Jakarta, Aktual.co — Partai Golongan Karya Provinsi Papua Barat melaporkan dua pengurus tingkat kabupaten ke Bareskrim Polri dengan dugaan memalsukan tanda tangan ketua partai itu.
Pelaksanaan Harian Ketua Partai Golkar Papua Barat Orgenes Nauw mengatakan dua pengurus Partai Golkar Papua Barat yang dilaporkan ke Bareskrim, adalah pengurus DPD Kabupaten Tambrauw dan Maybrat.
“Salah satu dari kedua pengurus Partai Golkar Papua Barat yang di laporkan ke Bareskrim adalah anggota DPRD Kabupaten Maibrat Fraksi Golkar,” kata dia di Manokwari, Selasa (24/3).
Dia mengatakan, katua DPD Golkar Kabupaten Tambrauw dan ketua DPD Golkar Kabupaten Maybrat Papua Barat sudah menyerahkan dokumen-dokumen dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh kedua pengurus Golkar itu kepada Bareskrim pekan lalu.
Menurut dia, Bareskrim Polri saat sedang meneliti dokumen-dokemen dugaan pemalsuan tanda tangan itu, guna proses hukum lebih lanjut.
Partai Golkar Papua Barat, kata dia, mendukung Munas Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali dengan menetapkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.
“Kami Golkar Papua Barat tidak mengutus satu pun pengurus untuk mengikuti Munas Golkar Ancol kubu Agung Laksono dan dua pengurus yang hadir pada Munas Ancol diduga memalsukan tanda tangan ketua,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Munas Bali, Idrus Marham mengatakan tidak khawatir dengan ancaman yang dilayangkan oleh kubu Agung Laksono, terkait rencana untuk pergantian kepengurusan pimpinan fraksi di DPR RI.
Hal itu menyusul terbitnya surat keputusan (SK) Menkumham Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan hasil Munas Ancol, Jakarta. Dan diberikannya tengat waktu kepada jajaran fraksi Golkar dibawah kepemimpinan Ade Komaruddin untuk segera angkat kaki.
“Ancam-mengancam mau mengambil fraksi, kami tidak takut dengan ancaman tersebut. Justru kami malu pada rakyat, karena rakyat tengah menunggu karya kekaryaan dari Golkar,” ucap Idrus, di Jakarta, Senin (23/3) malam.
Dikatakan Idrus, sepanjang masih ada gugatan yang dilayangkan kubunya, maka pimpinan DPR tidak akan mengabulkan permintaan kubu Agung Laksono untuk mengganti kepengurusan fraksi.
“Tidak perlu dibahas lagi, sepanjang (kepengurusan) bermasalah (adanya gugatan) maka pimpinan DPR tidak akan mengabulkannya,” bebernya.
Idrus meyakini, jika proses hukum yang dilayangkan pihaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta gugatan terhadap SK Kemenkumham ke PTUN, akan dimenangkannya.
“Kami berkeyakinan menang. Karena data kita luar biasa. Munas Bali itu jelas daripada Ancol yang terindikasi palsu. Mabes Polri pun sudah menemukan sejumlah penemuan-penemuan. InsyaAllah kami menang,” demikian Idrus.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Aprimul Hendri alias Mul (41) yang ditangkap Densus 88 Antiteror, Sabtu (21/3) pukul 16.00 WIB di kawasan Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, karena diduga terlibat pergerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), pernah tinggal Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, AKBP Amirjan mengatakan terduga Aprimul Hendri adalah sumando (menantu) orang Bukittinggi dan juga pernah tinggal di Kota Bukittinggi.
Dia menambahkan, Mul sudah lama menjadi incaran polisi. Mul merupakan warga asal Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan menikah dengan FT alias BT warga Bukittinggi. Sebelum mengontrak rumah di kawasan Jakarta pada awal 2015, Mul tinggal di Kota Bukittinggi, persisnya di kawasan Tangah Jua Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB).
Dia mengatakan, di Bukittinggi, Mul sebagai pedagang pakaian di kawasan Pasar Atas Bukittinggi. Bahkan Mul juga dikenal sebagai salah seorang pemasok pakaian di kawasan Pasar Atas. Tak hanya itu, Mul juga memiliki toko yang menjual perlengkapan anak dan bayi di kawasan Tarok Bukittinggi.
Mul menjadi incaran polisi karena terlibat dalam organisasi Ormas Islam MMI dan pernah menjadi pengurus Masjid Jihad Tangah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Kota Bukittinggi yang merupakan masjid tempat berdakwa Ustadz Abu Bakar Baasyir dan Ustadz Abu Jibril setiap datang ke Bukittinggi, terangnya.
“Saat ini karena kasusnya sudah ditangani pusat, Polres Bukittinggi masih menunggu perkembangan selanjutnya,” kata dia di Bukittinggi, Selasa (24/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait konsekuensi penggunaan peraturan gubernur dalam penetapan APBD.
“Menurut UU harus pakai perda, tapi kalau terpaksa ditolak maka pakai pergub,” kata Wapres di kantornya Jakarta, Senin (23/3) malam.
Jika APBD DKI Jakarta konstan, lanjut Kalla, maka tidak akan ada kemajuan pelayanan pemerintahan di daerah tersebut. Hal itu tentu akan berpengaruh mengingat persoalan di Jakarta begitu kompleks, mulai dari macet dan banjir.
“Kalau konstan berarti tidak ada kemajuan di Jakarta, stagnan. Apalagi menghadapi banjir, jalan rusak,” tambahnya.
Untuk pertama kalinya, satu daerah di Tanah Air menggunakan pergub untuk mengatur anggaran daerah.
Terkait akan hal itu, Mendagri mengatakan penggunaan Pergub APBD tidak akan menimbulkan masalah sepanjang anggaran daerah tetap berjalan.
“Yang penting masyarakat tidak dirugikan, anggaran tetap jalan, begitu pula belanja pegawai,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo. 

Artikel ini ditulis oleh: