Jakarta, Aktual.co — Pengangkatan sejumlah relawan, elite parpol hingga tim sukses Jokowi di jajaran petinggi BUMN menuai pro kontra. Sejumlah kalangan menilai hal tersebut bagian dari “politik balas budi” hingga ajang “bagi-bagi kursi”.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengatakan pihaknya telah sangat selektif dalam memilih orang-orang untuk menduduki top level tersebut.  Seperti halnya pengangkatan Refly Harun sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Jasa Marga (Persero) Tbk, kata Rini, sama sekali tak bermuatan politik. Menteri Rini menilai sang pakar hukum tata negara itu memiliki kapasitas mumpuni dalam mengawasi kinerja perusahaan.

“Saya rasa itu bukan hal yang aneh. Yang harus selalu dilihat adalah kemampuan orang itu sendiri, integritas orang itu bagaimana,” tuturnya di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (19/3) petang.

“Komisaris itu adalah pihak yang memberikan banyak masukan. Tentunya kita lihat mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan pengalaman. Itu yang paling utama, karena komisaris fungsinya adalah sebagai pengawas,” ujar Rini lagi, seakan membela Refly yang dinilainya sebagai pakar yang membantu partai, bukan simpatisan seperti rumor  dan penyimpulan yang beredar di masyarakat.

Terkait latarbelakang politik yang dimiliki sejumlah orang yang berkedudukan di jajaran komisaris BUMN, Menteri Rini mendesak untuk mereka segera meninggalkan kepentingan partai atau golongannya sewaktu mengawasi jalannya kinerja manajemen dan perusahaan ber-pelat merah ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghidari conflict of interest ketika mengontrol langkah dan strategi manajemen ke depan.

“Itu (conflict of interest) sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur,” seru Rini.

Dalam hal ini, tegas Rini, pihaknya tak akan segan memberikan sanksi jika mendapati direksi atau komisaris BUMN yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan partai. Kendati ia tak secara tegas menyatakan sanksi apa yang disiapkan untuk oknum tersebut.

“Kalau memang tidak melakukan fungsinya ya macam-macamlah (sanksinya). Kan sudah ada secara anggaran dasar ada, Undang-Undang BUMN ada, undang-undang, PP (Peraturan Pemerintah) ada. Banyak undang-undangnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Lagi-lagi, bau anyir “politik balas budi” hingga “bagi-bagi kursi” merebak di kalangan para petinggi negeri khususnya di perusahaan BUMN. Menyusul dua politisi PDIP, Pataniari Siahaan, Dwi Rembulan Sinaga, pun Rizal Ramli dan Revrisond Baswir  yang menduduki jajaran komisaris di BNI dan BRI, Refly Harun pun turut masuk dalam jajaran komisaris di perusahaan BUMN, yakni PT Jasa Marga.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menunjuk pakar hukum tata negara Universitas Indonesia sekaligus Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Refly Harun menjadi Komisaris Utama. Refly menggantikan Agoes Widjanarko yang pensiun dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

“Kenapa komisaris baru banyak dari hukum, tanya Menteri BUMN. Ibu Rini pasti punya pertimbangan, saya tidak berwenang menjawab,” kata Direktur Utama Jasa Marga, Adityawarman, usai RUPS, Rabu (18/3).

Dalam hal ini, Adityawarman menilai Jasa Marga akan sangat diuntungkan dengan masuknya sejumlah pakar hukum di jajaran komisaris, mengigat  belakangan banyak kasus hukum yang membelit Jasa Marga, terutama terkait masalah pembebasan lahan yang menghambat proyek perseroan.

Terkait pengangkatan Refly Harun, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak mengetahui perihal pengangkatan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Pratikno di bidang hukum itu menjadi komisaris perusahaan pengelola jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Meski begitu, JK menilai keahlian hukum Refly bisa membantu perseroan dalam melakukan ekspansi.

“Siapa relawan kita yang masuk di situ?,” kata JK balik menanyai wartawan di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (19/3)
“Hah, saya baru tahu, (Refly Harun) jadi komisaris. Di mana? Kapan diangkat?,” imbuh JK mempertanyakan kepada wartawan.

Kendati demikian, senada dengan Adityawarman, JK masih meyakini Refly mumpuni di bidang hukum. Hal itu terkait keahlian Refly di bidang hukum tata negara yang mungkin berguna bagi perusahaan pelat merah tersebut dalam mendukung ekspansi. Khususnya dari segi legalitas aksi korporasi. “Ya, saya kira keahliannya di sana (hukum), mungkin dia bisa juga,” kata JK singkat.

Tiga nama baru lainnya yang ditunjuk menjadi komisaris perusahaan Jasa Marga yaitu Sigit Widyawan, Taufik Widjojono dan Hambra. Sementara, komisaris yang masih bertahan adalah Akhmad Syakhroza dan Boediarso Teguh Widodo.

“Yang lama masih dua yang baru ada empat,kami akan bersinergi dengan komisaris yang baru dan direksi yang baru sehingga mencapai kinerja yang baik,” kata Direktur Utama Adityawarman yang mengklaim pergantian komisaris saat ini untuk meningkatkan kinerja perseroan yang tengah menggenjot pembangunan infrastruktur.

Tak hanya Pataniari Siahaan, Dwi Rembulan Sinaga, Revrisond Baswir dan Refly Harun, Diaz Hendropriyono, yang juga merupakan relawan Joko Widodo – Jusuf Kalla juga mendapat jatah komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Anak dari Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono itu tercatat sebagai Ketua Umum Kawan Jokowi dan situs Gerak Cepat Jokowi-JK.

Artikel ini ditulis oleh: