun sepakat PPP harus melakukan reorientasi politik.
Apalagi, lanjut Romi, setelah upaya Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menguasai kepemimpinan daerah, setelah gagal di Pilpres, melalui Pilkada via DPRD pupus akibat Perppu yang dikeluarkan Presiden SBY yang mengembalikan Pilkada secara langsung.

Artikel ini ditulis oleh: