6 April 2026
Beranda blog Halaman 37872

Harga Berangsur Turun, Bulog Hentikan Operasi Pasar Beras

Jakarta, Aktual.co — Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Lely Puspitasari S menyatakan bahwa mulai besok pihaknya sudah tidak lagi menggelar operasi pasar, dikarenakan harga sudah mulai turun.

“Operasi beras mulai kami hentikan besok. Mulai Jumat, kami berhenti operasi pasar,” kata Lely di kantor Perum Bulog, Jakarta, Kamis (19/3).

Ia mengklaim harga beras saat ini telah berangsur turun, untuk itu pihaknya memutuskan menghentikan operasi pasar.
Dikatakannya, di Pasar Induk Beras Cipinang, harga sudah turun karena sudah mulai banyaknya pasokan beras dari sentra produksi.

“Mulai masuk panen dan harga mulai stabil,” kata Lely.

Meski begitu, Lely menuturkan bahwa pihaknya bisa saja sewaktu-waktu menggelar operasi pasar jikalau harga beras mulai bergejolak.

“Tingginya harga itu biasanya disebabkan oleh tingginya permintaan, namun pasokan kurang. Tergantung situasi harga. Sekarang sudah mulai normal,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rupiah Lemah, Nasdem: Tingkatkan Perekonomian Nasional

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dinilai sebagai momentum baik bagi pemerintah untuk dalam meningkatkan perekonomian nasional. 
Dalam hal ini termasuk jugamendorong produk ekspor dan menekan import nasional.
“Ini bisa menjadi faktor pendorong untuk ekspor sangat tinggi non mouturial pelemahan rupiah. Kemudian, kondisi sekarang bisa mendorong impor barier penghambat impor, pelemahan ini bukan negara, yang dibutuhkan adalah pelaku rupiah harusnya stabil,” ucap Johnny, di Gedung DPR, Senayan, Kamis (19/3).
Anggota Komisi XI DPR ini berharap agar para analis dan ekonom tidak membuat pernyataan yang membuat panik masyarakat atas kondisi pelemahan rupiah. menurutnya, pelemahan rupiah tidak terjadi di era Presiden Jokowi saja.
Tidak hanya itu, Jhonny mengklaim penguatan dollar ini juga tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja, namun hampir semua negara juga merasakan imbasnya.
“Pelemahan hampir semua mata uang Paket 6 ekonomi yang mendorong. kebijakan itu diantisipasi oleh pasar agar tetap menjaga,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Menkeu Batalkan Pemberlakuan PPN 10 Persen Jalan Tol 1 April 2015

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah membatalkan waktu pemberlakukan pajak penambahan nilai (PPN) 10 persen jalan tol yang rencananya akan diterapkan 1 April 2015. Pemberlakuan PPN tersebut tetap dilakukan, hanya saja waktu dan skemanya yang diubah.

“Bukan tidak jadi, tapi diubah skemanya,” ujar Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya, DJP sempat mengeluarkan siaran pers mengenai pengenaan PPN kepada pengguna jasa jalan tol sebesar 10 persen mulai 1 April 2015. Ketentuan pengenaan pajak tersebut tercantum dalam Peraturan DJP Nomor PER-10/PJ/2015 tentang tata cara pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol.

Peraturan itu mengatur bahwa pengusaha jalan tol wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki kewajiban untuk memngut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rumus Pembatasan KPU Rawan Politik Uang

Jakarta, Aktual.co — Lembaga pemantau pemilu Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan rumus dalam rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai pembatasan pengeluaran dana, rawan politik uang karena jumlahnya cukup besar.
“Politik uang bisa masuk formula KPU ini, bahkan pembenaran memasukkan investor politik karena ada aturan legal,” ujar Ketua Perludem, Didik Supriyanto, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (19/3).
Dengan pembatasan dana yang masih besar, kampanye dapat dilakukan secara terbatas. Namun, sisa dananya dapat digunakan untuk membeli suara dan membayar petugas agar mendukung.
Dikhawatirkan, dengan pembatasan dana yang masih besar, calon terpilih menggunakan uang kampanye untuk politik uang.
Selain itu, dirinya mengkritisi pembatasan dana pilkada yang hanya untuk pengeluaran, tetapi tidak membatasi pemasukan sehingga memicu calon terpilih pilkada mencari dana seluas-luasnya dari mana saja.
“Tujuan pembatasan kampanye nyatanya tidak membatasi pemasukan, sama saja mempersilakan mencari dana sebanyak-banyaknya, menjadi beban harus membayar utang yang bisa menjadi sumber korupsi,” ujar dia.
Pembatasan dana kampanye diatur dalam pasal 74 ayat (9) menyatakan pembatasan dana kampanye pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan standar biaya daerah.
Sementara UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 65 ayat (1) yang menyebut metode kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antarcalon, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa, kegiatan lain, dan ayat (2) menyebut metode yang dibiayai APBN dan difasilitasi KPU adalah debat publik antarcalon, penyebaran bahan kampanye pada umum, pemasangan alat peraga dan iklan media massa.

Artikel ini ditulis oleh:

Izinkan Newmont Ekspor Konsentrat, Menteri ESDM Dituntut Mundur

Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan Newmont mendapatkan izin ekspor untuk enam bulan ke depan hingga 18 September 2015 sebanyak 447.000 ton konsentrat tembaga. Izin tersebut setelah tercapai kesepakatan membangun smelter dengan PT Freeport. Sukhyar memastikan, Newmont tidak akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) sendiri.

“Perpanjangan Izin Eksport Konsentrat yang diberikan Kepada Newmont jelas melanggar UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tidak lagi dibenarkan bahan mentah diekspor tanpa harus melewati pengolahan,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/3).

Untuk diketahui, dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara ada larangan eksport barang tambang dalam bentuk konsentrat setelah 5 tahun sejak UU Minerba di berlakukan atau sejak 12 Januari 2014 jam 00:00 WIB. Kewajiban perusahaan pertambangan yaitu mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor.

UU Minerba ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Sepertinya ada yang tidak beres di kementerian ESDM, KPK serta PPATK harus mengusut Rekening Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat di Kementerian ESDM karena disinyalir ada hanky-panky dengan Freeport dan Newmont. Keduanya kerap mencari celah untuk menolak diberlakukannya UU minerba dan tidak punya niat baik dalam melakukan bisnis di Indonesia dengan tidak mau membangun smelter,” ujar Arief yang juga merupakan koordinator Koalisi Rakyat Pembela Trisakti Dan Nawacita.

Menurutnya, Kedua perusahaan yang berafiliasi ke Amerika Serikat ini meraup untung besar dari ekspor mineral mentah. Sementara Indonesia tidak mendapat untung apapun kecuali royalti yang besarannya sangat rendah

“Izin Eksport Konsetrat pada Newmont telah menimbulkan akibat hukum, berupa hilangnya hak masyarakat untuk sejahtera,” jelasnya.

Oleh Sebab itu, Izin Eksport Konsentrat Pada Newmont adalah produk tata usaha negara yang merugikan masyarakat Indonesia dengan cara memperkosa UU dan peraturan yang sudah disepakati  serta melanggar janji Kampanye Jokowi-JK saat pilpres yang tertera didalam Tri Sakti dan Nawacita.

Dirinya meminta DPR Untuk mengajukan hak angket terkait dua izin eksport konsetrat bahan tambang Kepada Freeport dan NewMont yang sudah melanggar UU Minerba

“Jokowi harus segera mencopot Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melanggar UU dan melakukakan pelecehan terhadap cita cita Jokowi yang tertera pada trisakti dan nawacita,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Tes Jari Sederhana untuk Ketahui Pria Derita Skizofrenia

Jakarta, Aktual.co — Penelitian terbaru menunjukkan, bahwa rasio panjang jari telunjuk pria pada jari manisnya dapat diketahui, apakah Anda menderita gangguan mental skizofrenia.

Dari riset penelitian, yang dilakukan antara tahun 2012 hingga 2013, para ilmuwan di Turki mengukur jari sekitar 103 pasien laki-laki penderita skizofrenia dan pria dari 100 orang yang sehat.

Kemudian, dihitung ‘rasio digit’ setiap peserta – panjang jari telunjuk dibandingkan dengan panjang jari manis – untuk masing-masing tangan.

Apa yang ditemukan oleh peneliti? Dibandingkan dengan pria sehat, pria yang mengalami skizofrenia memiliki rasio digit yang secara signifikan lebih tinggi di bagian tangan kanan.

Dengan kata lain, pria yang menderita skizofrenia cenderung memiliki jari telunjuk lebih panjang di sisi kanannya dan jari manis kanan lebih pendek. Di sisi kiri, pria yang mengalami skizofrenia memiliki ‘rasio digit’ signifikan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang sehat.

Ini bukan pertama kalinya peneliti menghubungkan ‘rasio digit’ kesehatan dan perilaku. Studi sebelumnya telah terindentifikasi hubungan antara rasio digit dan orientasi seksual, prestasi akademik, aktivitas fisik, dan penyakit jantung.

Kemudian apa lagi yang dijelaskan oleh teori menarik itu? Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seperti paparan tingkat ‘abnormal tinggi’ testosteron dan hormon lainnya di dalam rahim dapat mempengaruhi perkembangan otak dan cara yang mampu menimbulkan risiko skizofrenia dan gangguan mental lainnya, juga mempengaruhi perkembangan jari.

Karena penelitian tersebut hanya melibatkan laki-laki, namun belum mengungkapkan tentang kemungkinan adanya hubungan antara ‘rasio digit’ penderita skizofrenia pada wanita. Dan, para peneliti menerangkan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguatkan temuan mereka pada pria.

Sebuah makalah yang menjelaskan penelitian tersebut dipublikasikan secara online pada  16 Maret lalu, dalam Clinical Anatomi Journal.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain