Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly membantah bahwa pergantian Direktur Jenderal Administrasi Umum (AHU) Harkristuti Harkrisnowo karena alasan politik.
“Ibu (Harkristuti) suratnya sudah dikirimkan Desember lalu karena UU ASN (Aparatur Sipil Negara) jadi terlambat. Kok (disebut) ada urusan dengan Golkar memang urusan apa?” kata Yasonna seusai acara pelantikan Eselon 1 di jajaran Kemenkumham di Jakarta, Jumat (20/3).
Pada acara tersebut Dirjen Administrasi Hukum Umum Harkristuti Harkrisnowo dipindahkan menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham.
Saat menjadi Dirjen AHU, Harkristuti menjadi pejabat yang memutuskan sengketa partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan baru-baru ini adalah Partai Golkar.
“Ini lihat semuanya diganti. Ibu Prof Harkristuti itu adalah dosen. Akademikus maka saya tugaskan beliau untuk memimpin Badan Pengembangan sumber daya manusia karena di sini agak kurang, nah nanti dia akan memimpin ada dua akademi,” ungkap Yasonna. Namun Yasonna belum memutuskan pengganti Harkristuti.
“Nanti ada plt (pelaksana tugasnya) baru kemudian ‘Open Biding’,” ungkap Yasonna Rotasi pejabat Kemenkumham pada Jumat (20/3) ini adalah sebagai berikut, pertama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bambang Rantam dilantik sebagai Sekretaris Jenderal.
Sekretaris Jenderal Y. Ambeg Paramartha ditempatkan menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Selanjutnya, Mualimin Abdi dilantik menjadi Direktur Jenderal Perlindungan HAM setelah sebelumnya menjadi Kepala Balitbang HAM.
Sedangkan mantan Dirjen Perlindungan HAM Chaidir Amin Daud diangkat sebagai Inspektorat Jenderal (Irjen). Agus Sukiswo yang sebelumnya menjabat Irjen akan dikembalikan ke jabatan awalnya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Harkristuti sendiri sebelum menjadi Dirjen AHU adalah Dirjen Perlindungan HAM. Ia adalah Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana pada Maret 2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengaku belum menandatangani draf kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta karena masih ada berkas yang belum lengkap.
“SK belum saya tandatangani, kemarin ada data yang kurang,” kata Yasonna singkat usai usai rapat tentang ketenagakerjaan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (20/3).
Terkait klaim yang dilancarkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, Yasonna kembali menegaskan dia belum mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu mana pun.
“Itu kan Yorrys yang bilang, saya kan belum bilang (sudah disahkan),” kilahnya.
Sebelumnya, Yorrys Raweyai membenarkan adanya rumor yang menyebutkan Yasonna Laoly akan menerbitkan surat pengesahan terhadap DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta pada pekan ini.
Menurut Yorrys, sudah ada komunikasi antara DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta dengan MenkumHAM sehingga mereka sudah mempersiapkan diri.
Setelah terbitnya surat pengesahan dari MenkumHAM, menurut Yorrys, maka DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta akan segera melakukan perombakan struktur kepengurusan Fraksi Partai Golkar di DPR RI.
Terkait klaim tersebut, Bendahara Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo mengancam akan melaporkan Menkumham Yasonna jika menerbitkan SK Kepengurusan Partai Golkar sebelum proses pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 22 – 31 Maret 2015 melibatkan sebanyak 3.222 personel TNI.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyaksikan secara langsung paparan rencana latihan PPRC TNI yang dipimpin oleh Panglima PPRC TNI Mayjen TNI Bambang Haryanto yang kesehariaannya menjabat Panglima Divisi-2/Kostrad, bertempat di Gedung PPRC Markas Divisi-2/Kostrad, Malang, Jawa Timur, Jumat (20/3).
Latihan PPRC di Poso mengambil tema ‘PPRC TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dengan melaksanakan penindakan awal untuk menghancurkan agresor guna merebut kembali Poso Sulteng dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI’.
Paparan dengan menggunakan TFG (Tactical Floor Game) tersebut dipaparkan secara bergiliran oleh Asisten dan para Komandan Satgas yang terlibat dalam latihan tersebut.
Adapun tujuan Latihan PPRC TNI, antara lain, melatih keterampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan dalam menyusun konsep operasi melalui prosedur hubungan komandan dan staf, menguji konsep operasi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan Komandan PPRC TNI dan staf dalam rangka mengantisipasi dan merespon kemungkinan kontijensi di wilayah tertentu.
Selain itu, menguji kemampuan dan keterampilan satuan PPRC TNI dalam melaksanakan tindakan awal terhadap kontijensi yang timbul di wilayah sesuai Rencana Operasi yang disusun.
Panglima TNI dalam pengarahannya menegaskan, harus dipahami bahwa latihan ini bersifat gabungan dan dengan jumlah personel yang besar, sehingga harus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam menguji konsep operasi dan menguji kemampuan serta keterampilan satuan PPRC TNI.
“Kepada para penyelenggara dan pelaku latihan agar latihan ini dilaksanakan dengan cermat dalam pelaksanaan operasi taktis, agar benar-benar sesuai prosedur yang berlaku dalam latihan,” kata Jenderal TNI Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal dicalonkan lagi oleh PDI Perjuangan untuk menjadi wali kota pada periode berikutnya.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di sela Konferensi Daerah DPD PDI-P di Merauke, Papua, Jumat (20/3). 
“Arahan langsung dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kami akan mendorong kepala daerah yang dinilai berhasil untuk pasti dicalonkan kembali,” ujarnya.
Terkait isu Risma bakal “kabur” dari PDIP, Hasto menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurut dia, Risma telah menunjukkan keberhasilannya sebagai Wali Kota.
Namanya kepala daerah yang dinilai berhasil, ya pasti banyak pinangan. Wajar-lah. Sesuai kebijakan partai, yang sudah berhasil pasti dicalonkan kembali,” demikian Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Anggota DPD RI berasal dari DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai perilaku Ahok seperti itu merupakan preseden terburuk dalam sejarah kepemimpinan DKI Jakarta.
“Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini ada gubernur yang terus mengeluarkan kata-kata  yang kurang beretika dan seringkali mempermalukan orang di depan umum. Ahok lebih mengedepankan perilaku kasar daripada mengedepankan solusi atas permasalahan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/3).
Selain itu dia juga menyesalkan dengan pernyataan dan gaya berbicara Ahok bak preman yang sering mengumbar umpatan-umpatan di depan publik.
“Tidak sepantasnya seorang gubernur mengumbar kata-kata umpatan di ruang publik. Itu namanya memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat,” paparnya.
Perilaku Ahok yang sering menyerang secara verbal pihak lain tanpa memiliki rasa kepantasan dan kesadaran sangat tidak produktif bagi penyelesaian tugas-tugasnya sebagai gubernur. Bahkan, menurut dia, komunikasi buruk yang ditampilkan Ahok hanya menunjukkan ketidakmampuannya melaksanakan tugas. Dan ini merugikan masyarakat Jakarta.
“Saya jadi ingat pepatah yang mengatakan, ‘kalau satu jari kita menunjuk ke orang lain, empat jarinya nunjuk ke diri sendiri,” demikian Dailami.

Artikel ini ditulis oleh: