Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti meminta pelayanan pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB benar-benar bisa ditingkatkan kualitasnya.
“Tindak lanjut pengaduan itu harus baik. Kadang pengaduan itu hanya dicatat. Setelah dicatat, selesai,” kata Badrodin dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun 2015, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/3).
Ia meminta jajaran Dirlantas untuk benar-benar berupaya memecahkan permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terkait pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB.
Badrodin juga menyoroti tentang masih terjadinya pungli dalam pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. Ia pun meminta bila terdapat prosedur yang kurang efektif, agar dihapuskan sehingga dana yang dikeluarkan masyarakat dalam proses pengurusan surat tersebut bisa ditekan.
“Contohnya pemeriksaaan tekanan darah dalam pengurusan SIM itu, harus dijelaskan fungsi dan substansinya apa. Kalau kurang bermanfaat, lebih baik hapuskan saja,” tukasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta peserta rakernis untuk membuat terobosan kreatif untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan SNTK, BPKB dan TNKB.
Hal itu karena proses penerbitan ketiga surat tersebut dinilainya masih lamban.
“Kenapa lambat? Kalau persoalannya karena desentralisasi, maka upayakan agar bisa disentralisasikan,” ucapnya.
Pihaknya berharap proses pengurusan STNK dan BKPB kedepannya bisa dilakukan secara terintegrasi dan online. Hal itu mencontoh sistem aplikasi “online” atau daring terpusat dan terintegrasi yang akan diterapkan dalam pembuatan SIM.
“Harapannya, bisa diterapkan juga secara bertahap untuk pelayanan-pelayanan lainnya (STNK dan BPKB),” tuturnya.
SIM POLRI mulai tahun ini akan diproses dalam satu sistem aplikasi yakni “Integrated Centralized Online” (ICO).
Sistem aplikasi yang telah dikembangkan PT Bank BRI Tbk itu mengintegrasikan komponen data dari Korlantas Polri (data SIM) dan Kemendagri (data e-KTP).
Dengan sistem ICO akan memudahkan para pemilik SIM dalam memperpanjang masa berlaku SIM. Masyarakat bisa mengurus perpanjangan SIM mereka di seluruh satpas di polda-polda di mana pun.
Tidak hanya untuk keperluan pengurusan perpanjangan SIM, sistem ini juga digunakan untuk penerbitan SIM perdana.
Sementara keunggulan lain, sistem ini mampu mendeteksi bila pemohon SIM memiliki SIM maupun KTP ganda.
Sistem aplikasi tersebut telah dihibahkan dari pihak BRI ke Korlantas Polri untuk nantinya digunakan dalam pelayanan “SIM online” terintegrasi yang rencananya akan diluncurkan pada 1 Juli 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengkritik Ketua DPR RI, Setya Novanto, yang dalam pidato pembukaan masa sidang DPR tidak menyinggung ikhwal naiknya harga sejumlah bahan pokok.
“Pidato ketua DPR bagus, sampai 12 halaman. Tapi sangat disayangkan tidak ada satu katapun yang menyinggung jeritan rakyat saat ini,” tegas Yandri, ketika memberikan interupsinya dalam Rapat Paripurna DPR, di Senayan, Senin (23/3).
Yandri mengatakan, hampir seluruh masyarakat lapisan bawah menjerit lantaran mahalnya bahan kebutuhan pokok seperti beras dan kebutuhan lain. Seharusnya itu harus diperjuangkan dan disuarakan oleh DPR.
“Dari hasil reses dan mengujungi dapil itu harus kita perjuangkan, kita suarakan. Sehingga kita sebagai wakil rakyat betul-betul merasakan bahwa hari ini rakyat sedang menderita dengan tingginya harga sembako,” 
“Sehingga kita tidak dicemooh, kita tidak diartikan bersenang-senang dengan fasilitas (paspor) tadi, karenanya fraksi PAN mendorong lebaga ini tetap komit dan konsisten pejuangkan nasib rakyat,” demikian kata Yandri.
Mendapatkan kritikan itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga selaku pimpinan rapat paripurna memberikan pembelaan. Ia mengatakan, memang ada perubahan dalam pidato pimpinan dewan agar tidak terlalu bersifat politik. Sedangkan aspirasi anggota  menurutnya akan diserap melalui tim yang sedang disiapkan.
“Memang ada perubahan pidato dewan, agar tidak berisi terlalu banyak pidato politik. Adapun sikap politik masing-masing anggota, kami serahkan pada anggota. Khusus penyerapan aspirasi kami sudah siapkan tim, kami usul ada kaukus, sehingga aspirasi dari dapil bisa dikaukuskan,” ujar Fahri.
Pada pidatonya, salah satu hal yang dibahas pimpinan DPR soal akan adanya fasilitas baru bagi anggota dewan dalam bepergian keluar negeri menggunakan paspor diplomatik. Nantinya, dengan menggunakan pasport diplomatik anggota dewan dapat menunggu di ruang VVIP dan mendapatkan keuntungan khusus lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, menegaskan bahwa pihaknya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Hal ini dikatakan menyusul terbitnya Surat Keputusan Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Munas Ancol.
“Kami keluar dari KMP. Kami Berada dalam barisan mendukung pemerintah, tapi sebagai mitra yang kritis,” kata Agung, di Jakarta, Senin (23/3).
Pada beberapa kesempatan sebelumnya Agung juga sudah menyatakan bahwa Partai Golkar dibawah pimpinannya tak lagi berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP).
Diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Direktorat Tata Negara Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Thena Sitepu, mengatakan surat keputusan itu ditandatangani sekitar pukul 10.00 WIB, Senin (23/3).
Dia mengatakan, Surat Keputusan (SK) tersebut telah diserahkan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Ancol.
“Sudah langsung dikirimkan tadi pagi, nggak perlu rame-rame,” kata Thena saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin (23/3).
SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk proses administrasinya.

Artikel ini ditulis oleh: