Jakarta, Aktual.co — Akibat stok semakin menipis, harga bawang merah di Palu, Sulawesi Tengah, kini terus melonjak tajam membuat ibu rumah tangga mulai gelisah. “Aduh kenaikanya cukup meresahkan,” kata Ny Agustina Nusi, seorang warga jalan kancil Palu, Senin (23/3).

Ia mengatakan cukup kaget ketika membeli bawang merah di Pasar Masomba Palu, harganya sudah naik dan kenaikannya cukup tinggi. Pekan lalu, kata dia, harga bawang merah dijual di pasar itu rata-rata Rp18.000/kg, kini sudah naik mencapai Rp35.000/kg. “Siapa yang tidak kaget. Hanya sepekan tiba-tiba harga merangkak naik,” keluh Ny Agustina.

Karena harga naik, ia pun terpaksa hanya membeli bawang merah setengah kilogram saja.

Hal senada juga disampaikan Ny Rina, seorang pedagang makanan. Ia bahkan meminta pemerintah untuk melakukan intervensi pasar.

Memang selama ini, bawang yang ditanam petani di Lembah Palu dan Kabupaten Sigi hanya dijadikan bahan baku bawang goreng. Sementara bawang merah yang selama ini dijual di pasar-pasar tradisional di Palu didatangkan para pedagang dari luar Kota Palu dalam wilayah Sulteng maupun provinsi lain. Ia hanya berharap pemerintah menambah pasokan bawang merah guna menekan gejolak harga di pasaran setempat.

Lusi, seorang pedagang di Pasar Masomba membenarkan harga naik karena stok berkurang dan permintaan masyarakat meningkat. “Tapi stok yang ada masih cukup. Hanya saja harganya naik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Real Estat Indonesia (REI) perlu bersinergi mewujudkan program sejuta rumah setiap tahun yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Program satu juta unit rumah yang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada sinergi dan bersatu dalam merealisasikannya,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Basuki Hadimuljono, dalam hal ini, REI dan pemerintah jika bersinergi dan bersatu maka program tersebut akan terealisasi. Basuki mengungkapkan salah satu program untuk memenuhi target satu juta rumah adalah bantuan uang muka KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga KPR.

Pemerintah juga melalui bank BUMN yaitu BTN sudah menyiapkan program DP KPR hanya 1 persen dari sebelumnya hanya 5 persen per tahun.

Dalam kebijakan FLPP tersebut juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25 persen tetap selama 20 tahun menjadi hanya 5 persen per tahun tetap selama 20 tahun. Untuk bantuan uang muka bagi masyarakat, pemerintah telah menganggarkan Rp220 miliar dari APBN-P 2015.

“Melalui bantuan tersebut diharapkan MBR dapat lebih mudah mendapat hunian layak, adapun MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp4 juta per bulan dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp7 juta per tahun,” paparnya.

Basuki mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu revisi PP tentang Perumnas, yang akan menugaskan Perumnas agar kembali hanya membangun perumahan bagi MBR.

Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Husdi berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menciptakan momentum yang baik bagi sektor properti sehingga mampu berkontribusi kepada negara secara lebih optimal. “Pemerintahan yang baru terbentuk ini diharapkan dapat menyatukan kebijakan pusat dengan daerah atau satu daerah dengan daerah lainnya guna sinkronisasi regulasi demi terciptanya iklim usaha yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Property Watch menyatakan program sejuta rumah mesti memikirkan mengenai pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dinilai mulai ditinggalkan sejumlah pengembang. “Indonesia Property Watch meminta pemerintah untuk melanjutkan program sejuta rumah dengan juga memikirkan dari sisi ‘supply’ (pasokan),” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Menurut Ali Tranghanda, sisi pasokan itu penting karena juga sangat terkait dengan ketersediaan lembaga bank tanah yang seharusnya sudah dipikirkan pemerintah sejak dahulu. Apalagi, ujar dia, saat ini dinilai makin berkurang pasokan rumah bersubsidi yang menggunakan mekanisme FLPP yang diusung pemerintah untuk membantu MBR.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor Indonesia ke Turki pada 2019 naik menjadi 3,87 miliar dolar AS dibandingkan 2014 yang 1,45 miliar dolar AS.

“Peningkatan target ini diharapkan bisa dicapai dengan mengintensifkan program misi pembelian dan pembentukan forum bisnis Indonesia-Turki,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/3).

Hal tersebut disampaikan Nus saat menerima kunjungan 20 pengusaha Turki yang dipimpin Ketua Kadin Istanbul Murat Yalcintas di kantor Kementerian Perdagangan. “Kementerian Perdagangan telah menetapkan target peningkatan ekspor ke Turki pada 2019 menjadi sebesar 3,87 miliar dolar AS dari nilai ekspor pada tahun 2014 sebesar 1,45 miliar dolar AS,” ujar Nus.

Menurut dia, misi pembelian (buying mission) yang dilakukan secara rutin oleh Kemendag diharapkan mampu membangun kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara dengan melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), asosiasi, kementerian/lembaga lain, dan Kadin. “‘Buying mission’ ini sebagai salah satu upaya untuk menangkap peluang eskpor dan ajang promosi produk Indonesia kepada ‘buyers’ yang diharapkan dapat mengarah pada kerja sama perdagangan dan investasi di Indonesia,” kata Nus.

Ia menambahkan, ekspor Indonesia ke Turki perlu terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang bagi produk-produk makanan dan TPT (tekstil dan produk tekstil), khususnya berbasis pada produk makanan halal dan fesyen muslim Indonesia.

Para pengusaha Turki juga menjajaki peluang bisnis dengan pelaku usaha Indonesia pada sektor “building materials” (granite, marble, dan aluminum), textile (zipper, velcro tape, buttons, polyester yarn, fur garments, underwear, raw material for knitwear), leather, shoes, and machinery (food and marble machines).

Selain menyelenggarakan kegiatan forum bisnis untuk menjembatani pertukaran informasi di bidang perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Turki, pada kesempatan itu juga diselenggarakan kegiatan “one on one business meeting” yang diikuti 40 perusahaan Indonesia.

Kegiatan “business meeting” bertujuan mempertemukan pembeli Istanbul secara langsung dengan pengusaha Indonesia dan membangun jejaring bisnis sesuai dengan produk yang diminati.

Secara umum, perdagangan bilateral Indonesia-Turki selama ini telah terjalin dengan baik. Tren pertumbuhan perdagangan bilateral selama periode 2010-2014 tercatat tumbuh sebesar 16,6 persen per tahun dan mencapai nilai 2,47 miliar dolar AS pada 2014.

Indonesia menikmati surplus dari neraca perdagangan bilateralnya dengan Turki, dan pada 2014, ekspor Indonesia ke Turki sebesar 1,45 miliar dolar AS dengan produk utama seperti palm oil, furnitur, suku cadang elektronik, dan lainnya.

Pada 2014, Turki merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-23 dan Indonesia merupakan negara penyuplai Turki terbesar ke-26. Sementara impor Indonesia dari Turki pada 2014 mencapai 1,03 miliar dolar AS dengan produk utama seperti tobacco, wheat, chemical, marble, synthetic yarn, dan tractors.

Artikel ini ditulis oleh: