Jakarta, Aktual.co — Menko Polhukam Tedjo Edhy menyebut alasan WNI bergabung dengan kelompok ISIS dikarenakan faktor ekonomi.
Selain itu, faktor ideologi juga menjadi alasan ratusan WNI menjadi pengikut ISIS.
“Satu, masalah ideologi. Kedua, mereka mau mendapat kehidupan lebih baik di sana. Mereka dijanjikan mendapat gaji,” kata Tedjo, di Jakarta, Senin (23/3).
Hingga saat ini belum diketahui jumlah pasti WNI yang menjadi anggota ISIS. Para WNI menjadi anggota ISIS dikarenakan mendapat kehidupan yang lebih baik.
“Keterpengaruhan itu ada yang nyata dan ada yang tidak nyata, jadi fixnya itu belum. Hanya dari perkiraan-perkiraan yang disampaikan BIN maupun kepolisian itu yang kita anggap acuan,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 16 WNI masih berada di Turki dan tak mau kembali ke Indonesia. Diduga kehadiran mereka disana terkait dengan ISIS. Pemerintah berupaya melakukan pembicaraan dengan otoritas Turki untuk pemulangan mereka. Bahkan, ke-16 WNI terancam dicabut kewarganegaraannya bila tak mau kembali ke tanah air.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Majelis Nasional Prodem, Bob Randilawe, meminta pendukung dan relawan Jokowi-JK untuk tidak memkasakan diri meminta jabatan di pemerintahan.
Dirinya menduga ada relawan atau pendukung Jokowi-JK yang memaksakan diri untuk meminta jabatan penting di instransi pemerintahan (BUMN).
“Saya menduga iya, yang maksa desak-desak, janganlah begitu. Lakukanlah secara wajar proporsional, tak menyalahi moral. Memang ada teman yang memang saya ngga tau sekolah dimana, kompetensi apa, maksa-maksa jadi komisaris,” kata Bob, Senin (23/3).
Dirinya yang mengaku sebagai salah satu ketua relawan Jokowi-JK, tak memaksa meminta posisi jabatan di pemerintahan atau BUMN. Menurutnya, tanpa menyebutkan nama, ada beberapa relawan dan pendukung yang tak jelas asal-usulnya meminta dan mendapatkan posisi itu.
“Cuma kalau saya, merasa kompetensi belum cukup jadi ngga maksa. Ini urusan negara, dia berhak dapat kompensasi politik, tapi nyadar dong. Saya komitmennya politik kenegaraan, pengelolaan negara harus beres,” ujar Bob.
Sebelumnya, beberapa relawan dan pendukung Jokowi menduduki posisi penting di pemerintahan dan BUMN. penunjukan relawan dan pendukung ini mendapat pro kontra dari kalangan masyarakat dan pendukung Jokowi-JK sendiri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan lembaganya telah menerima lima surat dari Presiden Joko Widodo yang di antaranya tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
“DPR RI menerima lima pucuk surat dari Presiden RI dengan yang pertama tentang pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia,” kata Fahri saat membacakan surat-surat tersebut dalam pembukaan masa sidang paripurna DPR RI ke-III periode 2014-2015 di Gedung Nusantara II DPR Jakarta, Senin (23/3).
Surat kedua, menurut dia, terkait pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan dan ketiga soal usul calon Deputi Calon Gubernur Bank Indonesia.
Untuk surat keempat, lanjut Fahri, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengenai perubahan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Surat kelima terkait ratifikasi protokol perubahan tentang perdagangan bebas antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru,” ujarnya.
Dalam sidang paripurna itu, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR RI Fayakun mempertanyakan surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.
Menurut dia, surat itu sudah diterima bagian sekretaris jenderal DPR RI sehingga harus dibacakan dalam sidang paripurna tersebut.
“Tanda terima surat pergantian pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI ada pada saya sehingga mohon dibacakan pimpinan DPR,” katanya.
Namun, Fahri mengatakan pimpinan DPR sudah berkomunikasi dengan bagian Setjen DPR bahwa surat itu belum masuk.
Menurut dia, sesuai mekanisme yang ada, seluruh surat masuk tidak masuk ke meja pimpinan tapi ke Setjen DPR RI.
“Apabila sudah masuk maka pasti akan kami bacakan, sehingga jangan khawatir,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh: