Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Nurdin Halid, menyatakan pihaknya resmi melakukan gugatan kepada menteri hukum dan hak azasi manusia (Menkumham), Yasonna Laloy atas pengesahan putusan mahkamah partai versi munas ancol di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Hal itu diungkapkan Nurdin usai diperiksa sebagai saksi ikwal kasus munas ancol dikantor bareskrim, JL. Trunojoyo, Jaksel, Senin (23/3).
“Saya barusan dapat kabar dari Pak sekjend yang sah ya, Pak Idrus Marham, bahwa tadi sudah didaftarkan di PTUN,” ungkapnya.
Nurdin juga menyebut nomor register pendaftaran di PTUN tertanggal 23 Maret 2015 dengan nomor registrasi 62/Y/2015/PTUN Jakarta.
“Ini saya tunjukan nomornya ya, saya baru dihubungi Pak Idrus,” kata Nurdin.
Menurutnya dengan digugatnya menkumham di PTUN, maka pengesahan itu tidak berlaku karena menkumham hanya sebagai administrasi dan bukan sebagai pelaku hukum.
“Yang sah itu hasil munas Riau,” jelasnya.
Nurdin menambahkan dengan dilaporkannya menkumham ke PTUN meminta kader-kader Golkar kubu Ical didaerah, diminta untuk tenang.
“Jadi teman-teman didaerah tak perlu gelisah dan tidak usah dipedulikan,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus korupsi jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron mengaku, awalnya dia tidak mengenal Direktur PT Media Karya Sentosa (PT MKS), Antonius Bambang Djatmiko. 
Demikian disampaikan Fuad saat bersaksi untuk Antonius di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (23/3).
Dia mengatakan, dirinya lebih dulu mengenal Sardjono selaku Presiden Direktur PT MKS. Oleh karena itu, mantan Bupati Bangkalan itu menilai, Sardjono lebih pantas dijadikan tersangka ketimbang Antonius.
“Saya sebenarnya tidak kenal dengan pak Bambang, saya kenalnya dengan Sardjono. Jadi pak Sardjono yang bawa pak Bambang, yang menjanjikan muluk-muluk ke Kabupaten Bangkalan. Jadi Sardjono yang paling tepat menjadi tersangka,” kata Fuad dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor.
Lebih jauh disampaikan Fuad, suap untuk kasus jual beli gas alam itu berawal sejak dia menjabat sebagai Bupati Bangkalan pada 2003 silam. Saat itu, Fuad mengklaim, bahwa Sardjono yang membeberkan keuntungan yang bisa didapatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan, jika bekerja sama dengan PT MKS.
“Jadi Pak Sardjono datang ke Bangkalan. Dia presentasi ke Pemda dan menyampaikan presentasi keuntungan. Saya yakin bahwa pemerintah Bangkalan dapat keuntungan,” jelasnya.
Dengan demikian, dia meminta kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Antonius untuk memperimbangkan apa yang dikatakan di muka persidangan. Sebab, lanjutnya, orang yang paling mendapatkan keuntungan dari proyek itu adalah Sardjono.
“Pak Bambang kurang pas jadi tersangka. Seharusnya Pak Sardjono,” beber Fuad.
Seperti diketahui, dalam surat dakwaan Antonius, Presiden Direktur PT MKS Sardjono disebut ikut memberikan suap kepada Fuad senilai Rp2 miliar. Uang itu merupakan bagian dari Rp18,850 miliar yang diterima Fuad terkait dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura. Sardjono memberikan uang suap itu dengan cara mentransfer ke rekening Bank Panin milik Fuad.
“Tanggal 29 Juli 2011, Sunaryo dan Sardjono memberikan uang dengan cara mentransfer,” kata Jaksa KPK, Asrul Alimin saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Jaksa, Fuad menerima suap sejak tahun 2009 sampai dengan 2011. Setiap bulan, Fuad menerima uang sebesar Rp50 juta perbulan, dengan jumlah seluruhnya senilai Rp1,25 miliar.
“Di antara pemberian pada tahun 2011 itu Fuad pernah menerima dalam bentuk uang tunai,” kata Jaksa.
Dalam surat dakwaan Jaksa KPK uang itu diberikan kepad Fuad Amin saat menjabat sebagai Bupati Bangkalan karena telah mengarahkan tercapainya perjanjian konsorium dan perjanjian kerjasma antara PT MKS dan PD Sumber Daya. Serta memberikan dukungan pada Kodeco Energi terkait jual beli gas alam di Gili Jawa Timur.
Antonius dan Sardjono didakwa bersama-sama dengan tiga jajaran petinggi PT MKS lainnya yakni Managing Director Sunaryo Suhadi, Direktur Teknik Achmad Harijanto serta General Manager Unit Pengelolaan Pribadi Wardojo.
Kelima orang itu disangka telah memberikan uang kepada Fuad karena selaku bupati Bangkalan untuk mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerjasama antara PT MKS dan PD SD.
Antonius diancam pidana Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menkumham Yasonna Laoly mengaku akan terus melakukan pembahasan untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 terkait syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, diantaranya pemberian remisi untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme.
“Kita bahas dahulu wacana ini,” kata Yosanna di Jakarta, Senin (23/3).
Dia menegaskan konsep tersebut sudah jelas bukan untuk mengurangi remisi para pelaku kejahatan luar biasa, melainkan untuk memperbaikinya. “Konsepnya kan sudah jelas bukan mengurangi justru memperbaikinya,” kata dia.
Yosanna mengaku mendapatkan kritikan cukup keras atas rencana revisi itu, padahal tujuannya hendak memperbaiki sistem pidana yang ada baik polisi, jaksa, dan KPK sesuai dengan tupoksinya.
Yasonna Laoly yang berniat merevisi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan mengatur syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat (PB) untuk terpidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan HAM berat serta kejahatan transnasional yang terorganisasi.
PP tersebut menyebutkan, narapidana korupsi bisa memperoleh remisi dengan syarat turut membantu penegak hukum membongkar kejahatannya (whistle blower) dan telah membayar lunas uang pengganti serta denda sesuai dengan perintah pengadilan.
Namun, Yasonna menilai PP tersebut diskriminatif mengingat pemberian remisi kepada narapidana harus memperoleh persetujuan KPK atau kejaksaan sebagai pihak penyidik dan penuntut.
Menurut Yasonna, semua narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, pendidikan dan pelayanan. Yasona mengungkapkan bahwa filosofi pembinaan tidak lagi pembalasan maupun pencegahan melainkan perbaikan tindakan, sehingga bila seseorang sudah dinyatakan bersalah dan diputus pidana penjara maka selesailah fungsi penghukuman dan beralih ke fungsi rehabilitasi atau pembinaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Tiga puluh dua tahun, mengabdikan diri sebagai aktivis lingkungan. Penyanyi Senior sekaligus kakak kandung Aktris Paramitha Rusady, Ully Hary Rusady atau akrab yang disapa Ully Sigar bangga melihat kegiatannya diapresiasi baik oleh Kementrian Kehutanan RI.

Tak hanya sampai disitu bekerjasama dengan USR Asociated dan Kepolisian Daerah Banten yang diwakili oleh Brigjen Boy Rafli Amar, (Kapolda Banten) sambutan positif juga turut dirasakan oleh perempuan pegiat lingkungan hidup tersebut.

“Saat beliau menjabat sebagai ibu Menteri, Dr. Ir. Siti Nurbaya, sudah satu naluri dengan saya. Mudahi-mudahan yang jadi angan-angan saya bisa terwujud,” harap Ully Sigar, ditemui di kantor Kemetrian Kehutanan RI, di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/3).

“Bukan karena berarti selama ini tidak terwujud, tapi ada naluri kewanitaan, bahwa ibu Menteri (Siti Nurbaya) suka lagu-lagu saya. Saya sebagai aktivis lingkungan 32 tahun saya konservasi, saya buat balada indonesia. Inti sebenarnya adalah insting kecintaan terhadap lingkungan yang saya lakukan adalah tugas,” jelasnya menambahkan. 

Bahkan, pada perhelatan bertajuk, Green Action Polisi Sahabat Alam ‘Hijau Indonesia Ku’ yang diselenggarakan USR Associated bekerjasama dengan Polda Banten dan Kementrian Kehutanan RI. Selain nantinya, siap melakukan Road Show, ke beberapa wilayah terpencil di Indonesia, pada akhir bulan Maret 2015 ini.

Untuk menyemangati kegitan alam tersebut, juga sudah dipersiapkan oleh kakak kandung Aktris Paramitha Rusady ini, setelah dirinya mendapat dukungan dari beberapa lembaga pemerintahan terkait di Indonesia.

“Selain itu, saya juga menciptakan lagu tentang mata air,dan saya juga membuat film anak, yang judulnya ‘Mencari Mata Air’ film ini bekerjasama Aktor Cilik Diego Robbana dan Kementiran Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ” pungkas Ully Sigar.

Artikel ini ditulis oleh: