Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al-Habsyi menilai perbedaan pelayanan yang dilakukan pihak Imigrasi pada layanan autogate di Bandara Soekarno Hatta kepada nama Muhammad dan Ali bentuk diskriminasi.
Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi di Indonesia, apalagi Muhammad merupakan salah satu suku kata yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia.
“Diskriminasi yang demikian pastilah akan melukai masyarakat Indonesia yang masyoritas bangga menggunakan nama Itu,” kata Aboe Bakar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurut dia, selain diskriminasi, perlakuan itu juga melukai umat Islam, hal yang demikian sungguh menyakitkan, seolah muslim selalu dicurigai berhubungan dengan aktifitas terorisme.
“Saya kira kampanye dan demam islamphobia yang sekarang terjadi di barat tidak perlu di bawa ke Indonesia,” tegas Anggota Komisi III DPR RI itu.
“Oleh karenanya Dirjen Imigrasi harus segera membenahi persoalan ini, sehingga jangan sampai ada diskriminasi, apalagi kepada kelompok mayoritas di Indonesia,” tandasnya.
Seperti diketahui, pemilik paspor dengan nama Muhammad dan Ali yang dipersulit masuk autogate Imigrasi Bandara Soekarno menuai persepsi miring dari sejumlah kalangan.
Meskipun dibantah oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM bahwa ada kebijakan pengetatan atau mempersulit pemberian izin ke luar negeri pemilik paspor yang bernama Muhammad dan Ali saat pemeriksaan di Bandara.
“Semua orang bisa ke luar negeri dengan pemeriksaan autogate asal memenuhi persyaratan,” jelas Kabag Huma Ditjen Imigrasi, Heriyanto saat dihubungi, Rabu (18/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap satu orang saksi terkait dugaan kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009.
Satu saksi yang diperiksa yakni pegawai swasta Editawijaya. Dia diperiksa untuk tersangka Made Mergawa (MDM). “Iya benar, Editawijaya diperiksa untuk tersangka MDM,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Kamis (19/3).
Lembaga antirasuah memang sedang mengejar penyidikan kasus tersebut. Dalam dua hari terakhir, KPK memanggil bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin untuk dijadikan saksi.
Seperti diketahui, untuk kasus korupsi alat kesehatan Universitas Udayana, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Selain MDM, KPK juga menyematkan status tersangka kepada Direktur PT Mahkota Negara, Marisi Matondang. Akibat korupsi tersebut negara diduga merugi sebesar Rp 7 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ancaman yang dilontarkan kubu Agung Laksono kepada kader Golkar yang diduduk di DPR RI, membuktikan kesewenang-wenangan dari kelompok Munas Ancol.
Padahal, sebagai anggota DPR RI merupakan pilihan rakyat yang dilakukan secara demokratis.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (19/3).
“Ancaman yang dilayangkan oleh Leo Nababan yang akan memecat anggota DPR, kami menilainya sebagai upaya yg tidak mendasar dan kembali menunjukkan kesewenang-wenangan DPP,” kata Tantowi.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu, sebagai anggota dewan yang dipilih melalui pemilu yang sah. Dan sesuai tatib, anggota DPR bisa direcall karena 3 sebab, yakni meninggal dunia, menyatakan mundur, dan membuat prilaku tercela.
“Cuma 3 alasan itu yang membuat seorang anggota DPR bisa di PAW (pergantian antar waktu),” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang