Jakarta, Aktual.co — Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Kementerian ESDM, R Sukhyar mengatakan Newmont mendapatkan izin ekspor untuk enam bulan ke depan hingga 18 September 2015 sebanyak 447.000 ton konsentrat tembaga. Izin tersebut setelah tercapai kesepakatan membangun smelter dengan PT Freeport. Sukhyar memastikan, Newmont tidak akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian bijih mineral (smelter) sendiri.

“Perpanjangan Izin Eksport Konsentrat yang diberikan Kepada Newmont jelas melanggar UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Tidak lagi dibenarkan bahan mentah diekspor tanpa harus melewati pengolahan,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/3).

Untuk diketahui, dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara ada larangan eksport barang tambang dalam bentuk konsentrat setelah 5 tahun sejak UU Minerba di berlakukan atau sejak 12 Januari 2014 jam 00:00 WIB. Kewajiban perusahaan pertambangan yaitu mengolah hasil tambangnya di dalam negeri sebelum diekspor.

UU Minerba ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

“Sepertinya ada yang tidak beres di kementerian ESDM, KPK serta PPATK harus mengusut Rekening Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat di Kementerian ESDM karena disinyalir ada hanky-panky dengan Freeport dan Newmont. Keduanya kerap mencari celah untuk menolak diberlakukannya UU minerba dan tidak punya niat baik dalam melakukan bisnis di Indonesia dengan tidak mau membangun smelter,” ujar Arief yang juga merupakan koordinator Koalisi Rakyat Pembela Trisakti Dan Nawacita.

Menurutnya, Kedua perusahaan yang berafiliasi ke Amerika Serikat ini meraup untung besar dari ekspor mineral mentah. Sementara Indonesia tidak mendapat untung apapun kecuali royalti yang besarannya sangat rendah

“Izin Eksport Konsetrat pada Newmont telah menimbulkan akibat hukum, berupa hilangnya hak masyarakat untuk sejahtera,” jelasnya.

Oleh Sebab itu, Izin Eksport Konsentrat Pada Newmont adalah produk tata usaha negara yang merugikan masyarakat Indonesia dengan cara memperkosa UU dan peraturan yang sudah disepakati  serta melanggar janji Kampanye Jokowi-JK saat pilpres yang tertera didalam Tri Sakti dan Nawacita.

Dirinya meminta DPR Untuk mengajukan hak angket terkait dua izin eksport konsetrat bahan tambang Kepada Freeport dan NewMont yang sudah melanggar UU Minerba

“Jokowi harus segera mencopot Menteri ESDM Sudirman Said yang telah melanggar UU dan melakukakan pelecehan terhadap cita cita Jokowi yang tertera pada trisakti dan nawacita,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan gas bumi dengan tiga perusahaan keramik dalam negeri. PGN menilai kerja sama ini merupakan upaya memperkuat daya saing industri dalam negeri, khususnya industri keramik.

“Kami konsisten mendukung tumbuh dan berkembangnya industri di dalam negeri terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan mulai berlaku tahun ini,” ujar Direktur Pengusahaan PGN Jobi Triananda Hasjim di Jakarta, Kamis (19/3).

Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di sela pameran keramik di Jakarta Convention Center, Jakarta, mencakup amandemen perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Platinum Ceramics, PJBG dengan PT Sinar Karya Duta Abadi, dan nota kesepahaman (MOU) penyaluran gas dengan PT Jui Shin Indonesia.

Jobi mengatakan, hingga akhir 2014, jumlah pelanggan PGN di sektor industri keramik mencapai 796 pelanggan dengan total volume lebih dari 940 juta meter kubik.

Menurut dia, PGN akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi di Indonesia untuk berbagai segmen mulai industri, transportasi, komersial, UKM, dan rumah tangga.

Melalui sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, lanjutnya, maka pihaknya optimistis pemanfataan gas bumi akan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional dan memperkuat perekonomian Indonesia.

“Komitmen perseroan untuk memasok gas bumi di sektor industri, merupakan dukungan terhadap upaya pemerataan perekonomian di Indonesia. Gas bumi merupakan energi alternatif yang memiliki nilai lebih, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Peningkatan penggunaan gas bumi oleh sektor industri, tambahnya, juga menjadi bagian dari program pemerintah dalam percepatan konversi energi ke gas bumi.

Saat ini, PGN mengoperasikan sekitar 6.000 km pipa transmisi dan distribusi dengan penyaluran gas ke konsumen domestik setara dengan 23 juta liter per hari.

PGN menyuplai gas bumi ke pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, SPBG serta rumah tangga.

Pemerintah memiliki saham PGN sebesar 56,96 persen dan 43,04 persen lainnya dikuasai publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka