Jakarta, Aktual.co — Ketidak jelasan sikap pemerintah terkait pengambil alihan Blok Mahakam dari Total EP dan Inpex Jepang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Energy Watch Indonesia menilai ada indikasi  intervensi mafia migas internasional terhadap pengambil alihan blok mahakam.

“Pemerintah segera memutuskan sikap pengambilalihan blok mahakam. Rakyat Indonesia menginginkan blok mahakam dikelola oleh Pertamina seluruhnya. Total dan Inpex sudah untung ratusan trilliun dari Mahakam, sekarang saatnya mereka hengkang dari mahakam,” ujar direktur EWI, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (20/3).

Dirinya mempertanyakan ketidak jelasan sikap pemerintah yang terkesan mengulur ulur waktu sehingga sampai pada titik kritis. Pada ujungnya dengan alasan kesinambungan produksi, kontrak diperpanjang dan hanya menyerahkan saham 51 persen pada pertamina.

“Ini hanya akal-akalan. Mahakam jangan jadi makam bagi Trisakti dan Nawa Cita. Sikap tegas Jokowi dituntut dalam hal ini. Jika darah Jokowi masih merah putih, maka segera putuskan Pertamina 100% ambil alih blok mahakam,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dibalik penyerahan seluruhnya blok Mahakam kepada Pertamina, hingga saat ini pemerintah masih bungkam soal harga pembelian Blok Mahakam. Pasalnya, Blok Mahakam yang saat ini dikuasai oleh Total E&P dan INPEX mengaku telah menginvestasikan dana senilai USD27 miliar atau setara Rp351 triliun (Kurs Rp13.000).

Menurut perjanjian Billateral Investment Treaty (BIT) Indonesia dengan Perancis, nasionalisasi harus memberikan kompensasi harga layak. Jika tidak maka Indonesia dapat digugat ke Arbitrase internasional. Demikian juga menurut UU 27 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa nasionalisasi harus melalui pembelian.

Sebagai catatan, Total dan INPEX selama 48 tahun mengaku telah menyumbangkan pendapatan negara senilai Rp750 triliun, atau Rp15 triliun per tahun. Perkiraan pendapatan yang diterima TOTAL dan INPEX bisa mencapai Rp2.250 triliun berdasarkan perhitungan bagi hasil minyak dan cost recovery yang dibayar oleh negara.  

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Tetap Bidang Energi Baru dan Terbarukan Kadin Indonesia Harry Salman Sohar menilai mandatori pencampuran bahan bakar nabati (BBN) 15 persen dalam setiap liter bahan bakar minyak jenis solar terlalu rendah.

“Kurang dong. Kita maunya lebih banyak lagi. Kita ini sampai 2025 mandatorinya cuma 17 persen, masih sangat rendah,” kata Harry dalam Biogas Indonesia Forum 2015 di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut Harry, pengembangan energi terbarukan baik itu bahan bakar nabati maupun bahan bakar gas berbasis nabati di Indonesia masih banyak mengalami hambatan. Padahal, energi terbarukan berbasis nabati memiliki kelebihan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan lingkungan hidup. Masyarakat juga dinilai bisa mandiri dan berwawasan masa depan untuk menunjang pembangunan ketahanan energi daerah.

“Yang pertama bikin susah itu dari perbankan, seharusnya bisa lebih membuka kesempatan untuk pengusaha energi terbarukan,” katanya.

Harry juga meminta adanya insentif pajak yang dinilai masih terlalu memberatkan pengusaha dalam menjalankan usaha. “Kalau tarif, sudah lumayan,” katanya.

Ia menambahkan perlunya optimalisasi pengembangan biogas dari limbah perkebunan, industri, pertanian dan perkotaan menjadi energi terbarukan yang bernilai bisnis. Pola pembuatan yang sederhana, menurutnya, cocok dikembangkan di daerah pedesaan atau pulau terpencil minimal untuk keperluan rumah tangga. “Perlu sosialisasi yang baik di kalangan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah terkait tantangan pengembangan dan peluang bisnis energi biogas sebagai sumber energi alternatif,” katanya.

Pengembangan biogas diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas.

Artikel ini ditulis oleh: