Jakarta, Aktual.co — Ketika menginjakan kaki di negeri orang, selain untuk menjelajahi keindahan alam negara setempat, biasanya, kuliner di negara tersebut, menjadi salah perburuan wisatawan atau turis ketika berada di luar negeri.

Namun sayangnya, tak semua sajian kuliner di negara setempat, tidak bisa dinikmati oleh wisatawan Muslim, sebelum melihat logo sertifikasi “Halal” di produk tersebut.

Namun demikian, New Zealand (Selandia Baru) di mana warganya yang beragama Islam hanya sejumlah kurang dari 2 persen dari total penduduknya.  Sertifikasi halal diterapkan bisa turis Muslim temukan di beberapa restoran atau supermaket di Selandia Baru.

Meskipun terlihat sulit untuk diidentifikasi logo ‘Halal’ tersebut, karena secara visual kadang tidak terlihat berbeda. Misalnya, tidak semua daging yang dijual di supermarket di Selandia Baru disiapkan sesuai dengan ritual keagamaan hukum Syariah.

Bahkan, produk tertentu mungkin mengandung bahan-bahan yang biasa digunakan oleh penduduk lokal seperti alkohol atau produk dari hewan yang dilarang secara syariah.

Dengan kata lain, Anda perlu tahu apa yang harus dicari dan apa yang harus dihindari ketika mendapatkan produk atau bahan masakan saat berada di negara orang.

Berikut tips-nya mencari makanan berlogo halal :
Di Selendia Baru, ada kode global ‘Halal Status E-Codes’ atau ‘E-Numbers’ yang tertera di produk di rak-rak supermarket.

Menurut laman Wikipedia, beberapa negara telah menggunakan kode ini pada setiap produk. Negara-negara itu tersebut adalah negara-negara Uni Eropa termasuk Austria , Belgia , Bulgaria , Siprus , Republik Ceko , Denmark , Estonia , Finlandia, Perancis , Jerman , Yunani, Hungaria , Irlandia , Italia , Latvia , Lithuania , Luksemburg , Malta , Belanda , Polandia , Portugal , Rumania , Slowakia , Slovenia , Spanyol , Swedia , dan Inggris Raya.

Sementara itu, untuk di kawasan Timur Tengah, ada negara seperti Arab Serikat Teluk, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Australia, New Zealand dan Israel telah melakukan sertifikasi ‘Halal’ pada produk yang dijual kepada masyarakatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR Kurtubi mempertanyakan asal penambahan tanah terkait reklamasi teluk Jakarta dan memastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak merusak lingkungan.  
Menurutnya, Komisi VII DPR RI akan membicarakan hal ini secara spesifik.
“Tanda tanyanya, reklamasi di Jakarta tanahnya berasal darimana, sebab tanah yang dibutuhkan pasti jumlahnya sangat besar. Kalau tidak jelas, harus ada klarifikasi bahwa sumber tanah itu tidak merusak lingkungan,” ujar Kurtubi, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/3).
Dia menambahkan, harus ada pemikiran serius dari Pemprov DKI dalam penggunaan tanah tambahan. Rencananya, reklamasi yang merupakan bagian dari proyek tanggul raksasa (Giant Sea Wall) ini akan menghasilkan tambahan lahan di Jakarta seluas 51 ribu hektar.
“Harus da pemikiran serius ‘supply’ tanah atau pasir untuk reklamasi Jakarta. Pastikan tidak merusak lingkungan, kalau merusak lingkungan saya tidak akan pernah setuju,” kata Kurtubi.
Rencana reklamasi tersebut hampir sama dengan rencana reklamasi Pulau Bali yang mengambil tambahan pasir dan tanah dari Pulau Lombok. Jika demikian, maka merusak lingkungan demi kepentingan tertentu.
“Kasusnya mirip dengan rencana reklamasi di Bali tapi pasirnya diambil dari Lombok, itu saya tentang habis-habisan. Saya tidak menyetujui pasir di Pulau Lombok dibawa untuk reklamasi di Bali, itu akan merusak lingkungan di Lombok, Lombok akan menderita kerusakan lingkungan. Kalau menyangkut Jakarta, saya inkonsisten juga bahwa reklamasi ini akan merusak lingkungan,” katanya
Kurtubi mengaku komisi VII belum membahas persoalan ini. Namun, yang perlu diingat reklamasi tersebut harus tetap menjaga lingkungan yang tidak menguntungkan satu pihak tertentu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita harta milik bekas Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Adapun harta yang disita yakni rumah di kawasan Cipinang, Jakarta Timur.
“Terkait dengan penyidikan TPPU dengan tersangka FAI, penyidik menyita tanah dan bangunan yangg berlokasi di wilayah Cipinang, Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Kamis (19/3).
Sebelumnya, lembaga antirasuah juga menyita rumah Fuad yang berlokasi di Perum Casa Grande, Sleman, Yogyakarta, sebuah Ruko, Kondominium hingga uang sebesar Rp 200 miliar.
Seperti diketahui, Fuad Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2014 silam.
Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf a, huruf b, Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Fuad Amin Imron sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Fuad disangka telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu