Jakarta, Aktual.co — Kebijakan pemerintah yang mendukung pengalihan dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi ke bahan bakar gas (BBG) dinilai masih temui beragam kendala dalam penerapannya di lapangan, terutama karena masih kurangnya infrastruktur.

“Upaya pengalihan BBM ke BBG memang sudah jadi isu nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tapi, tak mudah mengaplikasikannya karena berbagai kendala di lapangan,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Compressed Natural Gas Indonesia (APCNGI) Robbi Sukardi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurut dia, kendala tersebut khususnya pada masih minimnya infrastruktur seperti stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di berbagai daerah. Akibatnya, ia berpendapat bahwa Indonesia bisa disebut tertinggal dalam upaya konversi BBM ke BBG dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah produsen gas alam terbesar, sehingga berbagai pihak juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan stok energi tersebut.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk diberitakan telah mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Ngagel, Surabaya, Jawa Timur, guna mendukung konversi BBM ke BBG. “Setelah Jakarta, Bekasi, dan Bogor, kini Perusahaan Gas Negara (PGN) menghadirkan SPBG di Surabaya,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup di Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, SPBG Ngagel yang dibangun dengan biaya sendiri mempunyai kapasitas 0,5–1 MMSCFD atau 15.000–30.000 liter setara premium (LSP) per hari.

Pemerintah juga bakal terus mengoptimalkan penyerapan gas yang dihasilkan dari sumber domestik atau dalam negeri, antara lain dengan membangun dan mengembangkan fasilitas terminal penerimaan LNG di sejumlah daerah. “Bila kita mau memanfaatkan LNG (gas alam cair) kita yang banyak, maka harus banyak pula punya ‘receiving’ terminal (terminal penerimaan),” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan, setelah mengunjungi Pabrik Terminal LNG Sodegaura milik perusahaan Tokyo Gas, Jepang, Minggu (15/3).

Wapres mengingatkan bahwa Indonesia yang memiiki banyak sumber gas, ternyata belum maksimal dalam memanfaatkan LNG yang sebenarnya merupakan sumber energi yang ramah lingkungan. Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa Indonesia telah banyak melakukan pengiriman atau pendistribusian tetapi masih minim dalam melakukan penerimaan LNG, antara lain karena fasilitas infrastruktur yang belum menunjang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Energi Nasional (DEN) mendukung rencana Pemerintah yang akan menyerahkan pengelolaan blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero). Untuk itu, DEN juga berharap Pemerintah dapat menetapkan porsi wewenang pengelolaan secara penuh atau 100% bagi Pertamina.

Seperti diketahui, saat ini pengelolaan blok migas tersebut berada di bawah kendali perusahaan asal Amerika Serikat yakni Total EP Indonesie. Kontrak Total sendiri akan habis pada 2017 akhir mendatang dan Pemerintah pun telah berencana untuk mengalihkan pengelolaan blok yang berada di Kalimantan Timur itu kepada BUMN PT Pertamina (Persero). Perlu diketahui juga bahwa beberapa waktu lalu pihak Total telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk masa transisi selama lima tahun.

“Blok mahakam kasih ruanglah untuk industri dalam negeri, Pertamina. saya lebih suka 100 persen, masa gak bisa? pasti bisa. Jadi kalau kita bilang akan rugi yah gak juga,” kata Anggota DEN Tumiran kepada Aktual.co di Jakarta, Jumat (20/3).

Terkait masa transisi yang diusulkan oleh pihak Total EP, Tumiran menegaskan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. “Gak perlu masa transisi, ambil aja SDM (Sumber Daya Manusia) yang di sana dialihkan ke Pertamina. Pasti jalan. Teknologi kan sudah selesai, itu kan menjadi aset negara. semua kan cost recovery dibayar negara, jadi smua yang ada di lapangan kan punya negara setelah masa kontrak habis,” tegasnya.

Sebelumnya, hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Gerindra, Hari Purnomo. “Saya pikir begini, terlepas dari kontraktual, sikap kami partai Gerindra jelas, sekarang saatnya kita kembali menuju jalan yang benar, yaitu semua kontrak yang sudah habis, Kontrak Karya (KK), atau kontrak bagi hasil ini, serahkan dulu kepada BUMN, Pertamina,” ujar Hari saat ditemui di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, setelah itu baru biarkan Pertamina kembali yang menentukan jalan terbaik terkait mekanisme pengelolaan apakah akan menggaet partner dan dengan siapa akan bermitra dalam mengelola blok Mahakam. “Apakah dia mau kerja sama lagi dengan pihak lain silahkan saja tapi urusannya berdasarkan kaidah-kaidah bisnis. Jangan lagi ada aspek-aspek yang lainnya. Ada titipan sana titipan sini, ada pemburu rente dan lain-lain. Tidak boleh itu,” tegas Hari.

Artikel ini ditulis oleh: