Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menentang reklamasi Teluk Jakarta. Pasalnya, Izin reklamasi di Teluk Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diduga bukan untuk kepentingan rakyat Jakarta.
“Kalau arahnya ekslusifitas kita tentang, jadi ada kelompok masyarakat yang ingin ekslusif, ingin ‘free place’ untuk kelompoknya doang yang menikmati fasilitas itu akan kita tentang,” ujar Kurtubi, saat dihubungi, Kamis (19/3).
Menurutnya, jika pembangunan tersebut bertujuan untuk kepentingan kelompok dengan menggunakan fasilitas negara maka reklamasi tersebut tidak boleh dilakukan.
“Harus jelas perencanaannya, kalau ekslusifitas apalagi menggunakan areal milik negara hanya menguntungkan kelompok, rakyat dirugikan. Rakyat yang ingin memandang laut hilang karena dikuasai kelompok tertentu bahkan tujuannya untuk ekslusifitas masyarakat tertentu tidak boleh,” kata Kurtubi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera merealisasikan reklamasi pantai utara Jakarta. Rencananya, dari reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) ini akan menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektar. 
Lahan reklamasi ini akan terbangun 17 pulau baru yang merupakan bagian pengembangan wilayah pantai utara Jakarta. Di atas lahan pulau-pulau buatan itu akan dibangun perumahan, hotel, apartemen, pusat bisnis dan belanja, dengan konsep meniru proyek Palm Islands di Dubai atau proyek reklamasi di Singapura dan Hong Kong.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketidakstabilan politik dan ekonomi berpotensi memicu gerakan sosial yang diduga dilakukan untuk menggulingkan rezim pemerintahan saat ini.
Pengamat Politik Arya Fernandes menilai  pasca reformasi belum ada pergerakan yang berhasil menggulingkan rezim dan gerakan sosial yang muncul hanya sementara.
“Saya rasa ketidakpuasan sesaat saja tidak ada sejarahnya gerakan protes pasca reformasi berhasil mengulingkan pemrintahan,” ujar Arya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, pada masa ini tak ada yang bisa menggulingkan pemerintahan kecuali Dewan Perwakilan Rakyat, namun tidak memungkinkan konstitusi melakukan hal demikian.
“Kalau kita lihat konstitusi, itu posisi presiden sangat kuat, yang bisa hanya anggota DPR, tapi di konstitusi juga tidak dimungkinkan ada gerakan protes yang bisa menggulingkan,” katanya.
Sementara itu, dengan timbulnya pergerakan mahasiswa yang didominasi perguruan tinggi negeri, sampai saat ini pergerakannya belum masiv dan masih di level lumrah.
“Tidak ada yang perlu di khawatirkan, kalau ada kekecewaan itu lumrah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menilai, Undang-undang tentang terorisme di Indonesia masih terlalu lemah dan harus diperkuat.
“Fakta dilapangan dengan UU sangat jauh sekali, sehingga perlu diperkuat lagi,” kata Irfan di Jakarta, Kamis (19/3). Dia pun mengaku akan mengusulkan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menanggulangi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). 
“Kongkretnya, kita mungkin mengusulkan ada revisi Undang-Undang Antiteror. Mungkin bisa memperluas pemahaman tentang makar.”
“Kalau kita lihat dari aspek kebebasan dalam mengekspresikan aspirasi, boleh-boleh saja asal tidak berbenturan dengan hukum,” ujar Irfan. 
Selain itu, dia juga mencontohkan, ketika ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS di Timur Tengah, BNPT tetap tidak bisa menindak mereka ketika kembali ke Indonesia. 
Walaupun BNPT menyadari bahaya yang dibawa, tetap saja tidak ada instrumen yang dapat digunakan untuk menindak mereka secara hukum. 
Dalam kesempatan terpisah, Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti juga menyatakan hal senada. “Kita tidak punya instrumen penegakan hukum anggota ISIS yang belum melakukan pelanggaran hukum,” ujarnya. 
Namun, dia memastikan, anggota ISIS yang sudah terbukti melakukan pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan Undang-undang.
Untuk mengantisipasinya, menurut Badrodin, Polri tidak bisa berdiri sendiri. “Ini kan satu problem, bukan hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tapi oleh instansi lainnya.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu