Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
7 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37657

Dikawal Sembilan Pengacara, Denny Penuhi Panggilan Bareskrim

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memenuhi panggilan penyidik Bareskrim untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program pembayaran paspor secara elektronik (payment gateway).
“Saya memenuhi undangan penyidik untuk hadir sebagai tersangka pada panggilan pertama,” kata Denny di Mabes Polri, Jumat (27/3).
Denny yang tiba bersama sembilan tim kuasa hukumnya pada pukul 13.45 WIB itu berharap pemeriksaannya lancar. “Saya berdoa di hari baik, Jumat yang penuh berkah, semoga penjelasan saya atas pertanyaan-pertanyaan bisa mengungkap persoalan terkait pembayaran paspor elektronik yang dasarnya untuk memperbaiki pelayanan publik.”
Sebelumnya pada Selasa (24/3) malam, penyidik Bareskrim menetapkan status tersangka terhadap Denny dalam kasus payment gateway.
Peningkatan status Denny itu ditetapkan setelah gelar perkara yang dilakukan pada minggu lalu.
Sementara kuasa hukum Denny Indrayana, Heru Widodo mengatakan adanya dana sebesar Rp 605 juta yang disebut-sebut sebagai pungli dalam kasus pembayaran paspor secara elektronik, merupakan biaya resmi perbankan.
“Tentang info adanya pungli sejumlah Rp 605 juta itu tidak tepat karena program payment gateway justru bertujuan menghilangkan pungli dan calo paspor. Rp 5000 per transaksi itu biaya resmi perbankan dan bukan pungli,” kata Heru.
Menurut dia, biaya Rp 5000 per transaksi paspor bukan merupakan sesuatu yang wajib karena bila pemohon memilih melakukan transaksi secara manual (loket) maka tidak dikenakan biaya tersebut.
Sementara terkait pemberitaan bahwa terdapat kerugian negara sebesar lebih dari Rp 32 miliar, pihaknya pun membantah hal itu.
“Sama sekali tidak ada kerugian negara. Karena sebenarnya angka itu, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 30 Desember 2014, itu bukan kerugian negara,” katanya.
Dana tersebut, lanjut Heru, merupakan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke negara dari hasil pembuatan paspor.
Dengan demikian, pihaknya memastikan tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari program pembayaran paspor secara elektronik tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

AS Dukung Pemerintah Irak, Milisi Syiah Tak Lagi Dukung ISIS

Jakarta, Aktual.co — Jenderal tertinggi Amerika Serikat yang memimpin operasi serbuan terhadap ISIS menyatakan, Milisi Syiah tak lagi menjadi ujung tombak dalam operasi merebut kota Tikrit, di Irak.

Menurut Kepala pusat komando Amerika, Jenderal Lloyd Austin, dukungan Amerika terhadap operasi itu disertai syarat berupa mundurnya milisi Syiah dari wilayah tersebut.

Ia menyatakan, ketika mereka mengundurkan diri, maka koalisi yang dipimpin AS mulai melancarkan serangan udara guna mendukung tentara Irak.

Jenderal Austin mengakui, bahwa Pemerintah Irak meminta dukungan pihaknya untuk mengusir militan ISIS yang masih tersisa di pusat kota Tikrit.

Selama ini, Amerika menjaga jarak dari operasi itu karena keberadaan Milisi Syiah yang didukung Iran ini.

Sementara itu, Pemerintah Irak menyatakan mereka telah memulai serangan final untuk merebut kembali kota Tikrit, sesudah pasukan koalisi pimpinan Amerika melancarkan serangan udara ke posisi ISIS.

Pasukan koalisi melakukan tujuh belas kali serangan udara guna menghidupkan kembali operasi terbesar pemerintah Irak dalam mengusir ISIS dari Tikrit.

Operasi tersebut sempat berhenti dalam beberapa hari ini. Pasukan koalisi mengincar milisi ISIS yang diperkirakan masih berjumlah beberapa ratus orang yang berada di Istana Kepresidenan di pusat kota Tikrit.

Artikel ini ditulis oleh:

Ini Delapan Petisi Terkait Blok Mahakam

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah guru besar universitas di tanah air beserta sejumlah perwakilan LSM/Lembaga pusat studi dan aktivis serikat pekerja hari ini menyambangi kantor Menteri ESDM Sudirman Said guna menyampaikan petisi terkait blok Mahakam.

Marwan Batubara menyampaikan, dalam petisi tersebut pihaknya meminta agar Pemerintah segera mengeluarkan keputusan terkait pengalihan pengelolaan blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero).

“Garis besarnya kita meminta supaya pemerintah segera menerbitkan keputusan mungkin melalui Permen ESDM tentang status kontrak-kontrak blok Mahakam, supaya Pertamina diserahkan 100 persen blok migas itu,” kata Marwan di Jakarta, Jumat (27/3).

Ia menerangkan, Menteri ESDM sendiri menanggapi baik dan sepakat dengan petisi yang disampaikan tadi.

“Lalu tanggapannya Menteri, beliau juga menyepakati. Itu juga menjadi kesepakatan dua Kemenko, yang diberikan ke pak Jokowi,” ujar dia.

“Yang jadi masalah ini juga kan masih menunggu konfirmasi dari pak Jokowi,” tutupnya.

Berikut adalah isi petisi yang ditujukan kepada pemerintah:

1. Menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan surat keputusan penyerahan 100% saham Blok Mahakam kepada Pertamina, tanpa kewajiban mengikutsertakan Total dan INPEX.

2. Meminta kepada Total, INPEX, dan para antek pendukungnya, termasuk para oknum begal di seputar Istana, untuk menghentikan segenap upaya mempengaruhi pemerintah dalam memutuskan penyerahan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina.

3. Meminta pemerintah menertibkan para oknum pejabat yang terus mencari-cari alasan dan menggiring opini publik untuk masih memberi kesempatan kepada asing memiliki saham Blok Mahakam.

4. Meminta pemerintah untuk berperan aktif mengendalikan dan menjamin penyerahan 10% saham Pertamina di Blok Mahakam kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara. Partisipasi kedua Pemda memiliki saham Blok Mahakam bersama Pertamina harus diwujudkan dalam sebuah konsorsium yang tidak melibatkan perusahaan swasta.

5. Meminta pemerintah, SKK Migas, dan Total untuk segera memberi kesempatan kepada Pertamina melakukan berbagai langkah dan program yang dibutuhkan guna menjamin terwujudnya pengalihan pengelolaan Mahakam secara lancar selama masa transisi.

6. Meminta semua pihak, terutama para oknum begal Blok Mahakam, untuk menghentikan intervensi, melakukan KKN, dan menggadaikan kekayaan rakyat dalam rangka berburu rente dan memenuhi kepentingan pihak asing maupun para investor.

7. Meminta menajemen Pertamina untuk konsisten dengan sikap yang telah dinyatakan oleh manajemen Pertamina terdahulu sejak 2010, yakni mau dan mampu mengelola 100% saham Blok Mahakam.

8. Meminta kepada KPK untuk memantau dan mencermati langkah-langkah yang diambil pemerintah dan para begal di seputar pemerintahan, dalam proses menuju penetapan status kontrak dan pemilikan saham Blok Mahakam agar bebas dari tindak KKN.

Hadir dalam kunjungan tersebut Sri-Edi Swasono (Universitas Indonesia), Moctar Pabottingi (LIPI), Juajir (Universitas Hasanuddin), M. Asdar (Universitas Hasanuddin), Iwa Garniwa (Universitas Indonesia), Ahmad Erani Yustika (Universitas Brawijaya), Kurtubi (Unversitas Indonesia), Chandra Trita Wijaya (Anggota DPR RI 2009-2014), Effendy Gazali (Universitas Indonesia), Hatta Taliwang (Anggota DPR RI 1999-2004), Ugan Gandar (FSPPB), Faisal Yusra (KSPMI), Salamuddin Daeng (IGJ), Marwan Batubara (IRESS) serta Ahmad Khairudin (BEM Seluruh Indonesia).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Dishub DKI Kerjasama Polda Dalam Pengaturan Lalin di JPO Setiabudi

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan melakukan pengaturan lalu lintas (lalin) terkait pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi di Jalan Jenderal Sudirman oleh PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

“Pengaturan lalin di sekitar lokasi proyek pekerjaan tersebut akan kita lakukan bersama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya,” kata Kepala Dishubtrans Benjamin Bukit, Jumat (27/3).

Menurut dia, pekerjaan pembongkaran JPO tersebut akan dilakukan selama satu malam, yakni mulai 29 Maret pukul 22.00 WIB hingga 30 Maret 2015 pukul 05.00 WIB.

“Dengan adanya pekerjaan tersebut, maka akan dilakukan penutupan jalur lalin antara Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai dengan Jembatan Semanggi,” ujar Benjamin.

Dia mengatakan pada saat pembongkaran JPO sisi timur (depan Chase Plaza) pukul 22.00 hingga 01.30 WIB, lalun dari arah Bundaran HI menuju Blok M akan dialihkan melalui “underpass” Dukuh Bawah (dekat Gedung Landmark) menuju Jalan RM Margono Djojohadikusumo-Jalan KH Mas Mansyur-“flyover” Karet, lalu kembali ke Jalan Jenderal Sudirman.

Sedangkan untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang, dapat melalui Jalan Galunggung, lalu belok ke kanan menuju Jalan HR Rasuna Said. Alternatif lain, di Bundaran HI, kemudian Belok kiri ke arah Jalan Imam Bonjol.

Selanjutnya, saat pembongkaran JPO sisi barat (depan Mid Plaza) pada pukul 01.30 hingga 05.00 WIB, lalin dari Blok M menuju Bundaran HI akan dialihkan melalui Jalan KH Mas Mansyur-Jalan RM Margono Djojohadikusumo, underpass Dukuh Bawah (dekat Gedung Landmark), lalu kembali ke Jalan Jenderal Sudirman.

Dishubtrans DKI pun mengungkapkan setelah pekerjaan pembongkaran JPO Setiabudi itu selesai, maka lalin akan dikembalikan seperti sebelumnya.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan dengan pengaturan lalin yang diterapkan, mematuhi rambu-rambu lalin, petunjuk petugas di lapangan dan mengutamakan keselamatan di jalan,” ungkap Benjamin.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

KPK Tidak Diskriminatif Terhadap Tokoh Islam

Jakarta, Aktual.co — Tidak benar, jika dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja membidik tokoh-tokoh Islam. Siapapun yang melakukan korupsi, apapun latar belakangnya, akan dikejar oleh KPK. Demikian ditegaskan oleh Abdullah Hehamahua, mantan Penasihat KPK, dalam acara bedah buku antologi puisi-esai berjudul “Mereka yang Takluk di Hadapan Korupsi” karya Satrio Arismunandar di Depok, Kamis (26/3). 
Dua pembicara lain adalah dosen sastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI Dr. Manneke Budiman dan penyair Agus R. Sarjono. Mengenai banyaknya tokoh Islam yang dijerat KPK, Abdullah menjelaskan, hal itu terjadi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. “Kalau di Italia, tentu mayoritas penjahatnya Katolik. Kalau di Sri Lanka, mayoritas penjahatnya ya penganut Buddha,” ujarnya. Menyinggung banyaknya tokoh mantan aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang jadi tersangka KPK, Abdullah yang tokoh senior HMI ini mengatakan, hal itu terjadi karena HMI adalah organisasi mahasiswa yang terbesar.    Abdullah Hehamahua menyatakan hal itu, menanggapi pertanyaan seorang peserta diskusi, yang mengaku dititipi pesan oleh orang-orang lain yang tidak hadir di acara bedah buku ini. Mereka sejak awal mencurigai, buku puisi-esai ini memang bertujuan memojokkan tokoh-tokoh Islam

Artikel ini ditulis oleh:

Larang Aktifitas Politik di ‘Car Free Day’, Ahok Langgar UUD45

Jakarta, Aktual.co —Rencana Pemprov DKI melarang  aktifitas politik warga Jakarta di gelaran Car Free Day (CFD) tiap hari Minggu, menuai kecam.
Sekretaris wilayah Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI, Rio Ayudhia Putra menilai Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tengah berupaya membungkam ruang gerak partisipasi publik untuk kemajuan demokrasi Indonesia.
Ahok jelas melanggar HAM sebagaimana dijamin di Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Rencana itu juga tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan Undang-Undang.
Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah dilanggar. Yang berbunyi ‘Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.’
“Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas” ujar dia, di Jakarta, Jumat (27/3).
Jika rencana tersebut jadi terealisasi, Rio menilainya sebagai sebuah kemunduran bagi Indonesia. Dimana seorang Gubernur berani dan terang-terangan melarang aktifitas politik warganya. “Bahkan seorang Presiden pun tak akan berani melakukan hal semacam itu kecuali Soeharto, mengingat hal tersebut sudah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang,” ucap dia.
Ahok pun didesak segera menarik gagasan tersebut. “Jangan sampai publik menilai dia yang kerjanya marah-marah terus ternyata juga seorang yang anti terhadap demokrasi.”
Lagipula, ujar dia, Peraturan Gubernur untuk pelaksanaan CFD pun tidak bertentangan dengan kegiatan politik yang selama ini dilakukan warga. Dimana dalam Pergub itu, kegiatan CFD bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta. “Artinya rencana pelarangan tidak relevan dilakukan.”

Artikel ini ditulis oleh:

1...37,65637,65737,658...43,505Halaman 37,657 dari 43,505

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya